Kata Papua

Pemerintah Pastikan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menjangkau Daerah Terpencil - Kata Papua

Pemerintah Pastikan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menjangkau Daerah Terpencil

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Pastikan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menjangkau Daerah Terpencil

Oleh : Dhita Karuniawati

Pemerintah Prabowo-Gibran membuat kebijakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu program dari pemerintahan Prabowo yang banyak ditunggu masyarakat. Program PKG bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah.

Pemeriksaan kesehatan gratis mencakup berbagai jenis penyakit yang bisa dicegah melalui deteksi dini. Program PKG juga menjawab kebutuhan mendesak terkait tingginya angka kematian akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah.

Sasaran pemeriksaan kesehatan gratis adalah seluruh rakyat Indonesia dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Rinciannya yakni bayi baru lahir (usia dua hari), balita dan anak balita (usia 1-6 tahun), dewasa (usia 18-59 tahun), usia lanjut atau lansia (mulai usia 60 tahun).

Masyarakat yang berulang tahun berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah kepada rakyat Indonesia. Pada tahap awal program pemeriksaan kesehatan gratis ada sebanyak 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik. Pemerintah menargetkan sekitar 60 juta orang dapat menikmati manfaat dari program ini dan dalam lima tahun mendatang. Program ini diharapkan bisa menjangkau lebih dari 200 juta orang. Masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis maksimal 30 hari setelah tanggal ulang tahun, kecuali bayi baru lahir dalam waktu 24 jam setelah persalinan.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa warga yang khusus berulang tahun bulan Januari, Februari, Maret tetap diperbolehkan untuk mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis sampai April 2025.

Budi menjelaskan secara lebih rinci untuk kelompok bayi yang baru lahir akan menjalani enam pemeriksaan kesehatan, lalu untuk balita ada delapan jenis pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya untuk kelompok anak-anak Sekolah Dasar (SD) akan menjalani 11 jenis pemeriksaan, disusul remaja atau yang duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13 jenis pemeriksaan, dan untuk remaja di Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 12 jenis pemeriksaan. Terakhir untuk pemeriksaan bagi kelompok usia dewasa dan lanjut usia nantinya akan ada 19 jenis pemeriksaan yang bisa didapatkan dari program pemeriksaan kesehatan gratis.

Jenis pemeriksaan dalam PKG sangat bervariasi, mulai dari skrining kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik.

Untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftar PKG, pemerintah telah menyediakan aplikasi Satu Sehat Mobile. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan, Kemenkes Setiaji mengatakan bahwa aplikasi Satu Sehat memungkinkan masyarakat mendaftar tanpa harus antre di Puskesmas.

Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Setelah mengunduh aplikasi, mereka akan menemukan fitur CKG (Cek Kesehatan Gratis). Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan untuk mengisi profil di aplikasi tersebut.

Setelah mengisi profil, masyarakat dapat mendaftar untuk pemeriksaan kesehatan dengan memilih tanggal pemeriksaan, yang harus dilakukan H+30 setelah ulang tahun. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan keluarga atau anak mereka untuk pemeriksaan yang sama.

Bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi Satu Sehat Mobile, terdapat alternatif pendaftaran melalui WhatsApp dengan nomor 081110500567. Fitur chatbot pada nomor tersebut akan memandu masyarakat dalam melakukan pendaftaran PKG secara mudah.

Untuk menjamin kelancaran program pemeriksaan kesehatan gratis, Kemenkes telah melakukan koordinasi dengan Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga siap bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mensukseskan program pemeriksaan kesehatan gratis.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan bahwa program PKG sangat sejalan dengan peran Kadin. Menurutnya, di kantor Kadin sudah ada kegiatan Medical Check Up (MCU) rutin. Oleh sebab itu, PKG diharapkan dapat terintegrasi ke dalam program MCU yang sudah ada.
Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyoroti pentingnya program PKG sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Hasan mengatakan bahwa memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan transformasi luar biasa di bidang kesehatan. Program PKG adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, dapat mengakses pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Program PKG merupakan bagian dari investasi besar di bidang kesehatan preventif, yang diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan kuratif. Program ini juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menjadikannya sejajar dengan negara maju lainnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh warganya.

Pemerintah memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pemeriksaan kesehatan. Sinergitas pemerintah dan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk mengawal program PKG mencakup seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota besar maupun di daerah terpencil.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.