Presiden Prabowo Genjot Elektrifikasi Desa demi Ketahanan Energi Nasional
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat program elektrifikasi desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan penyambungan listrik di lebih dari 1.400 desa yang telah diselesaikan melalui program listrik desa tahun 2025. Selain memastikan proyek tersebut segera beroperasi, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan program elektrifikasi pada 2026 dan 2027.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pendanaan tidak lagi menjadi kendala karena proyek yang akan diresmikan telah rampung dikerjakan. Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.
“Program listrik desa yang akan kita resmikan merupakan pekerjaan tahun 2025 yang seluruh prosesnya sudah rampung. Karena itu, pembahasan mengenai anggaran sudah tidak lagi menjadi persoalan,” kata Bahlil.
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program elektrifikasi desa pada dua tahun berikutnya. Menurutnya, fokus pemerintah kini adalah memastikan seluruh pelaksanaan berjalan sesuai target.
“Anggaran untuk program tahun 2026 dan 2027 juga sudah tersedia. Tidak ada kendala pendanaan, sehingga fokus kita sekarang adalah memastikan implementasinya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Bahlil kembali menegaskan bahwa proyek yang akan diresmikan Presiden Prabowo merupakan hasil penyelesaian program listrik desa tahun 2025.
“Saya tegaskan kembali, proyek yang akan diresmikan Presiden adalah program listrik desa tahun 2025 yang seluruh pekerjaannya telah selesai,” katanya.
Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut positif rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang menjadi bagian dari penguatan sistem energi nasional. Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menilai pelaksanaan program tersebut harus mengedepankan tata kelola yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
“Kami mendorong agar pelaksanaan program ini dilakukan dengan prinsip good governance serta menjadi bagian dari transformasi sistem penyediaan energi yang menyeluruh dan berkeadilan, sehingga program listrik desa menjadi elemen penting di dalamnya,” ujar Fabby.
Menurutnya, elektrifikasi desa tidak hanya bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi, tetapi juga menjadi sarana memenuhi kebutuhan energi masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi.
“Integrasi tersebut bukan hanya bertujuan mengejar kapasitas pembangkit energi surya, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi desa, mempercepat demokratisasi energi, serta mendukung terwujudnya transisi energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” pungkasnya.
