Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal proses evaluasi izin usaha perkebunan IUP) kelapa sawit yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar berjalan baik dan tidak merugikan masyarakat adat.
“Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Papua Barat yang sudah dilakukan sejak Februari 2021,” kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria dalam rilis yang diterima di Manokwari, Rabu.
Komitmen Pemerintah Menjaga Keseimbangan Ekologis dan Investasi di Raja Ampat Oleh : Rizky Pratama Nugraha Isu pertambangan di Raja Ampat kembali menjadi p
Pemerintah Tegaskan Komitmen Jaga Ekologi dan Investasi Berkelanjutan di Raja Ampat
Pemerintah Prioritaskan Keberlanjutan di Raja Ampat: Investasi Tetap, Lingkungan Terjaga PAPUA BARAT – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan antara
Sosialisasi dan Edukasi Wujud Kepedulian Pemerintah Kepada Pekerja Migran Oleh : Rahayu Kirani Perhatian pemerintah terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) semakin nyata dengan
