Lompat ke konten utama

Kata Papua

MBG Dapat Respons Positif, Publik Nilai Program Beri Manfaat Nyata - Kata Papua

MBG Dapat Respons Positif, Publik Nilai Program Beri Manfaat Nyata

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai respons positif dari masyarakat. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia periode 2–8 Maret 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden mencapai 74,1 persen, sementara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berada pada angka 75,1 persen. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan penilaian positif masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai tepat sasaran. “Kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 74,1 persen dan kepercayaan terhadap pemerintah mencapai 75,1 persen,” ujarnya dalam rilis survei.

Lebih lanjut, Masduri menegaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari sejumlah program prioritas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dalam survei tersebut, program MBG menjadi yang paling menonjol dengan tingkat keterasakan mencapai 36,5 persen. “Program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan angka 36,5 persen,” tambahnya.

Temuan ini memperkuat indikasi bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pemenuhan gizi, memiliki dampak signifikan dalam membangun persepsi positif publik terhadap pemerintah. Program MBG dinilai mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Respons positif terhadap MBG juga terlihat dari pernyataan kepala daerah. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2027, “Ternyata keberhasilan ini sebagian besar ditunjang oleh program-program yang dikucurkan pemerintah pusat ke Gorontalo. Ini harus kita jaga di tahun 2026 untuk masuk di 2027 dengan baik,” ungkap Gusnar. “MBG ini jangan dilihat dapurnya saja, tapi ekosistem yang melingkupi dia. Kalau MBG berjalan sesuai rencana maka semua orang memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan,” jelasnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, program MBG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial. Tingginya tingkat kepuasan publik menjadi indikator bahwa program ini telah memberikan manfaat nyata dan diharapkan dapat terus berlanjut serta diperluas jangkauannya di masa mendatang.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi