Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pelaksanaan KTT AIS di Bali Dorong Pembenahan Pariwisata Bahari - Kata Papua

Pelaksanaan KTT AIS di Bali Dorong Pembenahan Pariwisata Bahari

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Galang Faizan Akbar

Pelaksanaan KTT AIS Forum 2023 di Bali terus mendorong berbagai macam cara dan langkah serta strategi untuk terus melakukan pembenahan pada pariwisata bahari di Indonesia, selaku tuan rumah dalam perhelatan pertemuan internasional itu.

Ketua Umum (Ketum) Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azhari memandang bahwa momentum pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum pada tahun 2023 ini memang perlu untuk dimanfaatkan oleh banyak pihak, termasuk Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan juga seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) lain untuk semakin membenahi pariwisata bahari agar bisa sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Salah satunya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang bisa semakin berfokus pada Kepulauan Seribu. Tentunya dunia akan sangat senang apabila misalnya Kepulauan Seribu tersebut bisa semakin diangkat ke permukaan dan juga semakin diperbaiki. Maka dari itu, mengenai program pengembangan Kepulauan Seribu sendiri jelas harus serius terus dilakukan.

Sebenarnya, pihak DKI Jakarta sendiri sudah memiliki modal akan pariwisata bahari yang mampu diunggulkan, yakni dengan adanya Kepulauan Seribu. Terlebih, di wilayah pesisir Jakarta juga menyimpan sejarah serta budaya yang sangat aya bahkan sejak masa pra-kolonial silam.

Hanya saja, disayangkan karena memang selama ini masih belum seberapa terekspos dan terangkat ke permukaan. Maka dari itu, sangat penting adanya penataan ulang akan pariwisata bahari di wilayah tersebut bahkan dari berbagai macam aspek harus terus dilakukan termasuk bagaimana sarana yang lebih memadai untuk bisa memulai dari perbaikan fasilitas dermaga hingga penyediaan transportasi laut yang cukup bagi para wisatawan seperti kapal layar dan kapal.

Selanjutnya, pengembangan akan pariwisata bahari di wilayah DKI Jakarta memang juga harus terus mempertimbangkan akan bagaimana dampak lingkungan seperti terus mampu menjaga terkait keberlangsungan ekosistem bahari di wilayah tersebut yang dapat dimulai dari kehidupan pesisir pantai hingga kehidupan di bawah laut.

Bukan hanya itu, namun aspek sosial dan ekonomi juga sangat penting untuk terus dipertimbangkan. Karena seluruhnya selaras dengan konsep pariwisata bahari berkelanjutan yang memang telah dipromosikan oleh pihak Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO).

Dalam hal untuk melakukan pembangunan pada pariwisata bahari yang berkelanjutan, penting juga adanya pelibatan komunitas nelayan serta masyarakat lokal di sekitar pesisir dan Kepulauan Seribu. Karena dengan demikian, maka kesejahteraan dari seluruh masyarakat di wilayah setempat juga akan ikut meningkat.

Sementara itu, Destructive Fishing Watch (DFW) turut memberikan tanggapan mengenai Indonesia yang akan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan KTT AIS Form 2023. Menurut pengamat sekaligus Koordinator DFW, Mohammad Abdi Suhurfan bahwa dengan terselenggaranya gelaran tersebut, maka jelas Tanah Air akan memberikan kontribusi sebagai inisiator dalam penanganan berbagai macam isu global, utamanya adalah yang berkaitan dengan kelautan.

Diantara beberapa wilayah di Indonesia, ternyata DKI Jakarta termasuk wilayah yang memiliki potensi untuk berkembang dan mampu menjadi penopang kehidupan bahwa bagi warga di pesisir, tentunya dengan kepemilikan pariwisata baharinya. Wisata bahari yang dimaksud adalah di Kepulauan Seribu, yang mana kini wisata demikian menjadi tren yang semakin berkembang.

Potensi akan perkembangan wisata bahari tersebut berdasarkan kepada sumber daya dan juga bagaimana kekayaan alam yang ada di sana, seperti misalnya menjadi tempat tinggal bagi sebanyak ratusan jenis ikan, termasuk juga terumbu karang, mangrove dan juga satwa langka yang dilindungi.

Perkembangan akan pariwisata bahari jelas akan jauh lebih cepat terwujud apabila terjadi pula sinergi yang kuat antara beberapa pihak seperti diantaranya adalah pihak pemangku kepentingan dan juga pihak masyarakat di pesisir sendiri. Maka dari itu, pemerintah maupun pihak swasta juga perlu untuk terus mendorong agar masyarakat bisa menjadi pelaku utama dalam mewujudkan ekonomi biru di wilayah mereka masing-masing, khususnya yang memang memiliki kekayaan atau potensi kelautan termasuk di DKI Jakarta. Sehingga, dengan demikian maka akan dapat menerima banyak sekali manfaat yang sangat besar dan juga mampu menekan adanya potensi konflik.

Lebih lanjut, masyarakat sendiri juga harus mampu untuk terus meningkatkan akan kapasitas dan juga kesadaran mereka mengenai wisata berkelanjutan dengan semakin menjaga ekosistem laut dari kemungkinan akan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal lain yang juga perlu dan penting untuk dilakukan adalah dengan meningkatkan dan memastikan bagaimana ketersediaan infrastruktur dasar di kawasan pesisir, seperti adanya sarana telekomunikasi, air bersih dan juga listrik.

Pembenahan akan pariwisata bahari memang masih perlu dan harus terus dilakukan di Indonesia, terlebih karena Tanah Air menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan kegiatan KTT AIS Forum 2023. Sehingga sangat penting bagi bangsa ini untuk menjadi representasi dan percontohan yang baik bagi dunia mengenai bagaimana pengelolaan akan kekayaan kelautan yang tepat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga bisa menganut konsep keberlanjutan ekonomi biru.

)* Penulis adalah Persada Institut

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi