Kata Papua

Pemerintah Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat di Berbagai Wilayah - Kata Papua

Pemerintah Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat di Berbagai Wilayah

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat di Berbagai Wilayah

Jakarta – Pemerintah terus memacu pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini ditargetkan rampung pada Juni 2026.

Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota. Program tersebut diproyeksikan mampu menampung lebih dari 112 ribu siswa dalam ribuan rombongan belajar. Selain memperluas akses pendidikan, pembangunan ini juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja konstruksi di berbagai daerah.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan percepatan pembangunan dilakukan agar fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun kualitas manusia Indonesia.

 

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujar Dody.

 

Ia juga menekankan bahwa seluruh unsur di Kementerian PU dilibatkan melalui pembentukan Satuan Tugas khusus agar pembangunan dapat selesai tepat waktu.

 

“Semua direktorat jenderal di Kementerian PU terlibat untuk memastikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai target. Ini bukan hanya program prioritas pemerintah, tetapi juga bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan,” kata Dody.

 

Sejumlah BUMN karya turut mendukung percepatan pembangunan tersebut. Salah satunya PT Nindya Karya yang mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, melalui optimalisasi pekerjaan konstruksi dan penguatan koordinasi teknis.

 

Project Director PT Nindya Karya, Bayu Apriyadi, mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung program strategis pemerintah di sektor pendidikan.

 

“Kami terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri dapat selesai tepat waktu sesuai target pemerintah. Ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pemerataan pendidikan nasional,” ujar Bayu.

 

Hal serupa dilakukan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Cilacap, Jawa Tengah. Corporate Secretary WIKA, Ngatemin, menyebut percepatan proyek dilakukan melalui penguatan tenaga kerja, ketersediaan material, dan koordinasi intensif di lapangan.

 

“WIKA terus melakukan percepatan untuk memastikan Sekolah Rakyat Cilacap dapat diselesaikan sesuai target pada 20 Juni, dengan kualitas terbaik dan hasil yang optimal,” pungkas Ngatemin.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.