Kata Papua

Tuntutan Mahasiswa Diharapkan Berbasis Kajian Demi Perbaikan Kebijakan - Kata Papua

Tuntutan Mahasiswa Diharapkan Berbasis Kajian Demi Perbaikan Kebijakan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Tuntutan Mahasiswa Diharapkan Berbasis Kajian Demi Perbaikan Kebijakan

Jakarta – Gerakan mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mengawal kebijakan negara. Mahasiswa didorong menyampaikan tuntutan berbasis kajian ilmiah agar kritik yang diberikan menjadi solusi nyata yang konstruktif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menekankan pentingnya tuntutan demonstrasi mahasiswa dibangun atas kajian yang mendalam, bukan sekadar upaya menggembosi pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kita berharap tidak ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa yang ingin menggembosi pemerintah,” kata Alwan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirinya menyebut, Presiden Prabowo Subianto justru menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran,” jelasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurutnya, gerakan moral mahasiswa harus bertransformasi menjadi gerakan intelektual yang berbasis data dan analisis objektif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan pendekatan yang konstruktif, aspirasi mahasiswa dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alwan menilai, kritik yang disertai dengan solusi konkret akan lebih didengar dan sulit untuk diabaikan oleh para pembuat kebijakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu contoh krusial yang memerlukan kawalan ketat adalah program Makan Bergizi Gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MBG merupakan bentuk komitmen Pak Prabowo dalam menepati janji politik kampanyenya. Ketika ada kekurangan dalam implementasi MBG, pemerintah langsung melakukan mitigasi dan membuka ruang perbaikan ke depan,” ungkap Alwan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alwan menyatakan harapannya agar aksi mahasiswa tetap berpijak pada kajian ilmiah dan kepentingan publik, bukan dimanfaatkan pihak tertentu untuk agenda politik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan strategi pergerakan ini akan berdampak besar pada kualitas demokrasi kita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika aksi jalanan disinergikan dengan riset yang kuat, maka demonstrasi berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan melahirkan kebijakan publik yang jauh lebih berpihak pada kepentingan rakyat luas. [-RWA]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.