Lompat ke konten utama

Kata Papua

Koperasi Merah Putih Terus Dievaluasi untuk Memastikan Manfaat Terkelola - Kata Papua

Koperasi Merah Putih Terus Dievaluasi untuk Memastikan Manfaat Terkelola

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai masukan, kritik, hingga laporan dari masyarakat dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan keberlanjutan program yang menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi kerakyatan tersebut.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program. Langkah ini sekaligus menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa setiap laporan, unggahan, maupun masukan yang disampaikan masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pengawasan publik merupakan elemen penting untuk memastikan koperasi berkembang sesuai tujuan awal pembentukannya.

“Kami sangat mengapresiasi setiap postingan, laporan, dan masukan dari masyarakat. Ini adalah bentuk perhatian besar yang sangat kami hargai dan menjadi bahan penting untuk perbaikan KDKMP ke depan,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terus mengawal pelaksanaan program di lapangan. Dengan keterlibatan publik yang aktif, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus memastikan manfaat koperasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa dan kelurahan.

Komitmen pengawasan juga ditunjukkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Deddy Yudistira, bersama tim melakukan pemantauan langsung terhadap Koperasi Merah Putih di Kelurahan Jeliti, Kecamatan Sungailiat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari instruksi pusat untuk memastikan kesiapan koperasi dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Pemantauan yang kita lakukan ini baru pertama kali. Kami melihat kondisi fisik bangunan ini lumayan baik dan dari lokasi Kopdes ini juga masih menjanjikan. Tinggal tergantung pengurus koperasi nantinya bagaimana memajukan koperasi ini dengan fasilitas yang sudah tersedia jangan sampai terbengkalai,” kata Deddy.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai evaluasi berkala menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Koperasi Merah Putih. Menurutnya, sinergi antara Dekopinda, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Perlu evaluasi berbagai kendala yang dihadapi agar KDMP dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Berbagai langkah evaluasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa Program Koperasi Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada keberlanjutan manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan penguatan tata kelola, transparansi, serta partisipasi publik yang semakin luas, program ini diharapkan mampu menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi