Kata Papua

Waspadai Provokasi Ajakan Penarikan Uang, Pembentukan Danantara Bersifat Terbuka dan Efisien - Kata Papua

Waspadai Provokasi Ajakan Penarikan Uang, Pembentukan Danantara Bersifat Terbuka dan Efisien

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Waspadai Provokasi Ajakan Penarikan Uang, Pembentukan Danantara Bersifat Terbuka dan Efisien

JAKARTA – Media sosial tengah diramaikan oleh seruan untuk menarik uang tabungan dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN. Ajakan ini muncul seiring dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Pemerintah menegaskan bahwa Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi keresahan publik terkait ajakan penarikan dana dari bank BUMN. Danantara dibentuk dengan skema kerja sama yang terbuka (joint venture), sehingga pengelolaannya lebih efisien dan transparan.

Luhut meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh provokasi yang beredar di media sosial.
“Danantara merupakan keputusan yang sangat strategis oleh pemerintah. Skema joint venture ini memungkinkan perusahaan-perusahaan terkait menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan dapat diawasi dengan jelas,” kata Luhut.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran Danantara akan membawa dampak besar bagi perekonomian nasional.

“Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi, yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap Danantara. Ia bahkan mengajak para mantan presiden dan pemimpin organisasi keagamaan untuk turut serta dalam mengawasi pengelolaan Danantara. “Saya meminta semua presiden sebelum saya serta para pemimpin NU, Muhammadiyah, KWI, dan lainnya untuk ikut membantu mengawasi Danantara,” imbuh Presiden Prabowo.
Menanggapi pembentukan Danantara, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis pemerintah ini. VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko, menegaskan bahwa Telkom akan terus berkomitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Kami akan terus mengikuti perkembangan kebijakan ini dan memberikan dukungan sesuai dengan arahan pemerintah,” ungkap Andri.
Danantara merupakan lembaga super holding yang menaungi berbagai perusahaan BUMN strategis, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. Dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.615 triliun, Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan investasi negara dalam berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan.
Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab. Danantara diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam pengelolaan aset negara yang lebih profesional, efisien, dan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Most Popular

Categories

Related Post

Uncategorized
Langkah Nyata Pemerintah Putus Aliran Dana Judi Daring Lewat Pemblokiran Rekening dan e-Wallet Oleh : Andi Mahesa Judi daring telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Perkembangannya yang pesat di era digital memanfaatkan berbagai celah teknologi untuk beroperasi, termasuk melalui sistem perbankan dan layanan keuangan berbasis dompet digital. Transaksi yang cepat, anonim, dan lintas batas membuat peredaran uang hasil judi daring semakin sulit dilacak tanpa intervensi tegas dari negara. Menyadari hal ini, pemerintah bergerak cepat untuk memutus aliran dana yang menjadi urat nadi praktik ilegal tersebut. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah pemblokiran rekening dormant dan e-wallet yang terindikasi digunakan dalam transaksi judi daring. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, berkomitmen untuk menindak tegas setiap dompet digital yang terlibat dalam tindak pidana judi daring. Berdasarkan data, PPATK mencatat deposit judi daring melalui e-wallet mencapai Rp 1,6 triliun, dengan jumlah transaksi fantastis hingga 12,6 juta kali. Angka ini mencerminkan skala masalah yang tidak dapat dianggap remeh. Pemblokiran dilakukan tidak hanya terhadap e-wallet yang aktif digunakan, tetapi juga yang terbengkalai atau dormant, karena keduanya berpotensi disalahgunakan oleh jaringan pelaku. Ivan menjelaskan bahwa penanganan terhadap e-wallet atau platform fintech memerlukan pendekatan berbeda dibanding rekening konvensional. Teknologi yang digunakan lebih dinamis dan terhubung langsung dengan ekosistem digital, sehingga metode pengawasan dan pemblokiran harus adaptif. Sebelumnya, PPATK telah menerapkan kebijakan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan, dengan temuan lebih dari 140 ribu rekening dormant yang menganggur lebih dari 10 tahun. Banyak di antaranya digunakan untuk aktivitas ilegal, mulai dari jual beli rekening hingga praktik pencucian uang, sehingga intervensi segera menjadi kebutuhan mendesak. Langkah pemerintah ini mencerminkan strategi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pemutusan jalur pendanaan. Dalam konteks kejahatan siber, pemblokiran akses keuangan adalah bentuk pencegahan yang efektif untuk melumpuhkan operasional jaringan. Pemblokiran massal menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan menjadi surga bagi pelaku judi daring yang memanfaatkan teknologi untuk menghindari hukum. Dengan memutus aliran dana, pemerintah juga melindungi masyarakat dari risiko finansial dan jebakan yang sering kali menjerumuskan mereka dalam lilitan hutang. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa Kemenko Polkam, Brigjen Polisi Adhi Satya Perkasa, menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring. Forum ini berfungsi sebagai pusat sinergi lintas lembaga untuk memastikan langkah pemberantasan berjalan efektif. Dalam pandangannya, penindakan hukum harus diiringi dengan edukasi publik, penguatan regulasi, dan pengamanan ruang siber dari konten negatif. Dengan demikian, penanggulangan judi daring tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan. Adhi menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi judi daring yang kerap beroperasi lintas negara. Tanpa kerja sama global, jaringan pelaku akan selalu menemukan celah untuk memindahkan server, mengaburkan transaksi, dan menghindari jerat hukum. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing agar tidak menjadi titik rawan penyusupan sistem oleh konten judi daring. Pengawasan di tingkat lokal menjadi kunci karena peredaran aplikasi ilegal seringkali memanfaatkan distribusi melalui jalur yang sulit dijangkau otoritas pusat. Keberhasilan pemberantasan judi daring, menurut Adhi, tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dibutuhkan gerakan kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman. Peran masyarakat, media, akademisi, dan sektor swasta sangat penting dalam membentuk ekosistem digital yang tangguh terhadap infiltrasi konten negatif. Kesadaran publik akan bahaya judi daring harus terus ditumbuhkan agar pencegahan berjalan dari hulu, bukan sekadar penindakan di hilir. Langkah tegas pemerintah melalui PPATK dan Kemenko Polkam menjadi bukti keseriusan negara dalam melindungi warganya dari bahaya judi daring. Dengan kombinasi antara teknologi pengawasan, regulasi yang adaptif, dan kerja sama lintas sektor, peluang pelaku untuk bersembunyi semakin sempit. Pemblokiran rekening dormant dan e-wallet bukan sekadar tindakan administratif, tetapi bagian dari strategi komprehensif memutus ekosistem finansial kejahatan siber. Di saat yang sama, upaya ini memberi pesan moral bahwa negara hadir untuk menjaga integritas ekonomi dan ketahanan moral masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa judi daring bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang berdampak luas. Korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga dapat mengalami gangguan psikologis, kehancuran rumah tangga, hingga kriminalitas yang lahir dari tekanan finansial. Dengan memahami dampaknya, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap setiap tawaran atau iklan yang menggiring ke arah perjudian. Dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah akan mempercepat tercapainya tujuan pemberantasan. Di tengah derasnya arus digitalisasi, kewaspadaan menjadi benteng utama masyarakat terhadap ancaman judi daring. Pemerintah telah mengambil langkah nyata memutus aliran dana melalui pemblokiran rekening dan e-wallet, namun keberhasilan upaya ini membutuhkan partisipasi aktif setiap individu. Masyarakat harus lebih selektif dalam menggunakan layanan keuangan digital, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan menolak segala bentuk normalisasi perjudian di ruang publik. Bersama-sama, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi mendatang. *) Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana.
On Key

Related Posts