Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, penanganan keamanan Papua saat ini lebih menekankan pada strategi pendekatan teritorial atau wilayah. Wapres mengatakan, pendekatan baru di bidang keamanan ini diharapkan bisa membuat Papua lebih aman dan kondusif, sehingga program percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa terlaksana.
“Kita sekarang melakukan upaya-upaya tetap pada fokusnya kesejahteraan dengan adanya pendekatan baru di bidang keamanan yang lebih menekankan kepada strategi penggunaan teritorial,” ujar Wapres usai memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait pendekatan penanganan Papua pascaterbitnya Undang-Undang Otsus Papua 2021 di Istana Wakil Presiden.
Wapres mengatakan, nantinya pendekatan akan lebih humanis dan dialogis kepada masyarakat atau orang asli Papua (OAP). Pemerintah juga akan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya yang ada di Papua. Hal ini agar pendekatan keamanan yang lebih humanis dan pendekatan dialogis bisa simultan dengan program percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.
“Penguatan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim, Koramil, Babinsa, sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Orang Asli Papua (OAP),” kata Wapres.
Selain itu, kata Wapres, hal lain yang menghambat program pembangunan kesejahteraan Papua akan ditangani. Termasuk juga penanganan isu-isu yang merugikan atau yang menganggap Indonesia melakukan pelanggaran HAM. “Ini kita atasi, kita lakukan upaya-upaya pencerahan baik melalui dialog maupun juga dengan cara-cara, langkah-langkah diplomasi,” kata Kiai Ma’ruf.
