Lompat ke konten utama

Kata Papua

Kehadiran Pejabat Pusat di Papua Tengah Perkuat Kehadiran Negara Akselerasi Pembangunan Tanah Papua - Kata Papua

Kehadiran Pejabat Pusat di Papua Tengah Perkuat Kehadiran Negara Akselerasi Pembangunan Tanah Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

PAPUA TENGAH – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menggelar pertemuan strategis dengan berbagai elemen masyarakat Papua. Kegiatan bertema Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu ini mempertemukan kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perwakilan organisasi masyarakat, baik secara langsung maupun daring dari lima provinsi di Tanah Papua, yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua.

Hadir dalam forum ini Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, serta jajaran pejabat sipil dan militer. Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi memperkuat komitmen membangun Papua secara berkesinambungan.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menegaskan bahwa Papua Tengah terus menjalankan peta jalan pembangunan sebagai daerah otonom baru.

“Kami berkomitmen menuntaskan 11 roadmap DOB, mulai dari perangkat daerah hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Meki Nawipa.

Ia menjelaskan berbagai program prioritas, termasuk percepatan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diyakini memiliki efek ganda terhadap ekonomi lokal, kesehatan ibu-anak, dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini, menurutnya, juga menjadi pintu masuk penguatan koperasi dan ketahanan pangan berbasis potensi daerah.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan capaian pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua yang dinilai lebih cepat dibanding daerah lain.

“Kami ingin setiap kampung memiliki SPPG agar bahan baku lokal dapat terserap, lapangan kerja terbuka, dan gizi masyarakat meningkat,” tegas Dadan Hindayana.

Ia menambahkan bahwa seluruh infrastruktur SPPG di Papua diharapkan selesai akhir Oktober sehingga pada November masyarakat sudah dapat menikmati manfaat program makan bergizi secara merata. Dadan juga menekankan keterlibatan masyarakat lokal, khususnya mama-mama Papua, sebagai pengelola layanan gizi.

Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto menggarisbawahi bahwa membangun dari desa adalah kunci pemerataan ekonomi.

“Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, dan membangun kampung di Papua berarti membangun Indonesia,” pungkas Yandri Susanto.

Yandri menyebut dana desa di Papua mencapai Rp6,5 triliun per tahun, dengan Papua Tengah menerima lebih dari Rp1 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi melalui koperasi, program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, dan penguatan infrastruktur dasar desa.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menekankan bahwa penguatan koperasi desa di Papua menjadi instrumen penting menggerakkan ekonomi rakyat.

“Koperasi adalah jembatan agar petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di Papua terhubung langsung ke pasar,” tutup Budi Arie Setiadi.

Pertemuan ini memancarkan optimisme bahwa Papua Tengah dan seluruh Tanah Papua akan melangkah maju dengan strategi pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan