Lompat ke konten utama

Kata Papua

Jaminan Pangan untuk Penyintas Gempa NTT, Bukti Pemerintah Bergerak Melindungi Rakyat - Kata Papua

Jaminan Pangan untuk Penyintas Gempa NTT, Bukti Pemerintah Bergerak Melindungi Rakyat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Dhita Karuniawati

Pemerintah memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap aman di tengah situasi darurat dan potensi gempa susulan. Jaminan tersebut diperkuat dengan kesiapan cadangan beras dalam jumlah besar serta percepatan distribusi ke wilayah yang terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa masyarakat NTT tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pangan. Pemerintah, melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), terus bergerak memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi. Semua pihak terkait pangan tengah bergerak cepat menyalurkan bantuan. Dalam 1-2 hari, semua masyarakat di NTT akan menerima bantuan pangan.

Zulhas mengatakan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi mencukupi, termasuk beras, telur, ayam, ikan, dan gula. Distribusi bantuan untuk wilayah yang dapat dijangkau ditargetkan berlangsung merata dalam satu hingga dua hari. Tantangan terbesar dalam kondisi bencana bukan semata-mata ketersediaan pangan, melainkan bagaimana bantuan tersebut dapat menjangkau lokasi yang aksesnya terganggu.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat persoalan pangan dari sisi jumlah stok, tetapi juga dari aspek distribusi. Dalam kondisi bencana, keterlambatan logistik dapat menjadi persoalan serius karena masyarakat kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar pada saat yang paling dibutuhkan.

Langkah konkret kemudian terlihat dari kesiapan BULOG. Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa Perum BULOG menyiapkan total cadangan beras hingga 93.782 ton untuk mendukung penanganan bencana di NTT sekaligus menjaga keberlanjutan program Bantuan Pangan Presiden.

Dari jumlah tersebut, sekitar 26.336 ton merupakan stok yang telah tersedia di wilayah NTT. Untuk memperkuat cadangan, BULOG menyiapkan tambahan 67.446 ton melalui mobilisasi nasional dari sejumlah wilayah, antara lain 3.000 ton dari Jakarta, 20.646 ton dari Jawa Timur, 8.850 ton dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta 35.250 ton dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kesiapan tersebut menjadi penting karena gempa berdampak pada tujuh kabupaten di NTT, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Berdasarkan data per 22 Agustus 2026, wilayah terdampak juga telah mengalami lebih dari 5.000 gempa susulan. Untuk mendukung distribusi, BULOG mengoperasikan 46 unit gudang di wilayah NTT dan siap memanfaatkan gudang di luar lokasi terdampak sebagai titik distribusi bantuan.

Ahmad Rizal mengatakan bahwa kebutuhan beras untuk sekitar 150.576 warga terdampak selama 14 hari masa tanggap darurat diperkirakan mencapai 1.890 ton. Namun, BULOG tidak berhenti pada perhitungan kebutuhan awal. Cadangan juga disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan masa tanggap darurat diperpanjang, dengan kebutuhan yang diproyeksikan mencapai sekitar 18.900 ton.

Selain kebutuhan bencana, pemerintah tetap menjaga keberlangsungan Bantuan Pangan Presiden. Pada periode Agustus hingga Oktober 2026, sebanyak 852.631 penerima manfaat di NTT dialokasikan masing-masing 10 kilogram beras setiap bulan. Total kebutuhan untuk program tersebut mencapai sekitar 25.578 ton. Dengan menggabungkan kebutuhan penanganan bencana dan bantuan pangan, kebutuhan beras diperkirakan mencapai 46.368 ton.

Dengan cadangan yang disiapkan mencapai 93.782 ton, masih terdapat ruang stok puluhan ribu ton setelah kebutuhan tersebut diperhitungkan. Ahmad Rizal menilai kondisi itu menunjukkan kapasitas BULOG cukup untuk menopang kebutuhan masyarakat NTT selama masa penanganan bencana sekaligus menjaga keberlanjutan bantuan pangan.

Bulog akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses mobilisasi, penyimpanan, dan penyaluran beras berjalan efektif sesuai kebutuhan di lapangan.

Terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi masyarakat terdampak gempa di Manggarai, NTT.

Menurut Kepala Bapanas Amran, kebutuhan dasar untuk masyarakat terdampak bencana adalah pangan, terutama beras, dipastikan aman. Pemerintah bahkan memastikan cukup sampai setahun ke depan apabila dibutuhkan.

Adapun stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional sangat mumpuni untuk penggelontoran bantuan bencana dan keadaan darurat. Per 21 Agustus 2026, total stol CBP masih di angka 5,17 juta ton, sehingga pemerintah siap membantu masyarakat melalui berbagai program.

Jaminan pangan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan masyarakat dalam situasi bencana tidak berhenti pada evakuasi dan penyelamatan korban. Pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pangan, merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat dapat bertahan dan memasuki tahap pemulihan.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa besarnya cadangan benar-benar diikuti distribusi yang cepat, tepat sasaran, dan merata. Sebab, persoalan utama dalam situasi bencana bukan sekadar apakah pangan tersedia di gudang, melainkan apakah pangan tersebut sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BULOG, Bapanas, serta unsur penanganan bencana menjadi kunci. Ketersediaan stok yang kuat harus berjalan beriringan dengan kemampuan logistik di lapangan.

Bagi penyintas gempa NTT, kepastian pangan memberikan ruang untuk berkonsentrasi pada keselamatan, pemulihan keluarga, dan pembangunan kembali kehidupan mereka. Pemerintah yang memastikan kebutuhan dasar tetap tersedia pada saat masyarakat menghadapi bencana menunjukkan bahwa kehadiran negara bukan sekadar pernyataan, melainkan diwujudkan melalui kesiapan stok, mobilisasi sumber daya, dan percepatan distribusi bantuan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kualitas Hunian Jadi Fokus Percepatan Program 3 Juta Rumah 

Oleh Prasetyo Mulya Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat kolaborasi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Kerja sama pemerintah dan pengembang dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih muncul dalam pembangunan hunian, mulai dari aspek teknis, ketersediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penerapan standar kualitas bangunan. Dalam koordinasi bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Menteri Ara menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kualitas. Pengembang tidak cukup hanya memenuhi target jumlah unit, tetapi juga harus memastikan rumah yang dibangun sesuai spesifikasi dan dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat penerima manfaat. Kontribusi Himperra dalam program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu gambaran perkembangan positif sektor perumahan. Dari target pembangunan sebanyak 47.000 unit rumah, Himperra telah merealisasikan lebih dari 22.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan tersebut karena program rumah subsidi tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, khususnya pengembang, memiliki posisi strategis dalam memastikan kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan di sektor perumahan harus diikuti dengan profesionalisme, integritas, dan komitmen pengembang dalam menjaga kualitas pembangunan. Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena keberhasilan Program 3 Juta Rumah seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan berapa banyak rumah yang selesai dibangun. Pemerintah juga perlu melihat apakah rumah tersebut benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kepuasan kepada penerima. Penggunaan anggaran subsidi negara harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan upaya memperkuat ekosistem perumahan melalui peningkatan kolaborasi dengan pengembang, dukungan pembiayaan rumah subsidi, serta dorongan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administratif dan regulasi. Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan hunian sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan program di lapangan. Maruarar Sirait juga mendorong Himperra agar tidak hanya berkembang sebagai organisasi pengembang, tetapi mampu melahirkan pelaku usaha yang memiliki karakter kuat dan menjunjung profesionalisme. Pertumbuhan bisnis perumahan, menurutnya, harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial karena produk yang dibangun menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, Himperra menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan hambatan pembangunan perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, penyediaan lahan, dan proses perizinan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kelancaran pembangunan rumah sangat dipengaruhi oleh kepastian proses administratif serta kesiapan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Penguatan koordinasi juga akan dilakukan melalui jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himperra dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu mempercepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerapan kebijakan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitasi pembebasan BPHTB bagi masyarakat sesuai kebijakan daerah dan ketentuan yang berlaku. Saat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang berjalan konsisten, berbagai hambatan administratif dapat dikurangi. Dampaknya bukan hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memperluas peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak. Pemerintah juga perlu menjaga pengawasan agar berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengembang tetap menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Ketua Umum DPP Himperra, H. Ari Tri Priyono, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Maruarar Sirait dalam mendorong kemajuan sektor perumahan. Ari Tri Priyono menilai perkembangan sektor perumahan dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dari pelaku industri tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan ruang lebih besar bagi sektor perumahan untuk berkembang. Himperra juga terus memperkuat organisasi melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional, pelatihan, dan Milad Himperra yang menjadi ruang konsolidasi antara pengembang dan pemerintah. Forum semacam itu penting untuk menyamakan persepsi, menyerap persoalan di lapangan, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Program 3 Juta Rumah harus dipandang sebagai agenda besar