Lompat ke konten utama

Kata Papua

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Membutuhkan Kolaborasi Semua Pihak - Kata Papua

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Membutuhkan Kolaborasi Semua Pihak

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp


Oleh : Alfred Jigibalom 


Papua dan Papua Barat sedang dipercepat pembangunannya oleh pemerintah, agar tidak ada kesenjangan dengan wilayah lain. Tentu saja pembangunan ini membutuhkan kolaborasi dari semua pihak agar hasil yang didapat lebih optimal.


Apa yang Anda bayangkan tentang Papua? Tak bisa dipungkiri, dulu tempat tersebut memiliki image sebagai wilayah yang hanya masih berupa hutan dan ada honai alias rumah adat di mana-mana.

Padahal sudah sejak orde reformasi, terutama di pemerintahan Presiden Jokowi, Papua dan Papua Barat tumbuh pesat menjadi dua provinsi yang maju dan modern.


Percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi prioritas pemerintah karena di dua provinsi tersebut memiliki banyak potensi.

Selain sumber daya alam, ada pula eksotisme alam yang menjadi objek pariwisata yang menarik. Semuanya bisa digunakan agar kedua provinsi lebih maju lagi.


Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam artian, percepatan memang perlu dilakukan agar di sana lebih maju lagi dan ada pemerataan, sehingga tercipta keadilan dari Sabang sampai Merauke.


Percepatan tersebut terlihat dari rancangan berbagai regulasi terkait program ini, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP).
Wapres menegaskan untuk menyukseskan program percepatan, selain regulasi diperlukan juga kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.
Majelis Rakyat Papua memang dibentuk untuk rakyat dan menjadi representasi dari rakyat di Bumi Cendrawasih. Jika MRPB bekerja sama dengan pemerintah maka akan tercipta kolaborasi, sehingga pembangunan di sana akan lebih cepat lagi.
Dalam artian, MRPB harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar pembangunan di Papua dan Papua Barat berhasil. Jika ada pertentangan maka akan kacau-balau karena rakyat tentu membela MRPB. Akan tetapi anggota MPRB yang terhormat menyadari bahwa berbagai program yang dibuat oleh pemerintah sangat berguna, sehingga mereka mau bekerja sama, demi masa depan Papua yang lebih baik.
Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah demi modernitas Papua dan Papua Barat, seperti otonomi khusus yang dimulai tahun 2001 dan diperpanjang lagi tahun 2021. Dengan program ini maka ada berbagai infrastruktur yang dibangun seperti Jalan Trans Papua. Juga ada pemberian beasiswa bagi murid berprestasi dan bantuan modal bagi para mama alias ibu-ibu, untuk berdagang, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan.
Majelis Rakyat Papua sudah seharusnya mendukung dan menyiarkan berbagai program yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat sampai di pelosok mengetahuinya. Dengan begitu, maka mereka akan mendukung program tersebut dan bersama-sama membangun Papua tercinta.
Memang dibutuhkan kolaborasi agar Papua dan Papua Barat maju, karena jika ada kerja sama maka akan lebih solid. Di Bumi Cendrawasih akan makin modern dan potensinya semakin tergali, sehingga akan menguntungkan rakyat. Mereka akan memiliki taraf hidup yang lebih baik, berkat fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah.
Percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi prioritas pemerintah, agar keadaan di kedua provinsi lebih maju lagi. Butuh kolaborasi dari semua pihak agar misi modernitas di Bumi Cendrawasih berhasil, seperti restu dari Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, serta seluruh elemen masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata