Lompat ke konten utama

Kata Papua

Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan di Papua - Kata Papua

Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan di Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Marcellino Angel Krey

Pemerintah mendorong ketahanan pangan di Papua dan berkomitmen penuh agar rakyat di Bumi Cendrawasih tidak kelaparan. Program ini diapresiasi masyarakat dan mereka berterima kasih karena Presiden Jokowi sangat perhatian kepada warga Papua. Dengan kuatnya ketahanan pangan maka harga bahan pangan juga bisa ditekan karena hasil bumi ditanam di Papua dan tak perlu didatangkan dari pulau lain.

Indonesia dulu dikenal sebagai negeri agraris dan meski saat ini sudah era teknologi informasi, sektor pertanian tidak dilupakan. Agraria tetap penting karena pemerintah ingin mandiri. Sektor pertanian tetap diutamakan karena menunjang ketahanan pangan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.

Pasokan dan stablitas harga pangan terus dijaga oleh pemerintah, agar stoknya aman. Ketahanan pangan wajib diutamakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Salah satu cara meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan pembangunan irigasi sehingga panen selalu berhasil.

Masyarakat berterima kasih kepada pemerintah karena pembangunan di Papua terus dilanjutkan, dan tidak ada kekhawatiran akan krisis pangan.
Presiden Jokowi meninjau lokasi pengembangan jagung Food Estate di Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Papua. Pada kesempatan itu, beliau meninjau panen jagung yang ditanamnya saat kunjungan bulan Maret lalu.

Lokasi panen berada di zona 9 dengan luas lahan jagung 39 ha. Melansir akun Instagram Kementerian PUPR, hasil panen mencapai 7 ton per hektare.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa dalam panen tersebut adalah jagung yang di tanam 3 bulan lalu, tepatnya 107 hari yang lalu. Hasilnya cukup memuaskan.

Panen tersebut tak lepas dari dukungan Kementerian PUPR untuk pengembangan Food Estate Keerom. Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur.
Presiden Jokowi melanjutkan, proyek food estate Keroom, di Provinsi Papua jangan ada yang ditutup-tutupi. Menurutnya, apapun realisasi panen yang terjadi harus diperlihatkan ke publik. Beliau juga memberi catatan apa saja yang harus diperbaiki.
Dalam artian, pemerintah sangat perhatian kepada rakyat Papua dan berusaha meningkatkan ketahanan pangan dengan membuat food estate di Keerom. Dengan food estate maka akan ditanam jagung dan berbagai bahan pangan lain, sehingga rakyat Papua bisa swasembada. Mereka tidak akan kesulitan karena harus mendatangkan hasil bumi dari pulau lain, yang harganya lebih mahal.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Yohanis Momot, menyatakan bahwa pemerintah akan membangun bendungan di Sorong sebesar 200×300 meter. Keberadaan bendungan ini selain untuk mencegah banjir juga untuk mengairi perkebunan sehingga berdampak positif pada ketahanan pangan.
Yohanis melanjutkan, pembangunan infrastruktur di bidang ekonomi menitikberatkan pada sektor pertanian, yakni pembangunan sarana fisik menghadapi krisis pangan dan ekonomi di 2023. Pembangunan tersebut meliputi saluran irigasi sawah pada beberapa daerah pertanian diantaranya Kota Sorong, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Manokwari.
Dalam artian, pemerintah tak hanya membangun jalan raya sebagai infrastruktur di Papua. Namun pembangunan bendungan juga penting untuk menunjang ketahanan pangan di Bumi Cendrawasih.
Begitu pula dengan pembangunan saluran irigasi, sangat penting untuk menunjang pertanian di Papua. Dengan irigasi maka para petani tidak akan kesulitan saat musim kemarau karena pengairannya mencukupi, sehingga panennya selalu berhasil.
Ketahanan pangan rakyat Papua sangat penting karena letaknya yang sangat jauh dari Jawa dan daerah penghasil padi lainnya. Meski makanan pokok masyarakatnya berupa ubi dan sagu, tetapi saat ini sudah bergeser menjadi nasi. Banyaknya penduduk yang berstatus pendatang juga mengubah kebiasaan masyarakat di Bumi Cendrawasih sehingga mereka juga menikmati nasi sebagai makanan sehari-hari.
Saat ini ada persawahan padi di Manokwari Selatan dan Sorong. Akan tetapi pemerintah agak khawatir akan persediaan gabah, karena berpengaruh sekali pada ketahanan pangan rakyat. Oleh karena itu untuk mendukung persawahan maka dibangunlah bendungan dan saluran irigasi.
Untuk mendukung ketahanan pangan maka pemerintah menargetkan 6 hingga 7 ton beras dalam panen raya di Papua. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa untuk mencapai target maka akan dibangun 1.000 hektar persawahan di Papua.
Dengan persawahan dan irigasi maka pemerintah optimis panen padi akan selalu berhasil sehingga meningkatkan ketahanan pangan di Papua. Masyarakat tidak usah membeli beras dari pulau lain, yang masa tunggunya lama dan harganya lebih mahal. Namun mereka bisa swasembada beras dan hasil pertanian lain.
Pemerintah juga gencar membuat persawahan baru yang dibuka di luar Pulau Jawa, terutama Papua. Di Jawa sudah terlalu padat penduduk oleh karena itu dicarilah tempat lain. Untuk menanam padi maka disesuaikan dengan jenis tanahnya dan dipilihlah bibit berkualitas unggul, sehingga hasilnya berlimpah dan memuaskan.
Pemerintah melakukan pembangunan yang masif di Papua, tak hanya jalan raya dan jalan penghubung antar wilayah, tetapi juga pembangunan irigasi dan bendungan. Juga ada food estate di Keerom yang sedang panen jagung. Hal ini dilakukan agar ketahanan pangan di Bumi Cendrawasih selalu terjaga. Masyarakat Papua tidak akan takut kelaparan karena sudah swasembada beras dan hasil tani lainnya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Kalimantan

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata