Kata Papua

Hilirisasi Diperkuat untuk Bangun Ketahanan Ekonomi dan Serap Tenaga Kerja - Kata Papua

Hilirisasi Diperkuat untuk Bangun Ketahanan Ekonomi dan Serap Tenaga Kerja

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Hilirisasi Diperkuat untuk Bangun Ketahanan Ekonomi dan Serap Tenaga Kerja

Jakarta – Menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah terus memperkuat struktur ekonomi nasional melalui hilirisasi. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus mendorong pertumbuhan industri pengolahan yang mampu menyerap tenaga kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiden RI Prabowo Subianto, menegaskan bahwa hilirisasi industri merupakan kunci utama dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas serta mempercepat transformasi ekonomi nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, tapi soal masa depan generasi muda kita. Ini akan membuka peluang kerja berkualitas di sektor industri dan teknologi,” ujar Prabowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ia menambahkan, melalui kebijakan ini pemerintah berkomitmen mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kita tidak boleh ekspor bahan mentah lagi. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan-turunan produk industri yang bernilai tinggi. Kita harus melakukan ratusan pabrik. Itu yang kita sebut pohon industri. Kita sudah map out. We have a plan actually. Pohon industri untuk semua komoditas penting yang kita punya,” jelasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senada, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch Arief Cahyono, menyebut hilirisasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi nasional. Kebijakan ini juga dinilai mampu mendorong kemandirian energi dan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama pada komoditas kelapa sawit (CPO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi pada komoditas kelapa sawit mampu meningkatkan nilai tambah (value added) produk secara signifikan, berkisar antara 3 hingga lebih dari 30 kali lipat dibandingkan hanya mengekspor CPO mentah,” kata Arief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, Direktur Utama PalmCo, Jatmiko K Santosa, mengatakan PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo tengah mempercepat pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit nasional melalui pembangunan fasilitas pengolahan terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Program ini penting untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi sawit. Hilirisasi bisa meningkatkan nilai hingga belasan kali lipat. Selain itu, proyek hilirisasi ini diperkirakan dapat menyerap hingga 2.900 tenaga kerja serta akan memberikan efek berganda terhadap sektor ekonomi lokal, termasuk logistik dan usaha kecil menengah.” ujar Jatmiko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara keseluruhan, penguatan hilirisasi menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Selain meningkatkan nilai tambah, kebijakan ini juga dapat memperluas penyerapan tenaga kerja sehingga diharapkan mampu menekan angka pengangguran. Dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri, hilirisasi diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang tidak hanya kuat menghadapi tantangan global, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.