Lompat ke konten utama

Kata Papua

Anggota Dewan Apresiasi Stimulus Ekonomi Pemerintah di Kuartal II-2026 Dorong Daya Beli Masyarakat - Kata Papua

Anggota Dewan Apresiasi Stimulus Ekonomi Pemerintah di Kuartal II-2026 Dorong Daya Beli Masyarakat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

*Jakarta* – Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk mendorong mobilitas daya beli masyarakat dengan merilis paket stimulus ekonomi di Kuartal II tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto saat ditemui awak media di Jakarta.

Menurutnya, stimulus Ekonomi di Kuartal II khususnya di sektor transportasi publik akan memberikan efek positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya pada momentum libur sekolah. Disisi lain juga daya beli ekonomi masyarakat akan lebih terdorong lagi.

“Kami mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah tersebut,” ujar Sofwan.

“Karena dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, diskon dan insentif di sektor transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan belanja konsumsi,” imbuhnya.

Ia pun menilai momentum pemberlakuan stimulus saat musim liburan merupakan langkah tepat. Sebab, pada periode tersebut tingkat konsumsi masyarakat cenderung meningkat.

Sofwan berharap, kebijakan tersebut mampu menggerakkan jutaan masyarakat kelas menengah untuk melakukan perjalanan sekaligus meningkatkan aktivitas belanja konsumsi.

“Setidaknya kebijakan ini bisa mendongkrak kembali daya beli masyarakat yang sedang merosot,” ungkapnya.

Pasalnya, kata Sofwan, ketahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada stabilitas konsumsi masyarakat kelas menengah. Sehingga itu, stimulus transportasi dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

“Diskon dan insentif di sektor transportasi ini menurut saya merupakan salah satu upaya untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ada insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat ekonomi. Kebijakan ini berlaku selama periode libur sekolah yakni 24 Juni-5 Juli 2026 dengan anggaran Rp 472,7 miliar.

“PPN DTP untuk pesawat ekonomi 24 Juni sampai 5 Juli Rp 472,7 miliar, itu khusus yang sekarang ya, nanti Nataru (Natal dan Tahun Baru) juga ada insentifnya,” kata Purbaya.

“Selain stimulus untuk mobilitas masyarakat, insentif juga diberikan dalam bentuk program magang nasional pada Juli 2026 untuk 150 ribu target peserta dengan anggaran Rp 4,14 triliun. Lalu program vokasi nasional untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu korban PHK dengan nilai anggaran Rp 2,12 triliun,” pungkasnya.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi