Kata Papua

Seleksi Ketat Sekolah Rakyat Pastikan Program Tepat Sasaran bagi Anak Rentan - Kata Papua

Seleksi Ketat Sekolah Rakyat Pastikan Program Tepat Sasaran bagi Anak Rentan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Seleksi Ketat Sekolah Rakyat Pastikan Program Tepat Sasaran bagi Anak Rentan

Pemerintah terus memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran melalui proses seleksi yang ketat dan terukur. Program pendidikan berasrama gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi pada 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik berstandar nasional.

Program ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar perluasan akses pendidikan, melainkan investasi jangka panjang negara.

 

“Cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan. Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang yang strategis. Dampaknya mungkin tidak instan, tetapi akan membentuk perubahan yang bersifat mendasar dan berkelanjutan,” ujarnya.

 

Menurutnya, program ini menerapkan sistem pembelajaran adaptif melalui skema multi-entry, multi-exit yang memungkinkan siswa mengikuti pendidikan sesuai kesiapan dan capaian belajar masing-masing. Pendekatan ini memberi kesempatan lebih luas bagi anak-anak dengan latar belakang akademik yang beragam.

 

Untuk menjaga kualitas pendidikan, pemerintah menetapkan standar tinggi dalam rekrutmen tenaga pengajar. Selain memenuhi syarat akademik dan sertifikasi, guru juga dibekali kompetensi pendampingan psikologis dan penguatan karakter.

 

“Guru di Sekolah Rakyat tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping utama bagi siswa. Kedekatan dan kualitas interaksi menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter,” jelas Fajar.

 

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan proses seleksi siswa dilakukan melalui sistem jemput bola agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.

 

“Kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan penjangkauan siswa-siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua dijangkau secara aktif,” tegasnya.

 

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan praktik titipan maupun suap dalam proses seleksi. Menurutnya, integritas pelaksanaan menjadi kunci agar program strategis ini tetap bersih dan tepat sasaran.

 

Ke depan, pemerintah menyiapkan penambahan 104 lokasi baru serta pembangunan 93 gedung permanen yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini menjadi bagian dari target pemerataan akses Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten dan kota pada 2029.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.