Lompat ke konten utama

Kata Papua

Milenial Papua Antusias Sambut Papua Youth Creative Hub - Kata Papua

Milenial Papua Antusias Sambut Papua Youth Creative Hub

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jayapura – Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Gedung yang terletak di Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dibangun dalam rangka untuk mengembangkan talenta – talenta generasi muda Papua. Keberadaan PYCH disambut antusias oleh generasi muda di Papua.

Presiden Jokowi mengatakan, masih banyak potensi Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas di Papua yang belum tergali dan dikembangkan.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi antusiasme pemuda-pemuda Papua menyambut PYCH yang memfasilitas pengembangan kapasitas dan kompetensi banyak bidang seperti peternakan, perikananan, pertanian, industri kreatif, fashion hingga banyak lainnya.

“Kenapa PYCH kita bangun, itu karena kita ingin memberikan kesempatan anak-anak muda yang memiliki kreativitas, inovasi, dan keinginan yang tinggi di berbagai bidang. Apa itu fashion, industri kreatif, apapun itu yang baik sehingga semua memiliki kesempatan. Karena Papua ini opportunity-nya besar sekali,” kata Presiden Jokowi saat peresmian Gedung PYCH.

Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan bahwa saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden di Papua mencapai 80 persen menjadi angka rata-rata tertinggi secara nasional. Melalui peresmian ini, PYCH akan menjadi Legacy Tinta Emas Presiden di Papua.

“Peresmian PYCH bentuk komitmen Presiden membangun pusat talenta Papua sebagai motor penggerak ekonomi dan kesejahteraan Papua. PYCH akan menciptaan lapangan pekerjaan pengembangan bisnis dan ekonomi serta seni budaya, dan banyak pengembangan lainnya,” tutur Kapala BIN.

Sementara itu, Elia Musa Rawar, Tokoh Pemuda Papua, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan karena telah membantu anak muda Papua memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang fondasi pembangunan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi dan kepada Kepala BIN Pak Budi Gunawan atas terlaksananya pembangunan Gedung PYCH ini,” kata Elia.

Hal senada juga disampaikan Tokoh Muda Papua, George Sea memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo atas pembangunan PYCH.

“Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam untuk kepedulian Presiden Jokowi dengan membangun Papua Youth Creative Hub,” kata George Sea.

Dalam PYCH ini akan mengajarkan mengenai tekonologi informasi. Mereka dilatih untuk melek internet dan menggunakannya untuk berbisnis dalam skala internasional.

Selain belajar mengenai teknologi informasi, para pemuda kreatif juga diajarkan tentang pengembangan diri, seperti cara berkomunikasi yang baik (menggunakan bahasa Inggris), bagaimana teknik internet marketing, cara mengelola bisnis, dan lain-lain. []

Jayapura – Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Gedung yang terletak di Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dibangun dalam rangka untuk mengembangkan talenta – talenta generasi muda Papua. Keberadaan PYCH disambut antusias oleh generasi muda di Papua.

Presiden Jokowi mengatakan, masih banyak potensi Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas di Papua yang belum tergali dan dikembangkan.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi antusiasme pemuda-pemuda Papua menyambut PYCH yang memfasilitas pengembangan kapasitas dan kompetensi banyak bidang seperti peternakan, perikananan, pertanian, industri kreatif, fashion hingga banyak lainnya.

“Kenapa PYCH kita bangun, itu karena kita ingin memberikan kesempatan anak-anak muda yang memiliki kreativitas, inovasi, dan keinginan yang tinggi di berbagai bidang. Apa itu fashion, industri kreatif, apapun itu yang baik sehingga semua memiliki kesempatan. Karena Papua ini opportunity-nya besar sekali,” kata Presiden Jokowi saat peresmian Gedung PYCH.

Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan bahwa saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden di Papua mencapai 80 persen menjadi angka rata-rata tertinggi secara nasional. Melalui peresmian ini, PYCH akan menjadi Legacy Tinta Emas Presiden di Papua.

“Peresmian PYCH bentuk komitmen Presiden membangun pusat talenta Papua sebagai motor penggerak ekonomi dan kesejahteraan Papua. PYCH akan menciptaan lapangan pekerjaan pengembangan bisnis dan ekonomi serta seni budaya, dan banyak pengembangan lainnya,” tutur Kapala BIN.

Sementara itu, Elia Musa Rawar, Tokoh Pemuda Papua, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan karena telah membantu anak muda Papua memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang fondasi pembangunan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi dan kepada Kepala BIN Pak Budi Gunawan atas terlaksananya pembangunan Gedung PYCH ini,” kata Elia.

Hal senada juga disampaikan Tokoh Muda Papua, George Sea memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo atas pembangunan PYCH.

“Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam untuk kepedulian Presiden Jokowi dengan membangun Papua Youth Creative Hub,” kata George Sea.

Dalam PYCH ini akan mengajarkan mengenai tekonologi informasi. Mereka dilatih untuk melek internet dan menggunakannya untuk berbisnis dalam skala internasional.

Selain belajar mengenai teknologi informasi, para pemuda kreatif juga diajarkan tentang pengembangan diri, seperti cara berkomunikasi yang baik (menggunakan bahasa Inggris), bagaimana teknik internet marketing, cara mengelola bisnis, dan lain-lain. []

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif. Di tingkat nasional, pemerintah juga mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap persoalan konflik dan HAM di Papua. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan perlunya menggeser penanganan dari pola reaktif dan kasuistik menuju penyelesaian holistik yang berorientasi pada perdamaian. Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai unsur nasional dalam merumuskan langkah strategis dan dialogis, termasuk melalui penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dari akar. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian HAM tidak hanya diarahkan pada penanganan sebuah peristiwa setelah terjadi. Pencegahan, pemulihan, penguatan institusi, perlindungan masyarakat sipil, dan penciptaan kondisi sosial yang lebih damai juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pemerintah sebelumnya juga menekankan rekonsiliasi dan perdamaian sebagai pendekatan dalam menangani persoalan di Papua, termasuk dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak konflik. Pada saat yang sama, ruang demokrasi tetap harus dijaga. Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, melakukan pengawasan, dan mendorong perbaikan kebijakan. Namun, penyampaian aspirasi akan lebih produktif apabila diarahkan pada solusi berbasis data. Pengamat politik Indeks Data Nasional Ayip Tayana mengingatkan agar wacana mengenai aksi tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi atau kebencian. Ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas kontribusi melalui riset, pengawasan terhadap program pemulihan korban, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Persoalan HAM merupakan isu serius sehingga setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran harus diperiksa secara hati-hati. Masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan konten yang sumbernya tidak jelas, potongan video tanpa konteks, maupun narasi yang sengaja membangun kebencian terhadap kelompok tertentu. Kritik tetap dapat disampaikan, tetapi harus dibangun di atas fakta dan disalurkan melalui mekanisme demokratis yang tersedia. Pemerintah juga terus memastikan bahwa setiap komitmen HAM memiliki tindak lanjut yang transparan dan dapat dievaluasi publik. Pemulihan korban, penyelesaian pengaduan, pencegahan pelanggaran berulang, penguatan aparat dan lembaga, serta kebijakan yang menjawab akar persoalan harus menjadi bagian dari agenda berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat perkembangan secara lebih objektif sekaligus memberikan masukan apabila masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Karena itu, masyarakat tidak perlu terjebak pada provokasi yang mengubah persoalan serius menjadi konflik