Kata Papua

Komitmen Presiden Prabowo Bangun Swasembada Pangan Mendapat Apresiasi Publik - Kata Papua

Komitmen Presiden Prabowo Bangun Swasembada Pangan Mendapat Apresiasi Publik

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Komitmen Presiden Prabowo Bangun Swasembada Pangan Mendapat Apresiasi Publik

Oleh : Dhita Karuniawati

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkam swasembada pangan nasional di era pemerintahannya. Target swasembada pangan yang diberikan kepada Kabinet Merah Putih diproyeksikan lebih cepat 3 tahun dari yang ditetapkan sebelumnya. Pada akhir tahun 2025, Indonesia tidak akan melakukan importasi beras, jagung, hingga garam. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat.

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, swasembada pangan adalah kunci ketahanan nasional dan memastikan Indonesia tetap aman dari ancaman kelangkaan pangan maupun instabilitas geopolitik.

Indonesia wajib swasembada pangan agar tidak tergantung dengan sumber pangan dari negara lain ketika terjadi krisis. Ketika krisis terjadi, maka banyak negara yang enggan melakukan ekspor pangan sehingga akan kesulitan bila bergantung pada sumber pangan dari luar negeri.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa anggaran pemerintah akan diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis, termasuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, dan percepatan swasembada pangan.

Sejumlah industri sawit yang masuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan dukungan terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan. Mereka terlibat dalam program tanam jagung serentak se-Indonesia.
Vice President Investor Relation and Public Affairs PT Astra Agro Lestasi Tbk (AALI), Fenny Sofyan, mengatakan, perseroan melakukan penanaman jagung serentak di lahan anak usaha Grup Astra Agro yang tersebar di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Inisiatif ini menjadi wujud nyata komitmen Astra Agro untuk mendukung program pemerintah.
Kegiatan tanam agung serentak ini, melibatkan komunitas yang tinggal dan menetap di dalam perusahaan yakni karyawan beserta keluarganya atau disebut sebagai paguyuban.
Vice President Partnership Management Astra Agro, Jonet Budiarto mengatakan, program tanam jagung serentak ini, sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045, dengan fokus pada peningkatan produksi berbagai komoditas pangan strategis. Jagung menjadi salah satu tanaman unggulan.
Potensi komoditas jagung dalam kontribusi bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional sangat besar.Bukan sekadar bahan makanan, jagung dikenal sebagai bahan baku penting berbagai industri hilir, seperti pakan ternak, tepung, dan makanan olahan lainnya.
Jagung merupakan sumber bahan baku penting untuk 32 sektor industri, yang menempatkan jagung sebagai komoditas dengan nilai tambah tertinggi ketiga di sektor pertanian, setelah padi dan kelapa sawit. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, target swasembada pangan dalam bentuk penanaman jagung sangat dekat dengan keseharian Astra Agro.
Untuk mendukung kesuksesan program proses penanaman dilakukan secara sistematis, mulai dari persiapan lahan, penanaman, hingga pengelolaan pasca-tanam. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan optimalisasi hasil produksi serta keberlanjutan ekosistem yang ada di sekitar lahan.
Selain persetujuan yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan setempat, penilaian risiko juga dilakukan oleh tim internal perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa program swasembada pangan tidak hanya berorientasi pada produktivitas tetapi juga tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) telah memiliki strategi, baik untuk intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan program swasembada pangan.
Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga dilibatkan dalam mencapai swasembada pangan. Dalam hal ini, TNI dilibatkan dalam pengawalan beras dan Polri dilibatkan dalam membantu ketahanan di sektor jagung serta pengawalan tanaman pangan pekarangan.
Polri juga telah membangun infrastruktur digital dengan meluncurkan aplikasi Gugus Tugas Polri berupa helpdesk Mendukung Ketahanan Pangan. Tujuan aplikasi tersebut untuk efisiensi dan efektivitas kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dalam menyukseskan swasembada pangan. Pemanfaatan helpdesk di setiap wilayah yang akan menjadi pusat koordinasi untuk pemecahan masalah di lapangan dan memastikan proses berjalan dengan baik. Seluruh kendala yang muncul diharapkan dapat ditangani secara taktis efektif efisien, sehingga penanaman jagung berjalan lancar dan seluruh target program ketahanan pangan pemerintah dapat tercapai dari mulai pendataan lahan, pengajuan bantuan, pengawasan distribusi bantuan sampai pengawasan hasil panen.
Khusus untuk jagung, tahun ini ada program tanam jagung serentak 2025 yang akan dilakukan di lahan perkebunan dan kering yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan target total tanam sebesar 1,7 juta hektare. Melalui program ini, pemerintah mengharapkan adanya tambahan produksi jagung sebesar 4 juta ton, yang akan meningkatkan produksi nasional hingga 25% dibandingkan kondisi saat ini.
Masyarakat maupun petani Indonesia menaruh harapan besar agar langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan nyata. Mereka berharap bahwa program-program yang dirancang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan mereka untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap alat mesin pertanian, benih unggul, dan pelatihan di sektor pertanian. Dukungan dalam pembiayaan dan pemasaran hasil pertanian juga menjadi perhatian utama, dengan harapan agar pendapatan mereka meningkat dan kehidupan mereka lebih sejahtera.
Kita harus optimis bahwa swasembada pangan dapat terwujud dalam waktu singkat jika semua pihak bekerja sama. Sinergitas pemerintah dan seluruh kalangan masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah perlu terus dilakukan untuk mengawal program swasembada pangan nasional. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.