Kata Papua

Optimalisasi Sawah, Pemerintah Genjot Swasembada Pangan Lewat Revitalisasi Lahan - Kata Papua

Optimalisasi Sawah, Pemerintah Genjot Swasembada Pangan Lewat Revitalisasi Lahan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Optimalisasi Sawah, Pemerintah Genjot Swasembada Pangan Lewat Revitalisasi Lahan

 

Sigi – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui langkah konkret optimalisasi lahan sawah, terutama di daerah-daerah yang selama ini terdampak bencana maupun kekeringan. Upaya ini bukan hanya soal produksi pangan, tetapi juga menyangkut pemulihan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan iklim global.

 

Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pemerintah daerah segera menggarap 400 hektar lahan pertanian yang sempat rusak akibat bencana alam 2018. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi nasional menuju swasembada pangan. Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menegaskan bahwa optimalisasi lahan menjadi misi utama pemerintah daerah demi mendukung agenda nasional tersebut.

 

“Kami merencanakan optimalisasi lahan terdampak bencana sebagai bagian dari strategi mendukung swasembada pangan. Ini adalah langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta memulihkan sektor pertanian secara berkelanjutan,” ujar Rizal dengan tegas.

 

 

 

 

Selain menyiapkan lahan, Pemerintah Kabupaten Sigi juga menggandeng berbagai pihak untuk mempercepat proses revitalisasi.

 

 

 

 

“Tentunya ini bentuk komitmen kami dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrem,” tambah Rizal.

 

 

 

 

Langkah ini juga diiringi dengan pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), agar potensi produktivitas bisa dimaksimalkan.

 

 

 

 

Secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus menggerakkan semua sektor guna menjawab tantangan besar, khususnya menjelang musim kemarau 2025. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Ali Jamil, MP, Ph.D., menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengamankan produksi pangan nasional.

 

 

 

 

“Dari sekitar 7,89 juta hektare sawah di Indonesia, 3,7 juta hektare merupakan sawah tadah hujan. Ini menjadi tantangan besar di musim kemarau, dan harus dihadapi dengan sistem irigasi serta pompanisasi,” terang Ali Jamil.

 

 

 

 

Ia menekankan bahwa pendekatan teknis seperti irigasi dan pompa menjadi kunci untuk mempertahankan produktivitas sawah di tengah keterbatasan air.

 

 

 

 

Kebijakan optimalisasi lahan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memastikan setiap jengkal tanah yang tersedia dapat digunakan secara produktif, terutama dalam menghadapi ketidakpastian iklim. Pemerintah daerah dan pusat kini bahu-membahu membangun sistem pertanian yang tangguh, modern, dan berkelanjutan.

 

 

 

 

Masyarakat pun diharapkan mendukung penuh program ini, karena swasembada pangan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pangan.

 

 

 

 

Langkah revitalisasi lahan tidak hanya menjadi jawaban atas ancaman kekeringan, tapi juga bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah rakyat, bekerja untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.