Kata Papua

Pemerintah Pastikan Peran Aktif UMKM dalam Sukseskan Program Strategis Pemerintah - Kata Papua

Pemerintah Pastikan Peran Aktif UMKM dalam Sukseskan Program Strategis Pemerintah

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Pastikan Peran Aktif UMKM dalam Sukseskan Program Strategis Pemerintah

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Melalui kebijakan dan berbagai langkah strategis, sektor UMKM diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, termasuk di sektor perdagangan, pameran, serta akses pembiayaan. Keberadaan UMKM, yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tidak bisa dipandang sebelah mata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Anggota DPR RI Komisi XIII, Arisal Aziz menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan prioritas pada produk lokal dan mengatur peredaran barang impor murah, terutama yang berasal dari China. Menurutnya, produk impor murah seringkali masuk melalui jalur ilegal, yang berpotensi merugikan pelaku UMKM domestik. Maka, Arisal menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait impor serta promosi yang lebih intensif terhadap produk lokal.

“Kemendag harus mendukung produk lokal dan menguatkan regulasi impor sebagai upaya strategis untuk menjaga keberlangsungan sektor UMKM. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk melindungi pelaku usaha kecil agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat,” ujarnya.

“Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa platform digital akan mendukung produk-produk lokal. Dengan begitu, UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar global,” tambahnya.

Sementara, Pemerintah secara aktif mendukung pelaksanaan acara-acara yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional. Salah satunya adalah The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT), pameran kerajinan tangan terbesar se-Asia Tenggara.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyatakan bahwa selama acara ini, transaksi penjualan yang ditargetkan dapat mencapai sekitar Rp100 miliar.

“INACRAFT adalah kesempatan emas bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Tahun ini, sekitar 1.100 pelaku UMKM terlibat, yang dapat membuka peluang pekerjaan di berbagai bidang,” kata Menteri Maman.

Pemerintah melalui Kementerian UMKM terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM melalui sektor pembiayaan, pemasaran, dan pelatihan peningkatan kapasitas produk. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar utama dalam perekonomian Indonesia.

Kemudian, dalam mendukung pertumbuhan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyiapkan kebijakan stimulasi kredit khusus bagi sektor UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana, menjelaskan bahwa stimulus ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan kredit UMKM yang saat ini masih mengalami kelambatan.

OJK akan merancang regulasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru yang mencakup percepatan proses bisnis dan kemudahan lainnya dalam penyaluran kredit UMKM.

“Melalui kebijakan ini, kami berharap sektor UMKM dapat segera pulih dan berkembang lebih pesat. Proses bisnis yang lebih cepat dan kemudahan akses pembiayaan akan memberi dorongan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil untuk memperluas usaha mereka,” ungkap Dian.

Peran aktif masyarakat dalam mengapresiasi dan mendukung Pemerintah akan mempercepat proses pemulihan ekonomi, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan sektor UMKM yang lebih kuat, perekonomian Indonesia akan lebih tangguh menghadapi tantangan global dan mampu membuka peluang baru bagi generasi mendatang.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.