Lompat ke konten utama

Kata Papua

Rakyat Papua Menolak KSP - Kata Papua

Rakyat Papua Menolak KSP

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Saby Kossay 


Kelompok Separatis Papua (KSP) yang kerap memprovokasi dan meresahkan masyarakat Papua, rupanya mendapatkan penolakan dari sebagian besar rakyat Papua. Hal ini dikarenakan gerakan KSP senantiasa mengajak rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Papua.


Aksi kekejaman KSP kembali terjadi. Pada 25 April 2021, KSP menyerang Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putu Danny saat terjun langsung menemui masyarakat. Dua hari berselang, KSP menembak anggota Polri bernama Bharada Komang. Gugurnya kedua pahlawan tersebut menandakan jika KSP adalah gerombolan teroris yang pantas dibasmi.


Beragam hal yang dilakukan oleh KSP untuk memprovokasi adalah dengan membuat keonaran, memunculkan kerusuhan, dan berkampanye tentang kemerdekaan di luar negeri.

Apalagi mereka menyadari bahwa perjuangan mereka tidak mungkin terwujud tanpa melibatkan pihak asing.
Kelompok ini juga tidak bekerja sendiri, melainkan ada kelompok lainnya yang turut aktif menuntuk kemerdekaan bagi Papua.


Mereka kerap membawa narasi tentang pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia, namun nyatanya kelompok kriminal inilah yang kerap melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.


Penolakan sempat digelorakan oleh Mahasiswa Papua di Sulawesi Utara, yang secara tegas menolak setiap aksi gerakan separatis yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Hal tersebut ditegaskan oleh Aktifitas Papua di Manado, Tadeus Wenda pada Februari 2021 lalu, dirinya menilai bahwa gerakan separatis hanya akan merongrong keutuhan NKRI. Mahasiswa Papua di Sulawesi Utara secara tegas menolak setiap aksi separatis baik di Papua maupun di Sulut.


Ia juga menghimbau kepada rekan-rekan mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Sulut agar tidak terpancing oleh isu-isu provokasi yang digencarkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.


Dirinya juga berharap agar mahasiswa Papua di Sulut bersama elemen masyarakat lainnya untuk terus mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.


Di masa pandemi Covid-19 ini, dirinya mengajak kepada rekan-rekannya untuk memberikan dukungan kepada pemerintah yang tengah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.


Kelompok separatis di Papua terus menggaungkan provokasinya agar warga di Bumi Cenderawasih berkenan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok tersebut-pun menghalalkan berbagai cara, mulai dari intimidasi, hingga provokasi di dunia maya. Namun sepertinya masyarakat Papua masih lebih memilih untuk memeluk bendera Merah Putih.


Kelompok kriminal ini juga telah mengetahui begitu kuatnya pengaruh sosial media. Mereka memanfaatkan akses internet untuk menyebarkan berita bohong bahwa misi pemerintah Indonesia adalah memberantas ras melanesia, sehingga seluruh warga asli Papua diminta untuk tidak bergabung dengan NKRI.


Tentu saja narasi tersebut tidaklah benar sekaligus nirnalar, jika memang pemerintah Indonesia ingin memberantas ras melanesia, mana mungkin pemerintah menggelontorkan dana Otsus hingga membuat anak muda di Papua dapat menempuh pendidikan hingga ke luar negeri.


Mana mungkin pula pemerintah ingin memberantas ras melanesia, apalagi pemerintah telah berusaha menetapkan BBM satu harga dari sabang sampai merauke.


Selain itu, fitnah dengan topik SARA sengaja dibuat agar masyarakat Papua antipati terhadap pemerintah pusat. Karena OPM paham, topik tersebut sangat sensitif dan membuat banyak orang menjadi emosional. Ketika emosi sudah terpancing, tak heran jika ada sebagian yang akhirnya terjebak dalam narasi hoax.


Kelompok separatis di Papua juga memprovokasi masyarakat Papua untuk ikut serta merayakan ulang tahunnya dan menjadi warga negara Republik Federal Papua Barat. Alasannya karena jika Papua merdeka, maka keadaan ekonomi dan sosial akan lebih baik. Selain itu, mereka juga bosa mengelola hasil bumi dan sumber daya alam serta pertambangan sendiri.


Padahal masyarakat sudah paham bahwa saat ini perusahaan tambang sudah milik pemerintah Indonesia. Sehingga hasilnya juga untuk seluruh WNI, termasuk warga asli Papua. Mereka juga merasa perhatian pemerintah melalui program otonomi khusus, yang berhasil membangun infrastruktur seperti jalan Trans Papua yang memudahkan transportasi.


Beragam provokasi KSP terus dihindari oleh masyarakat Papua, masyarakat juga tidak takut menolak provokasi tersebut karena semakin banyaknya anggota TNI yang berjaga, khususnya di daerah rawan seperti Intan Jaya.


Rakyat Papua sadar bahwa KSP hanyalah segelintir orang yang ingin merdeka dari Indonesia. Namun mereka tidak sadar bahwa saat ini wilayah Bumi Cenderawasih telah maju pesat, berkat adanya program otsus dan perhatian pemerintah pusat yang lain.


KSP memang sudah sepatutnya dienyahkan, masyarakat papua harus berani mengabaikan segala provokasi yang digaungkan oleh kelompok tersebut, karena sampai kapanpun tanah Papua akan tetap menjadi bagian dari NKRI.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata