Persatuan Papua Kunci Percepatan Pembangunan di Tanah Cenderawasih
Oleh : Loa Murib
Persatuan merupakan modal sosial paling berharga dalam mendorong percepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih. Di tengah berbagai agenda pembangunan yang terus berlangsung, Papua membutuhkan semangat kebersamaan yang mampu menyatukan seluruh daerah, tokoh adat, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat Papua. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila stabilitas, keamanan, dan solidaritas sosial tetap terjaga.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai upaya tersebut akan memberikan hasil optimal apabila didukung oleh kondisi sosial yang kondusif dan semangat kebersamaan antardaerah di seluruh Tanah Papua.
Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Papua untuk menyatukan visi pembangunan. Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Nawipa, menegaskan bahwa keberadaan enam provinsi tidak boleh melahirkan sekat-sekat baru yang justru menghambat kemajuan. Semangat satu Papua harus tetap menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.
Pandangan tersebut memiliki arti yang sangat strategis. Pemekaran daerah pada dasarnya bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan. Namun apabila setiap daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan sinergi, maka berbagai potensi pembangunan tidak akan berkembang secara maksimal. Persatuan menjadi modal sosial yang mampu menyatukan berbagai kepentingan menuju tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat Papua.
Meki Nawipa juga menyoroti tantangan pembangunan yang masih dihadapi Papua, mulai dari keterbatasan data pembangunan hingga lemahnya kolaborasi antardaerah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Setiap provinsi memiliki potensi dan keunggulan masing-masing yang dapat saling melengkapi apabila dibangun dalam kerangka kerja sama yang kuat.
Papua membutuhkan perencanaan pembangunan yang berbasis data, sinkronisasi program antarpemerintah daerah, serta koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut penting agar pembangunan tidak berjalan parsial dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, forum koordinasi antardaerah harus terus diperkuat sebagai wadah untuk menyusun prioritas pembangunan secara bersama.
Persatuan masyarakat juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan stabilitas keamanan. Sejumlah tokoh adat Papua menegaskan bahwa keamanan dan kedamaian merupakan prasyarat penting bagi pembangunan. Kepala Suku Mee Kabupaten Nabire, Yakonias Adii, mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat memecah belah persatuan. Menurutnya, kondisi yang aman memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial secara normal.
Pernyataan tersebut mencerminkan realitas bahwa pembangunan hanya dapat berjalan dalam situasi yang kondusif. Pedagang dapat berusaha dengan tenang, petani dapat berkebun secara produktif, dan anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak apabila keamanan tetap terjaga. Sebaliknya, konflik sosial dan tindakan kekerasan hanya akan menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat luas.
Penolakan terhadap tindakan perusakan fasilitas publik yang disampaikan para tokoh adat juga menjadi pesan penting. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dibangun untuk kepentingan masyarakat. Kerusakan terhadap fasilitas tersebut bukan hanya menghambat pelayanan, tetapi juga memperlambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, Esau Saweri, turut mengajak pengusaha asli Papua, tokoh intelektual, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai program pembangunan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Papua bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Dunia usaha memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan inovasi. Tokoh adat menjaga nilai-nilai budaya dan persatuan masyarakat. Sementara pemerintah berperan sebagai penggerak kebijakan pembangunan. Kolaborasi seluruh elemen tersebut akan menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang. Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memicu konflik dan memperlemah persatuan. Oleh karena itu, literasi informasi dan penguatan dialog menjadi langkah penting untuk menjaga keharmonisan sosial di Papua.
Papua memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Seluruh potensi tersebut hanya dapat berkembang secara optimal apabila dibangun di atas fondasi persatuan. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan para kepala daerah, tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi modal berharga untuk mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera.
Persatuan Papua pada akhirnya bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendasar bagi keberhasilan pembangunan. Ketika seluruh elemen masyarakat mampu mengesampingkan ego sektoral, memperkuat sinergi, dan menjaga kedamaian, maka percepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih akan semakin nyata. Papua yang aman, bersatu, dan sejahtera akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang sekaligus memperkokoh posisi Papua sebagai bagian integral dari kemajuan Indonesia.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
