Lompat ke konten utama

Kata Papua

IKN Nusantara Gabungkan Konsep Alam dengan Teknologi dan Pemanfaatan EBT - Kata Papua

IKN Nusantara Gabungkan Konsep Alam dengan Teknologi dan Pemanfaatan EBT

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Tyas Permata Wiyana

Pembangunan IKN Nusantara benar-benar digagas dengan sangat baik supaya tidak ada negara manapun yang memiliki ibu kota seperti demikian. Bahkan di dalamnya menggabungkan beberapa konsep sekaligus, yakni konsep alam dengan adanya penggunaan teknonolgi pintar dan juga adanya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Tentunya, Pemerintah Republik Indonesia (RI) memiliki sejumlah alasan tertentu mengapa pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan melakukan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Mengenai hal itu, Presiden RI, Joko Widodo mengungkapkan sejumlah alasan.

Menurutnya, alasan utama dari adanya pembangunan IKN Nusantara di Kaltim tentunya adalah dalam rangka melakukan pemerataan dari berbagai sisi, seperti pada sisi ekonomi, penduduk hingga dari sisi pembangunan.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini seluruh pembangunan berada di Pulau Jawa saja, yang menyebabkan hingga 58 persen produk domestik bruto (PDB ekonomi) di Indonesia berada di Jawa, kemudian sebanyak 56 persen penduduk Indonesia juga ada di Jawa.

Maka, menurutnya Pulau Jawa sudah menjadi sangat padat sehingga memang sangat diperlukan adanya pemerataan pembangunan yang tidak lagi bersifat Jawasentris saja, namun bersifat Indonesiasentris sehingga tidak seluruhnya hanya berpusat di Jawa.
Presiden juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur bukan merupakan gagasan dirinya. Menurutnya, Presiden ke-1 RI Soekarno telah menggagas pemindahan ibu kota sejak tahun 1960 yang lalu. Kala itu, memang Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, yakni tepatnya di Palangkaraya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan fisik terkait bangunan atau gedung-gedung pemerintahan. Melainkan, pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik.
Dirinya pun berharap supaya nantinya ibu kota baru bisa benar-benar menjadi sebuah ibu kota yang tidak dimiliki oleh negara lain. Presiden pun meyakini proyek IKN akan rampung dalam 15 hingga 20 tahun mendatang dan IKN menjadi kota pemerintahan. Sedangkan Jakarta, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara, Presiden menyebut Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kaltim, Puguh Harjanto menyebutkan bahwa IKN akan diperkenalkan sebagai kota masa depan yang dapat menjadi wajah baru Indonesia dikancah dunia, melalui pengenalan konsep serta penerapan teknologi hijau di IKN, akan menunjang pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) demi tercapainya target Indonesia bebas emisi karbon.
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang listrik merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam penggunaan rumah tangga, bisnis, pemerintahan hingga industri. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan listrik di Kaltim, maka rencananya juga akan dibangun beberapa pembangkit, transmisi, gardu induk dan jaringan distribusi, dengan mempertimbangkan ketersediaan potensi energi primer setempat.
IKN akan diperkenalkan sebagai kota masa depan yang dapat menjadi wajah baru Indonesia di kancah dunia, melalui pengenalan konsep serta penerapan teknologi hijau di IKN, akan menunjang pemanfaatan EBT demi tercapainya target Indonesia bebas emisi karbon.
Di sisi lain, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan IKN harus memperhatikan prinsip konstruksi ramping (lean construction) serta menggunakan building information modelling (BIM) sehingga meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan mereduksi sampah konstruksi.
Menurutnya, kini pihaknya mendapatkan tugas yang besar dalam pembangunan infrastruktur IKN, yang mengusung konsep Smart Forest City dengan mengedepankan prinsip yang menyatu dengan alam, namun mengaplikasikan tekonologi pintar dan mampu mendorong pemanfaatan energi terbarukan.
IKN, lanjutnya, diharapkan tidak hanya dapat menjadi simbol kemajuan peradaban Indonesia tetapi juga menjadi Kota Paling Berkelanjutan di Dunia. Kementerian PUPR telah berencana menerapkan konsep infrastruktur hijau atau green infrastructure dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal ini dilakukan di IKN dengan desain untuk mengangkat konsep pengembangan kota yang cerdas, inovatif, dan inklusif dengan mengedepankan prinsip global dengan kearifan lokal.
Untuk mewujudkan smart metropolis, IKN juga dikembangkan sebagai kota modern untuk memenuhi standar infrastruktur berkelas dunia. Ini juga mengaplikasikan teknologi pintar untuk mewujudkan kota layak huni.
Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan belakangan ini, terlebih tatkala memang terjadinya isu krisis energi. Tentunya, mengetahui seluruh hal tersebut, Pemerintah RI juga terus berupaya dalam pembangunan IKN Nusantara terus memanfaatkan EBT, kemudian juga menggabungkan konsep yang alami dengan penggunaan teknologi pintar.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata