Lompat ke konten utama

Kata Papua

Presiden Prabowo Berupaya Wujudkan Pemerataan Ekonomi bagi Rakyat Indonesia - Kata Papua

Presiden Prabowo Berupaya Wujudkan Pemerataan Ekonomi bagi Rakyat Indonesia

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp


JAKARTA — Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan komitmen serius dalam menjembatani ketimpangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Berbagai program yang dirancang saat ini difokuskan pada pembangunan dari desa ke pusat, memberdayakan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah terus berupaya mengatasi ketimpangan ekonomi yang telah lama menjadi tantangan struktural di berbagai daerah, khususnya di desa.

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Dr. Ermaya Suradinata, mengapresiasi strategi pembangunan berbasis komunitas atau bottom-up development yang diterapkan Presiden RI kedelapan tersebut.

Menurutnya, pendekatan ini adalah langkah strategis dalam mengurangi ketimpangan antara desa dan kota yang selama ini menjadi penghambat pemerataan.

Dengan mengutamakan desa dalam perencanaan nasional, program seperti Dana Desa diperkuat untuk memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik yang memadai.

“Prabowo dan Gibran memprioritaskan kesejahteraan masyarakat desa, bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif dalam pembangunan nasional yang lebih merata,” jelasnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur sebagai simbol pemerataan pembangunan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN pada Agustus lalu, Kepala Negara menyampaikan optimismenya bahwa IKN akan berfungsi baik dalam 4-5 tahun ke depan.

“Saya bertekad melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai wujud pemerataan ekonomi, mengurangi beban Pulau Jawa,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, turut menyoroti isu ketimpangan yang menjadi perhatian utama Presiden Prabowo.

Meski ekonomi tumbuh 5%, ketimpangan masih tinggi, dengan jumlah kelas menengah yang menurun hingga 9%.

Dirinya menekankan pentingnya pemerataan kekayaan untuk mendukung perekonomian nasional.

“Data yang kami terima menunjukkan sekitar 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, maka dunia usaha akan semakin diuntungkan,” ujar Hashim,

Melalui pendekatan pembangunan berbasis komunitas dan fokus pada infrastruktur desa, pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya menghadirkan keseimbangan yang lebih merata antara desa dan kota.

Dengan cara ini, setiap wilayah di Indonesia diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menjadikan Indonesia lebih sejahtera dan berdaya saing.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan