Kata Papua

Pemerintah Pastikan Program MBG Bersifat Inklusif dan Tingkatkan Solidaritas - Kata Papua

Pemerintah Pastikan Program MBG Bersifat Inklusif dan Tingkatkan Solidaritas

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Pastikan Program MBG Bersifat Inklusif dan Tingkatkan Solidaritas

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas sosial dan inklusi.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan

(Presidential Communication Office/PCO), Philips Jusario Vermonte, menegaskan pentingnya dua nilai tersebut saat meninjau pelaksanaan Program MBG di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Jakarta, Selasa (20/1). Dalam kunjungan tersebut, Philips menyaksikan langsung bagaimana program ini diterapkan, terutama dalam mendukung anak-anak berkebutuhan khusus.

“Di Sekolah Luar Biasa 5 Negeri di Slipi, kita bisa melihat bahwa komitmen dari Program Makan Bergizi Gratis ini sangat menonjol dalam aspek inklusi,” ujar Philips. Ia menambahkan bahwa Program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi, tetapi juga membawa dampak sosial yang lebih luas.

“Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya peristiwa makan, tetapi ada banyak ikutan-ikutannya. Dari sisi penerima manfaat, program ini menekankan pada inklusi dan solidaritas,” lanjutnya.
Di sisi lain, Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Arianto Kogoya, menyampaikan harapannya agar program ini segera diterapkan di Papua Pegunungan. Menurut Arianto, wilayah tersebut membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan asupan gizi generasi muda.
“Kami sangat mengapresiasi program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini. Maksudnya sangat mulia, yaitu mempersiapkan generasi muda 2045 yang unggul melalui gizi yang baik,” ungkap Arianto. Ia menekankan bahwa dengan adanya gizi yang mencukupi, generasi muda Indonesia akan memiliki potensi besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, Arianto mengingatkan bahwa penerapan program seperti MBG harus memperhatikan keberagaman budaya dan geografis setiap wilayah. Dengan demikian, manfaatnya akan dirasakan secara merata, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap sumber makanan bergizi.
Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, tetapi juga menciptakan budaya gotong royong di masyarakat. Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat menjadi simbol solidaritas nasional.
“Kita harus memanfaatkan program ini untuk mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Gotong royong adalah nilai utama bangsa ini, dan MBG menjadi salah satu wujud nyatanya,” kata Philips Jusario Vermonte.
Dengan gizi yang cukup, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Pemerintah optimistis bahwa melalui program-program inklusif seperti MBG, visi Indonesia Emas 2045 semakin mendekati kenyataan.
Melalui pelaksanaan yang berkelanjutan, Program Makan Bergizi Gratis diyakini dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan bangsa. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mengukuhkan nilai-nilai inklusi dan solidaritas yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.