Oleh: Winna Nartya
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi karena berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan pada Maret 2025. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin merosot menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47% dari total penduduk, turun 0,21 juta dibandingkan September 2024. Pencapaian ini tidak datang begitu saja, melainkan merupakan buah dari empat program strategis terpadu yang dirancang untuk menyasar akar permasalahan kemiskinan secara holistik.
Pertama, pemerintah membangun fondasi data yang kokoh melalui format Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan DTSEN, bantuan sosial dapat dialokasikan tepat sasaran karena setiap keluarga penerima diidentifikasi berdasarkan indikator kesejahteraan yang terstandardisasi. Selama ini, salah satu kendala utama penyaluran bantuan adalah data yang terpecah-pecah dan tidak terintegrasi, yang menyebabkan sebagian bantuan mengalir kepada mereka yang sebenarnya tidak berhak. DTSEN akan menutup celah tersebut, memastikan bantuan benar-benar menjangkau lapisan masyarakat kurang mampu.
Kedua, program Makan Bergizi Gratis memberikan dua manfaat ganda: meningkatkan kecukupan gizi anak-anak dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah menyadari bahwa gizi buruk tidak hanya memengaruhi kesehatan, tetapi juga prestasi akademik dan produktivitas jangka panjang. Maka, dengan menyediakan tiga kali makan dan dua camilan bergizi setiap hari di sekolah, anak-anak miskin diberi kesempatan setara untuk tumbuh sehat. Lebih dari itu, masyarakat lokal—terutama yang kehilangan pekerjaan—dilibatkan dalam rantai pasok program ini, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan. Dengan demikian, program ini berkontribusi langsung pada pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin.
Ketiga, pemerintah menggulirkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen ekonomi desa. Koperasi ini dirancang untuk menjadi penggerak usaha lokal dan membuka peluang usaha baru, misalnya pengolahan hasil pertanian, produksi kerajinan, hingga penyediaan jasa desa. Dengan pola kemitraan antara pemerintah, perbankan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat, koperasi diharapkan dapat memobilisasi modal kerja, memperkuat kapasitas manajerial, dan menumbuhkan budaya menabung. Dalam jangka panjang, struktur ekonomi desa yang semakin mandiri akan mengurangi ketergantungan pada kebijakan subsidi dan bantuan langsung tunai.
Keempat, program hilirisasi komoditas mentah memperkuat nilai tambah dalam negeri sekaligus menyerap tenaga kerja. Alih-alih melakukan ekspor bahan mentah, pemerintah mendorong pendirian industri hulu dan hilir—misalnya pengolahan kelapa sawit menjadi bahan baku oleochemical atau pemurnian nikel menjadi produk logam berkualitas tinggi. Kebijakan ini tidak hanya menambah devisa, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja teknis dan non-teknis, dari produksi sampai distribusi.
Keempat jurus ini menunjukan bahwa pemerintah tidak sekadar memberikan bantuan jangka pendek, tetapi membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan penurunan 0,21 juta orang miskin dalam enam bulan terakhir menjadi sinyal bahwa pendekatan lintas sektor dapat bekerja.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dukungan penuh dan terus berkoordinasi dengan BPS untuk menjelaskan detail angka kemiskinan kepada Komisi IX sehingga memastikan kebijakan pemerintah berdasarkan data akurat dan aspirasi masyarakat. Transparansi semacam ini penting agar setiap langkah evaluasi dapat dilakukan secara terbuka dan solutif.
Di ranah teori ekonomi pembangunan, jurus terpadu yang ditempuh pemerintah dapat dipahami melalui konsep multiplier effect dan inclusive growth. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, tidak hanya meningkatkan asupan gizi—yang secara langsung mendongkrak produktivitas sumber daya manusia—tetapi juga menggerakkan permintaan agregat di sektor pangan dan jasa distribusi. Uang yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku dan upah pekerja lokal akan berputar kembali dalam perekonomian desa, menciptakan efek gelombang (multiplier) yang memperbesar dampak awal program terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Intervensi semacam ini sebagai stimulus permintaan yang efektif, apalagi ketika diarahkan pada rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki kecenderungan marginal propensity to consume tinggi.
Sementara itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan percepatan hilirisasi mencerminkan prinsip structural transformation dan endogenous growth theory. Koperasi desa—yang bekerja berdasarkan asas gotong royong—menawan potensi produktif informal ke dalam kerangka kelembagaan formal, meningkatkan efisiensi alokasi modal dan memfasilitasi akses kredit murah. Inovasi institusional dapat memacu pertumbuhan berkelanjutan dari dalam (endogenous). Hilirisasi komoditas mentah pun menambah nilai tambah domestik, memperluas basis industri, dan memupuk akumulasi modal manusia lewat peningkatan keterampilan teknis. Dengan demikian, kedua instrumen ini turut menajamkan fondasi ekonomi nasional dari sisi pasokan (supply-side), sejalan dengan strategi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Jurus terpadu ini langkah pragmatis dan progresif. Alih-alih memilih program populis semata, pemerintah merancang kebijakan yang saling menguatkan. Bila dijalankan konsisten, Indonesia tidak hanya akan menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi nasional—menuju visi Indonesia Emas 2045. Semoga sinergi antara data, program sosial, koperasi, dan hilirisasi ini dapat terus diperkuat agar tidak ada lagi keluarga yang terjebak kemiskinan struktural.
*) pemerhati ekonomi
