Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pembangunan IKN Nusantara Memperkuat Perekonomian Kaltim - Kata Papua

Pembangunan IKN Nusantara Memperkuat Perekonomian Kaltim

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Eva Kalyna Audrey

Keberadaan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) rupanya tidak hanya berdampak pada penyerapan tenaga kerja saja, tetapi juga memperkuat perekonomian di wilayah tersebut dimana pada triwulan sebelumnya pertumbuhan positif di Kaltim berhasil tumbuh sebesar 6,95%.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi dampak IKN terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim bisa naik antara 8-9 persen selama masa konstruksi dan masa operasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengamini bahwa IKN akan membawa tuah bagi perekonomian Kaltim. Utamanya, Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan dan Samarinda. Bisa dilihat dari agenda-agenda nasional yang digelar di Kaltim, sehingga okupansi hotel, restoran, UMKM, semua mengalami peningkatan.

Tren inilah yang menggerakkan sektor riil sehingga ekonomi Kaltim terus merangkak naik. Tak bisa dipungkiri bahwa sejak IKN mulai dibangun, dampak ekonominya luar biasa untuk bagi Kalimantan Timur.
Sri menjelaskan, baru awal pembangunan saja Kaltim sudah mendapatkan dampak yang luar biasa. Apalagi ke depan, tentunya pemerataan ekonomi benar-benar akan terjadi di Indonesia. Pihaknya juga merasa optimistis ekonomi Kaltim pada tahun ini bisa tumbuh lebih baik, seiring dengan terus berlanjutnya pembangunan IKN.
Bank Indonesia juga memprediksi, ekonomi Kaltim tahun ini kembali menguat pada rentang 4,30-5,10 persen (yoy), sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global. Selain pertambangan dan penggalian yang diprediksi tetap mencatat kinerja yang baik, pembangunan IKN juga menjadi salah satu perhitungan yang dianggap terus membawa ekonomi tetap kuat.
Dari pembangunan saja sektor konstruksi sudah tumbuh seiring dengan direkrutnya tenaga kerja serta pengembangan teknologi yang masuk ke Kalimantan Timur, sehingga mau tidak mau perputaran ekonomi bisa lebih cepat.
Pada kesempatan berbeda, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyebut, dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah terasa. Terutama dari sisi ekonomi.
Kepala BI KPW Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali menuturkan, survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kaltim memang belum dilakukan, pihak lain juga belum melakukan, namun dampak ekonomi secara umum sudah bisa dirasakan.
Dampaknya sudah bisa dirasakan antara lain investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berupa Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku. Pembangunan proyekitu melibatkan banyak tenaga kerja.
Sehingga dampak lain proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum dan kebutuhan utama sehari-hari pun turut dirasakan warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja proyek IKN.
Sementara itu, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, mengaku sudah melihat dampak ekonomi dari proses pembangunan IKN Nusantara.
Piter menuturkan, bahan konstruksi seperti batu, pasir dan semen yang dikirim dari Jawa atau Sulawesi membuat aktivitas ekonomi menjadi semakin hidup, karena ada semacam multiplier effect yang timbul akibat aktivitas perekonomian tersebut.
Selain itu, dampak ekonomi juga mulai terasa dari sektor pariwisata. Sebab sejak titk nol IKN ditetapkan, lokasi tersebut menjadi destinasi wisata baru yang marak dikunjungi oleh pelancong lokal. Aktivitas tersebut tentu saja sudah pasti melibatkan bisnis transportasi yang membawa mereka.
Piter menjelaskan, sejak pertama Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke IKN, aktivitas ini telah memunculkan pergerakan ekonomi. Ke depan, dirinya menilai bahwa pergerakan masyarakat akan lebih masif lagi sehingga banyak rentetan dampak ekonomi tercipta dari proses pembangunan IKN.
Piter mengimbuhkan, pemerintah memang tidak terlalu menggamblangkan dampak pembangunan IKN terhadap ekonomi daerah secara kuantitatif. Namun dari beberapa informasi yang Piter terima, dirinya mengklaim ada nilai-nilai tambah dan potensi ekonomi baru di titik pembangunan megaproyek tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno akan membawa 10 investor besar ke IKN Nusantara. Para investor akan ditawarkan peluang investasi sektor pariwisata di ibu kota baru.
Sandiaga mengatakan pembangunan di IKN Nusantara akan berfokus pada pengembangan wisata alam dan berkelanjutan sesuai dengan konsepnya sebagai kota rimba. Nantinya para investor yang tertarik akan diarahkan untuk mengembangkan keunggulan pariwisata tersebut di IKN Nusantara.
Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kaltim, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mempersiapkan pembangunan dermaga wisata yang berada di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal perhubungan laut Kemenhub, Arif Toha menuturkan, pembangunan dermaga dilakukan sebagai pendukung kapal-kapal wisata bagi wisatawan yang akan berkunjung ke IKN.
Dengan banyaknya pergerakan ekonomi yang ada di Kalimantan Timur, hal tersebut menunjukkan bhahwa Pembangunan IKN Nusantara rupanya berdampak pada menguatnya ekonomi di Kalimantan Timur, hal tersebut tentu menjadi kabar baik sekaligus wujud komitmen pemerintah untuk membangun secara Indonesiasentris.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Lintas Nusamedia

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Percepat Operasional Kopdes di Papua, Produk Lokal Didorong Naik Kelas

Oleh: Markus Wenda Pembangunan ekonomi Papua memasuki fase yang semakin menjanjikan ketika penguatan ekonomi masyarakat mulai diarahkan hingga tingkat kampung. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan pusat-pusat kegiatan ekonomi kepada masyarakat. Bagi Papua, koperasi bukan sekadar bangunan, gerai, atau tempat transaksi, melainkan dapat menjadi wadah bersama untuk mengembangkan potensi lokal, memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi warga kampung. Perkembangan KDMP di Papua Tengah menunjukkan bahwa arah tersebut mulai diwujudkan secara bertahap. Enam gerai KDMP di Kabupaten Nabire dan Mimika telah selesai dibangun, terdiri atas empat titik di Nabire dan dua titik di Mimika. Di Nabire, tiga titik lainnya juga telah mencapai progres pembangunan lebih dari 95 persen. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat terus bergerak dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah. Bagi masyarakat Papua, hadirnya infrastruktur ekonomi hingga kampung memiliki arti penting. Selama ini, tantangan geografis menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam distribusi barang dan pengembangan usaha masyarakat. Dengan adanya KDMP yang ditempatkan secara tepat, masyarakat memiliki peluang memperoleh akses terhadap kebutuhan dan layanan ekonomi dengan lebih dekat. Pada saat yang sama, koperasi dapat menjadi pintu masuk bagi produk masyarakat agar memiliki jalur pemasaran yang lebih terorganisasi. Kepala Seksi Teritorial Korem 173/PVB Kolonel Inf. Fajar Wibawa Angkasa menjelaskan bahwa pengembangan KDMP di Papua Tengah dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Empat calon titik baru di Nabire dan tiga titik di Mimika telah masuk dalam pendataan. Ketersediaan lahan, kondisi kependudukan, serta dukungan infrastruktur dasar menjadi bagian dari pertimbangan sebelum pembangunan dilanjutkan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan koperasi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep satu desa satu KDMP juga memiliki peluang besar untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat apabila diterapkan dengan memperhatikan karakter masing-masing kampung. Fajar menyampaikan bahwa kondisi jumlah penduduk menjadi salah satu pertimbangan penting, termasuk kebutuhan minimal sekitar 500 kepala keluarga pada calon wilayah prioritas. Ketersediaan lahan sekurang-kurangnya 600 meter persegi dan dukungan listrik 5.500 watt juga menjadi bagian dari persyaratan teknis. Dengan perencanaan seperti itu, pembangunan koperasi diharapkan benar-benar memiliki basis masyarakat yang dapat menggerakkan aktivitas usaha. Kekuatan utama Kopdes Papua sesungguhnya berada pada potensi ekonomi lokal. Papua memiliki kekayaan sumber daya dan produk masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pangan lokal, hingga berbagai produk kerajinan dapat memperoleh ruang pemasaran yang lebih luas melalui koperasi. Jika dikelola secara profesional, KDMP dapat berperan sebagai penghubung antara produsen di kampung dengan pasar yang lebih besar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah telah merekrut, melatih, dan menyatakan lulus 28.626 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Para manajer tersebut dipersiapkan untuk ditempatkan pada koperasi yang infrastrukturnya telah memenuhi persyaratan. Kehadiran sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan menjadi bagian penting dalam memastikan koperasi tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu berkembang menjadi unit ekonomi yang produktif. Hal tersebut sangat relevan bagi Papua. Koperasi membutuhkan pengelola yang memahami administrasi, keuangan, rantai pasok, pemasaran, sekaligus karakter masyarakat setempat. Karena itu, pendampingan terhadap pengurus dan manajer perlu terus dilakukan setelah fasilitas selesai dibangun. Komandan Kodim 1705/Nabire Letkol Arh Dwi Palwanto Tirta Mentari juga menekankan pentingnya pendampingan dalam administrasi, pengelolaan, rantai pasok, penjualan, dan peningkatan kemampuan pengurus. Pendampingan tersebut menjadi fondasi agar koperasi mampu berjalan secara sehat dan memberikan manfaat berkelanjutan. Optimisme terhadap Kopdes Papua perlu dibangun bersama. Pemerintah telah menyediakan arah kebijakan dan infrastruktur, sementara masyarakat memiliki peran sebagai pemilik sekaligus penggerak koperasi. Pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi, pengurus koperasi menjaga profesionalisme dan transparansi, sedangkan masyarakat dapat memanfaatkan koperasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Sinergi tersebut akan membuat KDMP tidak sekadar menjadi program pemerintah, tetapi tumbuh sebagai kelembagaan ekonomi yang benar-benar dimiliki dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan Kopdes juga sejalan dengan semangat mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Kehadiran fasilitas ekonomi di kampung memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi terus didorong agar menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Infrastruktur koperasi yang dibangun hari ini dapat menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang. Enam gerai yang telah selesai di Nabire dan Mimika serta sejumlah calon lokasi baru merupakan langkah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Kopdes Papua memiliki kesempatan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, memperkuat pemasaran produk lokal, memperlancar distribusi kebutuhan, dan membuka ruang usaha baru di kampung. Dengan kerja bersama dan pengelolaan profesional, koperasi dapat menjadi salah satu fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat Papua yang semakin mandiri, produktif, dan sejahtera. *Penulis merupakan pemerhati pembangunan ekonomi masyarakat Papua