Lompat ke konten utama

Kata Papua

Sidak Ramadan Kawal Ketersediaan Komoditas Strategis - Kata Papua

Sidak Ramadan Kawal Ketersediaan Komoditas Strategis

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Abdul Razak

Pemerintah pusat hingga daerah memperkuat pengawasan harga, pasokan, dan keamanan pangan selama Ramadan 1447 H. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lonjakan permintaan pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tidak memicu gejolak harga maupun peredaran pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Sejumlah pejabat turun langsung ke pasar tradisional dan sentra jajanan takjil guna memastikan stabilitas pasokan serta perlindungan konsumen tetap terjaga.

Di Pasar Jonggol, Bogor, yang menjadi pasar penyangga bagi wilayah Bogor, Bekasi hingga Jakarta, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy melakukan inspeksi mendadak untuk memantau harga dan distribusi komoditas strategis. Ia menegaskan selama Ramadan pemerintah tidak boleh lengah dan harus memastikan harga tetap terkendali serta distribusi berjalan lancar. Jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, pihaknya akan langsung melakukan pembenahan.

Berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas harga pangan terpantau relatif stabil. Beras medium lokal berada di kisaran Rp13.000 per kilogram dan beras premium Rp14.500 per kilogram. Bawang merah dijual sekitar Rp40.000 per kilogram dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk komoditas protein hewani, daging ayam ras berada di rentang Rp40.000–42.000 per kilogram, telur ayam Rp30.000–32.000 per kilogram, daging sapi lokal Rp130.000–140.000 per kilogram, serta daging sapi impor sekitar Rp120.000 per kilogram. Sementara gula kemasan dijual Rp19.000 per kilogram dan gula curah Rp18.000 per kilogram.

Seorang pedagang daging di Pasar Jonggol, Sahril, menyampaikan bahwa harga daging sapi masih bertahan di Rp140.000 per kilogram dan dapat diberikan Rp130.000 per kilogram bagi pembeli yang menawar karena pasokan diambil langsung dari rumah potong hewan terdekat. Kondisi ini menunjukkan rantai distribusi yang relatif pendek membantu menjaga harga tetap kompetitif. Konsumen pun merasakan stabilitas tersebut. Seorang pembeli, Yulis mengaku memilih pasar tradisional karena harga lebih bersaing. Ia berharap selama Ramadan harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

Namun demikian, perhatian khusus diberikan pada minyak goreng rakyat Minyakita yang masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Di Pasar Jonggol, harga Minyakita ditemukan di kisaran Rp18.000–18.500 per liter. Sarwo Edhy menjelaskan kenaikan itu dipicu harga dari distributor yang sudah berada di angka Rp17.000–17.500 per liter sehingga pengecer sulit menjual sesuai HET.

Pemerintah telah menetapkan tata kelola harga Minyakita secara berjenjang dari produsen hingga pengecer. Bapanas bersama Satgas Pangan akan menelusuri rantai distribusi hingga ke hulu guna memastikan tidak ada penyimpangan. Sarwo Edhy menegaskan rantai distribusi harus jelas dan tidak boleh ada pihak yang bermain dalam komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman turut mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan Ramadan untuk memainkan harga. Ia meminta seluruh pelaku usaha mencari keuntungan secara wajar tanpa mengganggu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pemerintah, tegasnya, tidak akan mentolerir praktik pengambilan keuntungan berlebihan dari kebutuhan pokok rakyat.

Upaya pengawasan juga dilakukan oleh BUMN pangan. Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani melakukan sidak ke Pasar Johar, Pasar Kepanjen, dan Pasar Kanjengan di Semarang. Dari hasil pemantauan, harga beras premium tercatat Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp13.500 per kilogram, dan beras SPHP Rp12.500 per kilogram. Harga daging sapi turun menjadi Rp130.000 per kilogram, daging ayam di kisaran Rp35.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp32.000 per kilogram. Rizal menyampaikan bahwa pengalaman menjaga stabilitas harga pada periode Natal dan Tahun Baru menjadi modal untuk memastikan kondisi tetap stabil selama Ramadan dan Idulfitri. BULOG ingin memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga wajar sesuai ketentuan serta menjamin kecukupan stok hingga hari raya.

Selain aspek harga dan pasokan, pengawasan keamanan pangan juga diperketat di berbagai daerah. Di Banda Aceh, Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh melakukan sidak ke Pasar Takjil Ramadan di kawasan Baiturrahman. Tim melakukan pengambilan sampel dan uji cepat untuk mendeteksi kemungkinan kandungan formalin, boraks, maupun pewarna tekstil berbahaya.

Langkah serupa dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan bersama 14 puskesmas yang melaksanakan sidak selama tiga hari dengan mengambil ratusan sampel jajanan takjil. Sanitarian Muda Dinkes Kota Pekalongan, Maysaroh, menjelaskan pengawasan rutin dilakukan karena masih ditemukan bahan kimia berbahaya pada sejumlah produk di tahun-tahun sebelumnya. Empat zat yang menjadi fokus pengawasan adalah formalin, boraks, Rhodamin B, dan Methanil Yellow.

Ia memaparkan formalin kerap disalahgunakan pada mie basah dan tahu agar tahan lama, boraks pada bakso dan jajan sempol untuk tekstur kenyal, serta pewarna tekstil pada jajanan dengan warna mencolok. Jika hasil uji cepat menunjukkan indikasi positif, sampel akan diuji ulang di laboratorium kesehatan daerah dan ditindaklanjuti hingga ke sumber produksi. Pedagang yang produknya dinyatakan aman akan diberikan stiker khusus sebagai bentuk apresiasi sekaligus informasi kepada konsumen.

Dengan pengawasan yang diperketat dan distribusi yang terkontrol, masyarakat diharapkan dapat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Idulfitri dengan rasa aman, nyaman, serta terhindar dari gejolak harga maupun risiko pangan berbahaya.

)* Penulis adalah Analis Kebijakan

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi