Kata Papua

Semangat Kolaborasi Dorong Pemberdayaan UMKM di Sektor Perikanan - Kata Papua

Semangat Kolaborasi Dorong Pemberdayaan UMKM di Sektor Perikanan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Semangat Kolaborasi Dorong Pemberdayaan UMKM di Sektor Perikanan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di sektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR RI mengambil langkah strategis dengan melibatkan masyarakat dalam Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

 

 

 

 

Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konsumsi ikan nasional, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam memperkuat ekonomi nelayan dan pelaku usaha kecil di daerah. Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan legislatif dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal.

 

 

 

 

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Victor Gustaf Manoppo, menegaskan pemberdayaan UMKM merupakan bagian integral dari desain program Gemarikan. Kegiatan kampanye Gemarikan yang berlangsung di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Ketua Komisi IV DPR RI menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan parlemen dalam menggerakkan ekonomi akar rumput.

 

 

 

 

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi UMKM perikanan melalui penyerapan produk yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat di Bantul dan Gunungkidul,” ujar Victor.

 

 

 

 

Ia menambahkan, kerja sama lintas lembaga menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar mampu menggerakkan roda perekonomian dari level paling bawah.

 

 

 

 

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menilai bahwa kebiasaan makan ikan merupakan pondasi penting bagi kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, Gemarikan memiliki manfaat ganda, meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi ikan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan dan pelaku UMKM.

 

 

 

 

“Semakin banyak kita makan ikan, semakin banyak nelayan dan penjual ikan mendapatkan penghasilan. Artinya, kebiasaan sehat dan sederhana ini mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa,” katanya.

 

 

 

 

Ia juga mengajak masyarakat untuk menghidupkan usaha kecil pengolahan ikan. Kita harus bersatu, mengolah hasil laut dan hasil bumi bersama untuk kesehatan dan kesejahteraan

 

 

 

 

“Mari kita hidupkan usaha kecil pengolahan ikan, supaya ekonomi masyarakat naik dan anak-anak terbiasa makan ikan,” jelasnya.

 

 

 

 

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah, mengungkapkan bahwa Regulasi ini merupakan langkah konkret untuk mengimplementasikan Asta Cita Presiden, khususnya terkait swasembada pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan negara.

 

 

 

 

“Gemarikan menjadi solusi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus menjadi penghela bisnis perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Tornanda.

 

 

 

 

Sinergi antara KKP, DPR RI, dan masyarakat dalam gerakan Gemarikan menjadi cerminan semangat kolaborasi nasional yang mengakar pada nilai gotong royong. Upaya pemberdayaan UMKM di sektor perikanan bukan hanya tentang peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga tentang membangun budaya pangan bergizi dan berkelanjutan.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.