OPM Langgar Nilai Kemanusiaan, Aparat Perkuat Stabilitas Keamanan
PAPUA – Aksi kekerasan bersenjata yang terus dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sepanjang 2025 kembali menegaskan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan kemanusiaan di Tanah Papua. Serangkaian penyerangan yang menyasar aparat keamanan serta warga sipil menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut telah melampaui batas dan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka apa pun.
Data Kepolisian Daerah Papua mencatat, sepanjang 2025 terjadi 104 kasus kekerasan bersenjata di wilayah hukum Polda Papua yang mengakibatkan 94 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 64 korban merupakan warga sipil, sembilan anggota TNI, enam anggota Polri, serta 15 anggota OPM. Selain korban meninggal, tercatat 120 orang mengalami luka-luka akibat aksi kekerasan tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa masyarakat sipil menjadi pihak paling dirugikan dalam konflik yang diciptakan OPM.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin menegaskan bahwa OPM masih menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. “KKB atau OPM masih menjadi ancaman di Tanah Papua dan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Warga sipil justru menjadi korban terbesar dari aksi kekerasan tersebut,” ujarnya. Menurutnya, kondisi ini membantah klaim OPM yang kerap mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua.
Salah satu peristiwa yang menjadi sorotan adalah penyerangan terhadap warga sipil di Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan bahwa pelaku melakukan aksi dengan cara menyasar korban di rumah atau tempat usaha, bahkan berpura-pura sebagai pembeli. “Modus tersebut menunjukkan bahwa aksi kekerasan dilakukan secara terencana untuk menebar teror,” katanya.
Pemerintah bersama TNI dan Polri menegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan melalui langkah tegas dan terukur, tanpa mengesampingkan pendekatan humanis. Panglima Komando Operasi Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menyatakan bahwa kehadiran aparat bertujuan melindungi masyarakat. “TNI hadir sebagai penjaga kedamaian dengan mengedepankan pendekatan humanis, menghormati adat dan budaya lokal, serta membangun kepercayaan dengan masyarakat,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, aparat keamanan mendorong peran aktif pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama menyuarakan perdamaian. Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar masyarakat tidak terus terjebak dalam siklus ketakutan.
Pemerintah menegaskan bahwa mengutuk kekejaman OPM merupakan bagian dari upaya melindungi hak hidup warga sipil dan menjaga keutuhan bangsa. Dengan sinergi aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, stabilitas keamanan di Papua diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan demi terciptanya rasa aman dan percepatan pembangunan.
