Oleh: Landres Octav Pandega
Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bukan sekadar hadir di sebuah forum baru yang ramai diperbincangkan. Ia adalah sinyal politik luar negeri yang tegas bahwa Indonesia sedang menguatkan politik keseimbangan, menjaga ruang manuver di tengah tarik-menarik kekuatan besar, tanpa meninggalkan akar bebas-aktif yang tertanam sejak awal republik. Dalam konteks global yang makin terpolarisasi, langkah ini juga terasa sejalan dengan keputusan strategis Indonesia bergabung ke BRICS sejak efektif Januari 2025.
BoP sendiri muncul sebagai inisiatif internasional yang dimotori Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terutama terkait agenda stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik, serta menjadi kanal koordinasi baru di luar mekanisme multilateral yang selama ini dominan. Dalam pertemuan perdana di Washington, Presiden Prabowo Subianto hadir membawa pesan bahwa Indonesia tidak ingin menjadi penonton dalam penataan ulang arsitektur keamanan dan kemanusiaan kawasan, terutama saat isu Palestina kembali menjadi ujian moral dan diplomatik bagi banyak negara.
Di dalam negeri, dukungan politik terhadap langkah ini menguat. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memandang keterlibatan Indonesia di BoP sebagai diplomasi strategis dan terobosan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Ia juga menilai forum itu dapat menjadi jalur konkret untuk mendorong perdamaian Timur Tengah dan mendukung kemerdekaan Palestina melalui komitmen aktif pada arena global.
Dari kacamata akademik, Bachruddin Meikiansyah, Akademisi Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Fakultas Hukum, melihat keikutsertaan Indonesia di BoP sebagai langkah strategis yang memperkuat legitimasi internasional sekaligus menegaskan konsistensi amanat Pembukaan UUD 1945: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ia menilai rekam jejak panjang Indonesia dalam misi penjaga perdamaian PBB, serta identitas sebagai negara demokratis dengan mayoritas Muslim moderat, merupakan modal diplomasi untuk membangun dialog lintas peradaban, memperkaya resolusi konflik, dan mendorong stabilitas yang pada akhirnya berdampak positif bagi investasi, perdagangan, hingga pembangunan berkelanjutan.
Kerangka besar ini penting dimana Indonesia ingin menempatkan isu Palestina bukan hanya sebagai solidaritas moral, tetapi juga sebagai agenda diplomasi yang operasional. Karena itu, bergabung ke BoP dapat dibaca sebagai upaya menggeser posisi Indonesia dari sekadar penyampai seruan, menjadi aktor yang ikut memengaruhi desain solusi.
Argumen yang lebih praktis datang dari M. Imam Satria Jati, Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan. Ia menilai bergabungnya Indonesia dalam BoP mencerminkan keberhasilan diplomasi yang tidak hanya memperkuat posisi politik global, tetapi juga mengintegrasikan kepentingan keamanan, perlindungan kedaulatan, dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam satu kerangka strategis. Menurutnya, keanggotaan itu memperluas ruang advokasi Indonesia di forum seperti PBB, ASEAN, dan G20, sekaligus membuka peluang kolaborasi konstruktif dengan Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan, mulai dari upaya resolusi konflik Gaza, penguatan perlindungan WNI, sampai mengonversi stabilitas politik menjadi kerja sama ekonomi konkret, termasuk investasi energi terbarukan dan ekspansi pasar.
Namun, kritik juga muncul, terutama soal komposisi anggota BoP dan fakta bahwa Israel hadir di forum yang sama. Di titik inilah perdebatan publik sering terjebak pada logika ‘hadir sama dengan menyetujui’. Theofransus Litaay, Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, menilai tudingan tersebut keliru. Ia menekankan bahwa justru Indonesia perlu berada di pusat pembahasan global agar dapat menyuarakan kepentingan rakyat Palestina, karena forum semacam itu diisi perdebatan dan perundingan yang menentukan arah solusi. Ia juga memandang, secara konstitusional, kehadiran Indonesia selaras dengan mandat untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia.
Theofransus Litaay turut menilai Indonesia memiliki kredibilitas karena komitmen kemanusiaan yang sudah nyata, seperti bantuan pembangunan fasilitas kesehatan dan dukungan pendidikan bagi warga Palestina. Dengan modal itu, ia memandang Indonesia dapat ikut mendorong arah pembahasan menuju solusi dua negara, sekaligus memengaruhi dinamika perundingan yang berlangsung dari dalam, bukan lewat komentar dari luar.
Di sinilah BoP beririsan dengan politik keseimbangan dan keputusan Indonesia bergabung BRICS. Jika BoP menunjukkan kemampuan Indonesia masuk ruang negosiasi yang dipimpin AS, maka BRICS memberi sinyal diversifikasi jejaring strategis di luar orbit Barat, termasuk akses pembiayaan pembangunan dan kerja sama ekonomi alternatif. Bergabungnya Indonesia ke BRICS, yang diumumkan efektif Januari 2025, mencerminkan strategi memperluas opsi, bukan mengganti haluan.
Artinya, Indonesia sedang membangun portofolio diplomasi yang mana tetap bisa bekerja dengan AS dan mitra Barat pada isu keamanan-kemanusiaan (seperti Gaza), sambil memperdalam kanal Selatan-Selatan melalui BRICS untuk menopang agenda transformasi ekonomi dan ketahanan nasional. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan bentuk bebas-aktif yang lebih adaptif, bebas dari keterikatan blok, aktif mengunci kepentingan nasional lewat banyak meja perundingan.
Ukuran keberhasilan BoP bagi Indonesia bukan sekadar jumlah forum yang dihadiri, tetapi seberapa jauh Indonesia mampu mengubah kehadiran menjadi pengaruh, memperkuat posisi diplomasi pro-Palestina yang berprinsip, mendorong jalan keluar yang kredibel, sekaligus menjaga stabilitas kawasan yang berdampak pada ekonomi global dan kepentingan domestik. Jika dijalankan konsisten, BoP dan BRICS dapat menjadi dua pilar yang saling melengkapi. Satu menguatkan peran Indonesia dalam agenda perdamaian, satu lagi mempertebal daya tahan Indonesia dalam kompetisi geoekonomi. Di tengah dunia yang makin keras, politik keseimbangan bukan pilihan gaya, melainkan kebutuhan strategis yang mutlak.
*) pemerhati hubungan internasional
