Oleh: Dhita Karuniawati
Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam menjaga stabilitas tersebut, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi garda terdepan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi yakni TNI fokus menjaga pertahanan negara, sementara Polri bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Namun dalam situasi tertentu, sinergi keduanya sangat dibutuhkan, terutama dalam meredam provokasi yang berpotensi menimbulkan aksi anarkis.
Fenomena aksi anarkis seringkali muncul di tengah dinamika sosial, baik akibat masalah ekonomi, politik, maupun isu-isu lokal yang dipolitisasi. Tidak jarang aksi massa yang awalnya digerakkan oleh aspirasi damai, berubah menjadi kerusuhan akibat provokasi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Hal ini yang menuntut kehadiran aparat secara cepat, tepat, dan terukur.
Kerja sama solid antara TNI dan Polri menjadi kunci utama dalam meredam gejolak sosial. Beberapa waktu terakhir, koordinasi keduanya semakin diperkuat melalui berbagai operasi gabungan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Operasi ini bukan hanya sekadar pengerahan personel, melainkan juga penguatan strategi komunikasi, patroli bersama, hingga pendekatan dialog dengan masyarakat.
Kehadiran aparat yang solid dan kompak mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sinergi TNI-Polri juga menunjukkan bahwa negara hadir secara tegas dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu stabilitas. Hal ini penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu liar, apalagi yang beredar melalui media sosial tanpa verifikasi.
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengingatkan masyarakat untuk tidak terjebak dalam provokasi. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mendorong massa ke arah tindakan anarkis demi menciptakan kekacauan.
Panglima TNI mengatakan masyarakat jangan mau diadu domba. Jangan ikut-ikutan hanya karena hasutan. Kalau ada masalah, kita selesaikan lewat jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Musyawarah dan aturan adalah jalan yang benar.
Panglima TNI juga mengatakan bahwa TNI siap bersinergi penuh dengan Polri untuk menjaga keamanan nasional. Ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal harga diri bangsa. Tidak boleh ada satu pun kelompok yang merusak kedamaian rakyat Indonesia.
Untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah meningkatnya potensi provokasi dalam aksi unjuk rasa, aparat TNI-Polri bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar apel gabungan dan patroli skala besar. Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan serta penyebaran hoaks yang dapat memicu keresahan di masyarakat.
Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan patroli skala besar ini adalah bentuk perlindungan dan jaminan rasa aman bagi masyarakat Bogor. Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah dan mencegah terjadinya aksi anarkis.
Selain patroli, kegiatan gabungan ini juga difokuskan pada upaya pencegahan penyebaran hoaks, yang sering memicu keresahan di tengah masyarakat.
TNI dan Polri akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum.
Rio mengatakan pihaknya siap menjalankan perintah Presiden untuk mengambil langkah terukur dan tegas terhadap para pelanggar hukum.
Polres Bogor juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh provokasi, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, mengatakan pihaknya telah menetapkan satu tersangka pemilik akun media sosial yang aktif menyebarkan konten provokatif dan hasutan terkait aksi unjuk rasa. Hingga saat ini tercatat ada 592 akun dan konten yang telah diblokir lantaran menyebarkan provokasi di media sosial.
Menurut Bayu, tim siber bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terus menganalisis kemungkinan keterkaitan akun-akun tersebut dengan jaringan tertentu. Patroli siber tetap digencarkan untuk mendeteksi akun baru yang menyebarkan provokasi.
Polri sebagai penegak hukum memiliki kewenangan utama dalam proses hukum terhadap pelaku provokasi maupun aksi anarkis. Sementara TNI memberikan dukungan pengamanan, khususnya di wilayah rawan konflik. Pendekatan tegas namun terukur ini penting agar tidak menimbulkan ekses negatif di masyarakat.
Kesolidan TNI dan Polri tentu tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting untuk tidak mudah terpancing isu provokatif, serta menjaga lingkungan masing-masing dari potensi kericuhan. Budaya gotong royong dan semangat kebersamaan yang menjadi ciri bangsa Indonesia harus terus dipelihara agar tidak terpecah oleh kepentingan sempit.
Peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin lokal sangat strategis dalam mendinginkan situasi ketika ada gejolak. Dengan komunikasi yang baik antara aparat, tokoh masyarakat, dan warga, potensi aksi anarkis dapat diminimalisir sejak dini.
Ke depan, tantangan menjaga keamanan tidak semakin ringan. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta dinamika politik domestik berpotensi melahirkan gesekan sosial. Namun dengan soliditas TNI-Polri yang semakin kuat, bangsa Indonesia memiliki modal besar untuk tetap menjaga persatuan.
TNI dan Polri tidak hanya berperan sebagai pengendali keamanan, tetapi juga simbol kekuatan negara dalam merawat kedaulatan dan keutuhan bangsa. Sinergi keduanya adalah bukti bahwa Indonesia memiliki mekanisme tangguh dalam menghadapi provokasi dan ancaman aksi anarkis.
Masyarakat pun dapat menatap masa depan dengan lebih optimistis, sebab stabilitas yang terjaga akan membuka ruang bagi pembangunan, investasi, dan kesejahteraan. Dengan kata lain, soliditas TNI-Polri bukan hanya meredam provokasi sesaat, tetapi juga menjadi fondasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
