Lompat ke konten utama

Kata Papua

Ribuan Warga Cilacap Dukung Penuh Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 - Kata Papua

Ribuan Warga Cilacap Dukung Penuh Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Oleh : Billal Hafizh

Sebanyak ribuan warga di Cilacap, seluruh mendukung dengan sangat penuh kepada Ganjar Pranowo dalam pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2024 mendatang.

Andaya penerimaan yang sangat baik dari seluruh masyarakat yang dipimpin merupakan salah satu indikator bahwa seorang pemimpin memang sangat layak dan dicintai, termasuk pula bahwa dirinya memang memiliki kapasitas serta kualitas yang mumpuni. Terbukti bahwa rakyatnya sangat mencintainya.

Hal tersebut sangat terlihat dari bagaimana Calon Presiden (Capres) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari seluruh masyarakat tatkala melakukan agenda kunjungan kerja (kunker) di Cilacap. Diketahui bahwa dirinya melakukan rangkaian kegiatan selama sehari semalam di sana dan sangat disambut meriah penuh akan antusiasme oleh warga.

Terlihat bahwa di sepanjang jalan, seluruh warga masyarakat di Cilacap langsung berhamburan keluar rumah mereka dan nampak sangat antusias berdiri di sisi kanan dan kiri jalan ketika menunggu kedatangan dari Ganjar Pranowo. Termasuk pula, sebanyak ratusan siswa dan siswi sekolah berdiri sembari membawa bendera merah putih.

Layaknya sebuah karnaval, setiap kali rombongan pemimpin yang identik dengan rambut putih itu melintas, maka langsung ribuan orang memanggil namanya. Mereka semua mendoakan agar Gubernur di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tersebut yang dipercaya memimpin sudah selama 2 (dua) periode agar senantiasa diberikan kesehatan.

Diketahui bahwa memang masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Kepala Daerah di Jateng telah mendekati masa akhirnya. Maka warga banyak sekali yang nekat mendekati mobil iring-iring Gubernur itu untuk bisa menyalaminya secara langsung. Ada pula beberapa anak kecil yang berlarian membuntuti mobil dinas tersebut. Mereka meneriakkan bahwa mereka sangat mencintai sosok pemimpin berusia 54 tahun itu.

Terpantau pula bahwa hampir di seluruh daerah di Cilacap, semua warganya menyambut Capres PDI Perjuangan tersebut di tepi jalan. Mereka bahkan berbaris di depan rumah masing-masing hingga sepanjang berkilo-kilo meter. Meski sempat menunggu cukup lama, namun sama sekali tidak sedikitpun terlihat wajah mereka lelah karena seluruhnya senang dan bahagia dengan sosok kepemimpinan pria kelahiran Kabupeten Karanganyar tersebut.

Bahkan, salah satu warga bernama Diah Puspitasari (35) mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka dengan adanya sambutan masyarakat kepada Ganjar Pranowo bisa begitu ramainya. Ketika dia keluar rumah, namun di sepanjang jalan kampungnya sudah berbaris ribuan warga lain yang juga ingin menyambut kedatangan Gubernur Jawa Tengah itu lantaran sosoknya memang menjadi pemimpin idola.

Meski sebentar lagi masa kepemimpinannya akan berakhir sebagai Gubernur Jateng, namun dirinya masih saja memastikan bagaimana seluruh programnya bisa teraktualisasi di masyarakat secara langsung. Diketahui bahwa kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu melaunching kapal bertenaga listrik bersama para nelayan, kemudian dia juga menunjau bagaimana pelaksanaan posyandu di sana serta sempat berkunjung ke sejumlah ulama dan menjadi guru dalam program Gubernur Mengajar di SMKN 1 Binangun.

Ganjar Pranowo mengucapkan banyak rasa terima kasih dan sekaligus sangat terharu bahwa sosoknya sangat dicintai oleh warganya. Seluruh warga juga selama ini bersedia untuk bergotong royong dalam membangun Provinsi Jawa Tengah secara bersama-sama sehingga banyak kemajuan terjadi di sana. Lebih lanjut, dirinya pun juga meminta maaf apabila selama masa kepemimpinannya terdapat kesalahan atau hal yang kurang berkenan.

Tentunya bukan tanpa alasan mengapa sosoknya menjadi sangat dicintai dan diterima dengan demikian luar biasa oleh warga masyarakat. Pasalnya, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai bahwa Capres PDI Perjuangan itu memang memiliki tipikal yang sama dengan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa waktu lalu, Kepala Negara sempat mengungkapkan sebanyak 4 (empat) syarat dan kriteria yang sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi pemimpin negara selanjutnya. Menurutnya, seorang pemimpin memiliki nyali, berani, konsisten dan juga bisa berlari. Tidak tanggung-tanggung, bahkan seluruh kriteria pemimpin ideal itu sudah ditunjukkan dengan hasil kerja nyata Ganjar Pranowo tatkala menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Presiden Joko Widodo memang sempat mengemukakan sejumlah standar kriteria yang patut untuk dipertimbangkan oleh masyarakat ketika hendak memilih pemimpin masa depan bangsa. Hal yang pertama yakni dirinya harus memiliki nyali, kemudian harus berani. Hal ketika yakni dia harus konsisten sehingga mampu mempertahankan kebijakannya dan tidak goyah atau gampang dirayu. Serta pemimpin yang baik memabutuhkan daya tahan yang tinggi.

Pelaksanaan Pemilihan Presiden pada tahun 2024 mendatang memang sebentar lagi akan dilaksanakan di Indonesia sebagai suatu momen adanya sirkulasi pergantian kepemimpinan bangsa. Menyambut pelaksanaan kontestasi politik itu, sebanyak ribuan warga di Cilacap mendukung penuh Ganjar Pranowo untuk bisa terus melaju dan menjadi pemimpin masa depan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor GERBANG (Gerakan Bersatu Untuk Ganjar Pranowo Menang)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Lapangan Kerja, Upskilling, dan Kepastian Usaha Harus Menjadi Napas RUU Ketenagakerjaan

Oleh : Abdul Razak Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan pembahasan RUU tersebut kini berlangsung secara intensif bersama DPR. Pemerintah menargetkan regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja itu dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Yassierli menilai tantangan ketenagakerjaan nasional tidak ringan. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kelompok tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan pekerja formal karena sebagian besar belum memperoleh jaminan sosial maupun perlindungan hari tua yang memadai. Menurut Yassierli, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat mencakup seluruh pekerja tanpa membedakan status formal maupun informal. Regulasi baru diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat dalam memberikan kepastian hak sekaligus memperluas kepesertaan program perlindungan sosial. Yassierli menyebut penyelesaian regulasi tersebut diharapkan menjadi tonggak baru perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain melalui pembentukan undang-undang, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mendorong peningkatan kepesertaan perlindungan sosial bagi pekerja. Urgensi perlindungan tersebut semakin besar seiring Indonesia menghadapi perubahan struktur demografi. Saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya karena Indonesia diproyeksikan memasuki fase aging population. Yassierli menekankan pentingnya penguatan program dana pensiun agar masyarakat yang memasuki usia lanjut tetap memiliki sumber pendapatan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada generasi yang masih produktif. Menurutnya, menjaga kehidupan masyarakat setelah masa kerja merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Di sisi lain, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan juga perlu menjawab kebutuhan pekerja di tengah perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Perlindungan tidak cukup hanya diberikan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi juga perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan pekerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program upskilling dan reskilling menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi dapat mengubah jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, serta pola hubungan kerja. Pekerja perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal oleh perubahan dunia usaha. Dengan demikian, perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pada saat yang sama, kepastian usaha juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan agar mampu mengambil keputusan investasi, melakukan ekspansi, serta menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa DPR mengusulkan perluasan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk mekanisme jaminan pesangon. Usulan tersebut tercantum dalam Pasal 129 RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan merupakan inisiatif DPR, bukan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia maupun serikat buruh. Nihayatul menjelaskan, selama ini perusahaan pada dasarnya telah melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24. Namun, dana tersebut masih berada di dalam perusahaan dan belum dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Karena itu, DPR mengusulkan agar dana jaminan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mengurangi potensi beban perusahaan ketika terjadi persoalan keuangan atau pemutusan hubungan kerja. Nihayatul mengatakan usulan tersebut salah satunya berkaca pada kasus perusahaan yang mengalami kepailitan dan kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban pesangon. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi salah satu contoh yang disebutnya karena berdampak terhadap sekitar 10.000 pekerja. Menurut Nihayatul, mekanisme jaminan pesangon perlu diperkuat agar pekerja tetap memperoleh hak ketika perusahaan menghadapi kondisi sulit. DPR juga mendorong adanya kontribusi pemerintah dalam skema tersebut, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Penguatan perlindungan pekerja pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka yang seimbang. Regulasi harus mampu menjamin hak pekerja, mendorong peningkatan kompetensi, sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Keseimbangan tersebut penting agar perlindungan tidak menjadi beban yang menghambat penciptaan lapangan kerja, melainkan menjadi fondasi hubungan industrial yang lebih sehat. Dengan target penyelesaian pada akhir