Kata Papua

Sinergi Lintas Lembaga Genjot Program MBG untuk Generasi Sehat Papua - Kata Papua

Sinergi Lintas Lembaga Genjot Program MBG untuk Generasi Sehat Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Sinergi Lintas Lembaga Genjot Program MBG untuk Generasi Sehat Papua

 

Jayapura – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dioptimalkan pelaksanaannya di Papua dengan menyasar kelompok utama: ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (Baduta) melalui koordinasi antar-lembaga, serta siswa sekolah dasar dan menengah sebagai bagian dari upaya nasional menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Kepala Wilayah Papua, Sarles Brabar, mengonfirmasi adanya kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kita itu mengurus ibu hamil, ibu menyusui dan Baduta untuk memperoleh gizi yang seimbang,” ujar Sarles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarles menekankan bahwa seluruh dapur MBG yang tersebar di kota dan kabupaten di Papua wajib berkoordinasi dengan BKKBN atau Kemendukbangga agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kolaborasi ini bentuk sinergi kami dengan BGN,” tambahnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak hanya fokus pada gizi, Sarles juga menyoroti pendekatan pemerintah terkait Program Keluarga Berencana (KB). Ia menegaskan bahwa Pemerintah mendorong perencanaan keluarga yang sehat dan terencana guna memastikan kesejahteraan ibu dan anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, Program MBG di Kabupaten Merauke kembali berjalan sejak 28 Mei 2025, setelah dilakukan evaluasi teknis untuk peningkatan mutu layanan. Di sejumlah sekolah, kembalinya program ini disambut antusias oleh siswa, guru, dan orang tua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kami senang sekali MBG sudah kembali. Anak-anak jadi lebih semangat ke sekolah. Mereka suka karena bisa makan bersama teman-teman,” ujar Herni Pasoluran, guru dan penanggung jawab program MBG di SD Don Bosco Budhi Mulia, Merauke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herni mengungkapkan bahwa selama program terhenti, pihak sekolah harus mengingatkan orangtua agar menyiapkan bekal. Selama jeda pelaksanaan, sekolah mengingatkan pentingnya bekal bergizi dari rumah sebagai bagian dari edukasi gizi keluarga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala SMK Negeri 1 Merauke, Mariana Lusi Lalong, juga mengapresiasi keberlanjutan program tersebut. Ia menilai MBG sangat berdampak terhadap konsentrasi belajar siswa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Anak-anak lebih fokus belajar kalau perutnya tidak kosong. Kami harap program ini terus berjalan secara konsisten dan berkesinambungan,” tuturnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program MBG di Papua menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam menangani persoalan gizi dan ketimpangan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses terbatas. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen yang konsisten, program ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi tumbuh kembang anak-anak Papua dan generasi penerus bangsa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.