Kata Papua

Pelaksanaan Haji 2025 Lancar, Kemenag Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat - Kata Papua

Pelaksanaan Haji 2025 Lancar, Kemenag Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pelaksanaan Haji 2025 Lancar, Kemenag Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat

 

Makkah – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2025 ini berhasil berjalan dengan lancar dan tertib.

 

 

 

 

 

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian ibadah haji.

 

 

 

 

 

Apresiasi tinggi dari Menag juga termasuk kepada jajaran petugas, personel TNI-Polri, hingga mitra kerja penyelenggara haji.

 

 

 

 

 

Bagaimana soliditas antar berbagai lintas sektor tersebut seluruhnya sudah baik.

 

 

 

 

 

“Alhamdulillah kemarin kami laporkan perkembangan terakhir sebelum kami ke sini. Bapak presiden memberikan apresiasi kepada kita semua atas kerja sama yang sangat baik,” ungkap Nasaruddin Umar.

 

 

 

 

 

“Semua petugas, semua pihak yang terkait dengan haji, ada Kemenag, ada BP Haji. Itu kelihatan oleh beliau sangat solid,” ujar Nasaruddin Umar saat tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi.

 

 

 

 

 

Sebagai Amirul Hajj, Nasaruddin turut memantau secara langsung seperti apa proses pemberangkatan jamaah ke Arafah.

 

 

 

 

 

Ia memuji bagaimana penerapan sistem evakuasi massa yang dengan tertata rapi berkat kontribusi nyata TNI dan Polri atau aparat keamanan.

 

 

 

 

 

“Terima kasih sekali lagi kepada TNI dan Polri atas bantuannya kepada kami,” tuturnya.

 

 

 

 

 

Ia juga meminta doa dari semua masyarakat Indonesia agar seluruh jamaah bisa memperoleh haji yang mabrur.

 

 

 

 

 

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan haji yang dinilainya cukup baik.

 

 

 

 

 

Ia menekankan betapa pentingnya mewujudkan perlindungan bagi para jamaah lansia dan juga adanya pemetaan kesehatan secara proaktif.

 

 

 

 

 

Menurut Ketua DPR RI tersebut, momentum puncak haji merupakan fase yang paling krusial bagi para jemaan, baik itu secara spiritual ataupun secara fisik.

 

 

 

 

 

“Momentum puncak haji adalah fase paling krusial, baik secara spiritual maupun secara fisik,” ujar Puan.

 

 

 

 

 

Puan juga menyoroti sistem baru multi syarikah yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.

 

 

 

 

 

Menurutnya, perubahan tersebut menuntut kesiapan ekstra dari petugas di lapangan.

 

 

 

 

 

“Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pasca pelaksanaan haji tahun ini,” tambahnya.

 

 

 

 

 

Sementara itu, Gerakan Pemuda Ansor melalui Sumarno menilai bahwa pelaksanaan haji 2025 berjalan dengan cukup baik meski terdapat kendala teknis.

 

 

 

 

 

“Kalau ada kendala teknis, itu merupakan bagian dari dinamika lapangan dan tidak bisa langsung disebut sebagai kegagalan sistemik,” tegasnya.

 

 

 

 

 

Ia menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah. (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[edRW]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.