Oleh: Dhita Karuniawati
Pemerintah menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat investasi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan fiskal diarahkan untuk mempertahankan stabilitas harga, menggerakkan sektor produktif, dan memperluas kesempatan kerja. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027.
Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, mengatakan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap prospek perekonomian Indonesia tanpa mengabaikan risiko eksternal. Perubahan suku bunga Amerika Serikat, harga energi, dan perdagangan internasional perlu diantisipasi melalui kebijakan fiskal yang realistis serta terukur.
Menurut Wahyu, ketahanan ekonomi domestik ditopang inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, cadangan devisa memadai, dan pertumbuhan kredit. Kondisi tersebut menjadi modal untuk menjaga konsumsi dan investasi meskipun tekanan global belum mereda.
Penerimaan negara hingga September 2026 dilaporkan tumbuh 25,5 persen, sedangkan belanja negara meningkat 19 persen. Keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ruang fiskal agar pemerintah mampu merespons perubahan ekonomi.
Wahyu menerangkan APBN berfungsi sebagai peredam guncangan ekonomi, terutama untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga. Bersamaan dengan itu, belanja produktif dipercepat agar anggaran tidak hanya memberikan perlindungan jangka pendek, tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
Untuk mendukung target pertumbuhan 6 persen, Kementerian Keuangan menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis. Ketiganya ditujukan untuk menguatkan konsumsi domestik, kapasitas produksi, serta akses pasar.
Pendekatan pragmatis mengoptimalkan sumber pertumbuhan yang tersedia, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Dukungan fiskal diarahkan kepada manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Percepatan belanja serta insentif diharapkan meningkatkan produksi, menyerap tenaga kerja, dan mempertahankan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pendekatan transformatif mengutamakan sinergi kebijakan fiskal dengan sektor keuangan untuk memperkuat investasi, industrialisasi, dan industri berorientasi ekspor. Investasi produktif diperlukan bukan sekadar menambah modal, melainkan meningkatkan nilai tambah, memperluas kapasitas usaha, dan menciptakan pekerjaan berkualitas.
Sementara itu, pendekatan diplomatis mencakup perluasan akses pasar internasional, peningkatan daya tarik investasi, serta pembukaan peluang perdagangan dan kerja di luar negeri. Dengan demikian, pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada permintaan domestik, tetapi juga memperoleh dukungan pasar global.
Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja direncanakan Rp4.106,3 triliun. Defisit diproyeksikan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto, masih di bawah batas 3 persen. Kerangka ini mencerminkan upaya menyeimbangkan stimulus ekonomi dengan disiplin fiskal.
Belanja diprioritaskan untuk pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun. Alokasi tersebut diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melindungi kelompok rentan, serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.
Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional, Luthfi Ridho, mengatakan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting menghadapi gejolak internasional. Menurutnya, perubahan suku bunga global dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah sehingga dibutuhkan respons konsisten untuk mempertahankan stabilitas.
Dari kalangan dunia usaha, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, menekankan pentingnya kepastian kebijakan agar perusahaan merealisasikan investasi. Ia menilai APBN mampu mendorong pertumbuhan, tetapi kontribusi swasta tetap diperlukan untuk memperbesar dampaknya.
Aviliani juga mendorong kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif tepat. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri dapat memperluas manfaat investasi ke daerah dan menciptakan peluang ekonomi lebih merata.
Perlindungan daya beli menuntut distribusi bantuan efektif dan pengendalian harga kebutuhan dasar. Kenaikan harga pangan atau transportasi paling cepat menekan rumah tangga berpendapatan rendah. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan ketepatan pelaksanaan program diperlukan agar manfaat anggaran benar-benar sampai kepada penerima.
Di sisi investasi, keberhasilan insentif harus terlihat dari pembangunan fasilitas produksi, peningkatan kapasitas usaha, dan tambahan lapangan kerja. Infrastruktur, kepastian regulasi, serta hubungan investor dengan pemasok lokal perlu diperkuat. Tanpa pembenahan, tambahan anggaran berisiko tidak menghasilkan pertumbuhan yang merata.
Tantangan utama berikutnya terletak pada kualitas eksekusi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis memperbaiki kesejahteraan apabila kesempatan kerja baru terkonsentrasi pada sektor tertentu atau hanya dinikmati wilayah yang sudah maju. Pemerintah perlu memastikan proyek investasi memiliki keterkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal, pengembangan keterampilan, dan peningkatan produktivitas UMKM. Evaluasi belanja juga harus memperhatikan hasil yang terukur, bukan semata persentase penyerapan anggaran. Dengan pengawasan yang transparan, program yang kurang efektif dapat diperbaiki lebih cepat, sedangkan kegiatan yang terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat dapat diperluas. Langkah ini akan membantu menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Keberhasilan APBN 2027 tidak cukup dinilai dari besarnya belanja atau pencapaian target pertumbuhan. Efektivitas program, kepastian investasi, dan perlindungan daya beli harus berjalan bersama agar manfaat kebijakan fiskal benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
