Enam Paket Stimulus, Langkah Presiden Prabowo Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Oleh: Rivka Mayangsari
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peluncuran enam paket stimulus ekonomi yang dijadwalkan berlangsung sepanjang Juni hingga Juli 2025. Stimulus ini dirancang tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat selama musim libur sekolah, tetapi juga sebagai langkah strategis mendorong laju pertumbuhan ekonomi triwulan II agar kembali ke kisaran lima persen.
Paket-paket stimulus tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah dan dunia usaha, terutama sektor padat karya yang masih menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global. Program ini menunjukkan sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menciptakan efek berantai terhadap konsumsi domestik dan stabilitas sosial-ekonomi nasional.
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan total ada 6 paket bantuan stimulus yang disiapkan. Semua itu akan diterapkan mulai 5 Juni 2025. Pertama, pemerintah menyediakan diskon transportasi massal selama dua bulan libur sekolah. Rinciannya meliputi potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tiket pesawat dengan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar enam persen, serta diskon tiket angkutan laut hingga 50 persen. Kebijakan ini menyasar mobilitas masyarakat, terutama kalangan keluarga dan pelajar yang memanfaatkan momentum liburan untuk bepergian.
Kedua, pemerintah menetapkan diskon tarif tol sebesar 20 persen. Stimulus ini diperkirakan akan dinikmati oleh sekitar 110 juta pengguna jalan tol selama periode Juni–Juli 2025. Selain memberi keringanan biaya perjalanan, kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi antarwilayah dan memperkuat konektivitas logistik nasional.
Ketiga, terdapat kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 1.300 VA. Diskon ini berlaku selama dua bulan dan menyasar lapisan masyarakat dengan konsumsi listrik terbatas. Insentif ini memberikan ruang fiskal bagi rumah tangga untuk mengalokasikan belanja ke sektor konsumsi lainnya, sehingga mendongkrak permintaan domestik.
Keempat, pemerintah memperkuat perlindungan sosial melalui penebalan bantuan sosial dan bantuan pangan. Sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan, serta bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan selama Juni dan Juli 2025. Penambahan ini penting untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga miskin dan mencegah lonjakan angka kemiskinan.
Kelima, stimulus diberikan kepada dunia kerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp150.000 per bulan kepada 17 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta, termasuk 3,4 juta guru honorer. BSU ini akan disalurkan sekaligus pada Juni 2025 dalam bentuk dana tunai sebesar Rp300.000. Program ini memperkuat daya beli pekerja sektor informal dan formal, serta menciptakan stabilitas sosial di sektor ketenagakerjaan.
Keenam, pemerintah memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi sektor padat karya selama enam bulan, mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026. Stimulus ini akan dikelola bersama oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan bertujuan untuk mendorong perusahaan tetap mempertahankan pekerjanya di tengah ancaman perlambatan ekonomi global.
Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan stimulus ini, Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi alokasi anggaran yang diperlukan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh dana untuk program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menunjukkan fleksibilitas fiskal yang dimiliki negara dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
Meskipun besaran pasti anggaran belum diumumkan, penyusunan alokasinya sedang dalam proses perhitungan teknis oleh tim internal Kementerian Keuangan. Langkah ini mencerminkan prinsip kehati-hatian fiskal yang tetap dijaga, sembari mengedepankan kecepatan dalam implementasi kebijakan.
Selain itu, strategi pelaksanaan enam paket stimulus ini juga memperhitungkan efisiensi birokrasi dan efektivitas penyaluran. Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat stimulus benar-benar sampai ke tangan masyarakat sasaran, baik melalui platform bantuan sosial yang sudah mapan maupun jaringan transportasi dan utilitas publik yang sudah terintegrasi.
Peluncuran paket stimulus ekonomi pada pertengahan tahun menjadi langkah antisipatif pemerintah menghadapi risiko perlambatan ekonomi global. Dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga, pemerintah berharap dapat mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) nasional kuartal II-2025 kembali tumbuh di kisaran lima persen, setelah menghadapi tekanan dari fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian eksternal.
Enam paket stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo merupakan bukti nyata dari arah kepemimpinan yang pro-rakyat dan berpihak pada keberlanjutan ekonomi nasional. Dengan fokus pada konsumsi domestik, perlindungan sosial, dan dukungan terhadap sektor padat karya, stimulus ini menjadi motor penggerak bagi pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, langkah-langkah tegas dan terukur ini menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar menuju ketahanan ekonomi jangka panjang.
*) Pemerhati Isu Ekonomi
