Oleh: Muh. Mustof
Kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2024 mencapai tingkat yang luar biasa tinggi, yaitu 90 persen, berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. Pernyataan Qodari ini mencerminkan besarnya dukungan dan antusiasme masyarakat yang terlihat jelas saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Selama kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 12-14 Mei 2024, Qodari mendampingi Presiden Jokowi dalam berbagai kegiatan. Salah satu tujuan utama kunjungan ini adalah untuk meresmikan beberapa proyek strategis nasional (PSN), termasuk Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe. Selain itu, Jokowi juga mengunjungi Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Muna, dan Muna Barat (Mubar), untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan di lapangan.
Selama perjalanan tersebut, terlihat bagaimana masyarakat begitu antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Interaksi langsung antara Presiden Jokowi dan masyarakat menunjukkan kedekatan emosional yang kuat dan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap kepemimpinannya. Kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi juga diungkapkan di forum internasional oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dimana Indonesia mampu bertahan di tengah gejolak global.
Dalam acara bertema ‘Percakapan di Asia House’ yang diselenggarakan di London, Inggris, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap dinamika ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Berbagai faktor seperti guncangan geopolitik, pandemi Covid-19, volatilitas harga komoditas, serta tantangan dan peluang di era digital banyak mempengaruhi ekonomi Indonesia.
Pemerintah mengandalkan kebijakan fiskal, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan instrumen keuangan negara, sebagai penopang utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Optimalisasi kebijakan fiskal yang dilakukan di era Pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak hanya berfungsi untuk menciptakan kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan, tetapi juga berperan sebagai ‘shock absorber’ demi menjaga stabilitas dan melindungi rakyat serta perekonomian dari berbagai guncangan.
Pentingnya APBN dan alat fiskal seperti insentif dan dukungan kebijakan berperan kuat dalam mendukung transformasi ekonomi menuju energi hijau dan hilirisasi mineral strategis. Transformasi ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dalam perekonomian Indonesia dan meningkatkan posisi strategis negara dalam rantai nilai global. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing Indonesia di kancah internasional terus diupayakan agar terwujud melalui inisiatif-inisiatif ini. Selain itu, Pemerintahan era Presiden Jokowi juga melakukan pengelolaan kebijakan fiskal yang hati-hati dan seimbang, sehingga perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh secara berkelanjutan, kredibel, dan sehat.
Di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, transisi pemerintahan dan kepemimpinan nasional di Indonesia juga turut diperhatikan. Sri Mulyani menegaskan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan Undang-Undang Keuangan Negara. Penyusunan APBN 2025 untuk pemerintahan baru juga disusun oleh pemerintah saat ini dengan proses komunikasi dan koordinasi yang baik guna menjaga kepentingan bangsa dan negara. Berbagai inisiatif dan kebijakan ini akan mendorong kemajuan signifikan dan mewujudkan visi Indonesia Emas, serta memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan strategis ekonomi negara.
Keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi ini membuat banyak masyarakat menginginkannya untuk tetap berkontribusi membangun negeri. Dukungan ini datang dari berbagai pihak yang menilai peran mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut masih sangat dibutuhkan demi membawa Indonesia menuju kejayaan.
Ketua DPD Projo Jawa Barat, Djoni Suherman, menyatakan bahwa pengalaman Jokowi selama 10 tahun terakhir sebagai presiden menjadi alasan kuat agar Presiden Jokowi terus aktif di panggung politik Indonesia. Jadi wajar jika ada partai besar seperti Golkar dan PAN meminta Presiden Jokowi untuk bergabung.
Sementara itu, Sekretaris Projo Jawa Barat, Dedi Barnadi mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan yang stabil bahkan meningkat, menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tetap memiliki dukungan kuat dari masyarakat. Kontribusi elektoral Jokowi terhadap partai politik juga sangat signifikan, sehingga masa depan politik Presiden Jokowi pasca kepresidenan akan tetap dibutuhkan dan perannya dianggap vital dalam menjaga momentum pembangunan dan stabilitas Indonesia.
Selama dua periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi dinilai berhasil menstabilkan situasi politik, termasuk dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif yang berjalan dengan baik. Selain itu, Jokowi juga dianggap berhasil mengendalikan dampak wabah Covid-19 yang melanda dunia. Pemerintah bekerja keras lebih dari dua tahun untuk menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan ketersediaan bahan pangan dan obat-obatan. Akibatnya, gejolak masyarakat dapat diredam lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang mengalami kekacauan akibat pandemi.
Prestasi Presiden Jokowi juga terlihat dalam terobosan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, bendungan, bandara, pelabuhan, sekolah, dan rumah ibadah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Dengan berbagai capaian tersebut, banyak masyarakat berharap Presiden Jokowi tidak kembali ke Solo, melainkan tetap berkontribusi di tingkat nasional. Indonesia masih membutuhkan pemikiran dan pengalaman Presiden Jokowi, terutama dalam mewujudkan cita-cita besar membangun persatuan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
*Penulis adalah pemerhati politik asal Jawa Tengah
