Oleh : Rebecca Marian
Dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua disorot oleh dunia internasional. Pemerintah berusaha menjelaskan, bahwa yang dituduh sebagai kasus HAM adalah kasus separatisme. Sehingga ketika pelaku ditangkap, upaya tersebut menjadi hal yang lumrah karena pelaku memang bersalah akibat melanggar kedaulatan negara.
Papua adalah wilayah di Indonesia yang relatif sering disorot, karena kaum separatis yang ingin mendirikan negara sendiri. Padahal di era pemerintahan Presiden Jokowi, ada pemercepatan pembangunan yang begitu pesat. Modernitas Papua dinilai setara dengan di wilayah lain di Indonesia Barat.
Kemajuan ini yang jarang disorot oleh media asing.
Sayangnya, di forum internasional, yang diviralkan adalah kasus pelanggaran HAM. Seluruh masyarakat Indonesia geram ketika ada orang asing yang menuduh bahwa pemerintah merampas hak warga sipil Papua untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Karena mereka melihat masalah hanya dari 1 sisi.
Tuduhan paling santer dilontarkan oleh perwakilan Vanuatu, yang menuduh pemerintah berbuat zalim. Penyebabnya adalah banyak pendemo yang ditangkap oleh aparat. Padahal polisi tidak main hakim sendiri, karena orang-orang itu mendukung Papua merdeka dan mengibarkan bendera bintang kejora. Sehingga mereka dianggap melakukan makar.
Media asing perlu meneliti bahwa para aktivis dicokok bukan karena pembungkaman hak asasi atau kasus rasisme. Namun penangkapan ini karena mereka membawa bendera OPM, sehingga terbukti pro kaum separatis. Apakah aparat membiarkan warganya tak setia pada negara dan mempengaruhi orang lain untuk melakukannya? Jawabannya tentu bukan.
Jika urusannya adalah kriminal, maka tidak bisa dianggap pelanggaran HAM. Mana mungkin negara akan membela maling? Bisa-bisa penjara kosong melompong. Pihak asing jangan seenaknya menuduh banyak pelanggaran hak asasi di Papua, karena mereka hanya membaca berita dan tidak turun langsung ke Bumi Cendrawasih untuk melakukan konfirmasi.
