Oleh: Nadia Prameswari
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap pembenahan melalui transformasi MBG 2.0 yang menempatkan keamanan pangan dan ketepatan sasaran sebagai prioritas. Di tengah perluasan penerima manfaat, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang disalurkan, tetapi juga dari kepastian bahwa setiap hidangan aman dikonsumsi anak-anak. Penguatan standar kebersihan, pengawasan operasional, dan pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk menjaga mutu layanan secara berkelanjutan.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program MBG telah menjangkau 57.491.334 penerima manfaat, dengan dukungan 1.027.998 tenaga kerja dan 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Besarnya skala pelaksanaan menuntut sistem pengawasan yang mampu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar, mulai dari pengolahan bahan makanan hingga hidangan diterima peserta didik. Karena itu, BGN memperkuat tata kelola agar peningkatan jangkauan tidak mengurangi perhatian terhadap keselamatan penerima manfaat.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pembenahan dalam MBG 2.0 merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki mekanisme kerja, memperketat pengawasan, dan meningkatkan standar penyelenggaraan program. Pendekatan ini menempatkan kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat sebagai pertimbangan utama dalam setiap perbaikan kebijakan.
Salah satu langkah penting adalah penguatan standar keamanan pangan melalui kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Persyaratan ini menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas pengolahan makanan memenuhi ketentuan kebersihan dan sanitasi. BGN juga memperbarui Perjanjian Kerja Sama untuk memperjelas pembagian tanggung jawab dan memperkuat akuntabilitas para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Pengawasan keamanan pangan turut diperkuat melalui penerapan label pada ompreng yang mencantumkan batas waktu aman konsumsi. Informasi ini membantu memastikan makanan dikonsumsi dalam rentang waktu yang sesuai sehingga kualitasnya tetap terjaga. Kejelasan informasi menjadi penting karena keamanan hidangan tidak hanya ditentukan oleh proses memasak, tetapi juga oleh penanganan dan waktu penyajian setelah makanan meninggalkan dapur.
Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu inovasi untuk mendukung pengawasan tersebut. Dalam program MBG yang dijalankan melalui kerja sama Grab-OVO dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB), kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) digunakan untuk membantu memantau kebersihan dapur mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, meninjau penerapan teknologi tersebut dalam rangkaian kegiatan yang mencakup produksi makanan, pengantaran, hingga penyerahan hidangan kepada siswa di sekolah. Di Grab Command Center, Lebak Bulus, Jakarta, ia menyaksikan demonstrasi sistem yang dapat mengirimkan peringatan secara langsung ketika terindikasi adanya potensi pelanggaran kebersihan. Pemanfaatan teknologi ini membantu memperluas pengawasan pada titik-titik penting dalam rantai distribusi makanan.
Angga memandang teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial, dapat mendukung penyediaan makanan yang aman, tepat sasaran, dan tercatat secara transparan dari dapur hingga ruang kelas. Dalam program berskala nasional, pencatatan yang baik membantu memperjelas alur distribusi sekaligus memudahkan identifikasi masalah pada tahap pelaksanaan. Teknologi dengan demikian berfungsi sebagai perangkat pendukung untuk memperkuat pengawasan, bukan menggantikan kewajiban pengelola dalam memenuhi standar keamanan pangan.
Ketepatan data penerima manfaat juga menjadi bagian dari pembenahan MBG 2.0. BGN menyinkronkan data dalam sistem kementerian dan lembaga terkait dengan kondisi nyata di lapangan, kemudian melakukan penataan sasaran melalui Surat Penetapan Sementara (SPS) 1 dan 2. Langkah ini diperlukan agar makanan yang diproduksi sesuai dengan jumlah dan keberadaan penerima manfaat, sekaligus membantu penggunaan sumber daya secara lebih efektif.
Perbaikan tata kelola tersebut berjalan beriringan dengan upaya memperluas akses ke wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan kebutuhan gizi tinggi. BGN telah mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa percepatan aktivasi SPPG di wilayah 3T dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden. Ia juga menegaskan bahwa pengajuan kemitraan harus disampaikan langsung kepada BGN tanpa menggunakan perantara. Kejelasan proses kemitraan dan pemenuhan persyaratan operasional menjadi unsur pendukung agar perluasan layanan berlangsung tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan rantai pasok lokal secara digital dan pembinaan tenaga SPPI melalui Patriot Gizi turut mendukung kualitas program. Para tenaga tersebut dipersiapkan untuk menjalankan peran edukator keamanan pangan, penggerak program, serta pengumpul data mengenai dampak pelaksanaan di masyarakat. Dengan keterlibatan sumber daya manusia di daerah, pengawasan dan edukasi diharapkan semakin dekat dengan kondisi nyata yang dihadapi penerima manfaat.
Keberhasilan MBG 2.0 pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh mitra menjaga keselamatan anak dalam setiap proses penyediaan makanan. Sertifikasi sanitasi, pemantauan berbasis teknologi, ketepatan data, dan pengawasan SPPG harus saling melengkapi agar makanan yang sampai ke sekolah memenuhi standar keamanan dan kebutuhan gizi.
)* Analis Kebijakan Publik
