Kata Papua

Pemerintah Percepat Pembangunan Listrik di Papua, PLTM Wabudori Mulai Dibangun - Kata Papua

Pemerintah Percepat Pembangunan Listrik di Papua, PLTM Wabudori Mulai Dibangun

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Percepat Pembangunan Listrik di Papua, PLTM Wabudori Mulai Dibangun

Papua — Pemerintah pusat bersama PT PLN (Persero) resmi memulai kembali pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori berkapasitas 1,2 Megawatt (MW) di Kabupaten Supiori, Papua. Langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen memperluas akses energi di wilayah timur Indonesia, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih mengandalkan sumber penerangan tradisional.

 

 

 

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia secara langsung meninjau lokasi pembangunan PLTM Wabudori yang terletak di Kampung Sauyas, Distrik Supiori Timur. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah dalam mempercepat proyek yang sebelumnya sempat terbengkalai sejak 2010.

 

 

 

 

“Saya datang ke Supiori untuk memastikan pembangunan PLTMH ini jalan kembali. Sesuai jadwal, seharusnya selesai pada 2029, tapi saya minta dipercepat paling lambat awal 2028, atau kalau bisa 2027 akhir sudah rampung,” tegas Bahlil.

 

 

 

 

Ia menyampaikan bahwa percepatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemerataan listrik hingga ke dusun-dusun terpencil.

 

 

 

 

“Jangan sampai masyarakat di sini masih memakai pelita seperti zaman dulu,” tambahnya.

 

 

 

 

PLTM Wabudori dibangun melalui kolaborasi antara PLN dan pemerintah pusat, baik dari sisi teknis maupun pendanaan. Menteri Bahlil juga meminta agar proses perizinan dapat dipercepat, serta mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Supiori untuk mendukung penuh pembangunan tersebut.

 

 

 

 

“Minta tolong izin-izinnya dapat dipercepat, saat konstruksi masyarakat juga harus mendukung. Ini saya sudah membuat kebijakan. Tolong bantu PLN juga pada saat konstruksi,” ujarnya.

 

 

 

 

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa PLTM Wabudori merupakan bagian dari strategi PLN dalam menciptakan kemandirian energi berkelanjutan di Papua. Menurutnya, proyek ini merupakan pengejawantahan sila kelima Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

 

 

 

 

Selain itu, keberadaan PLTM Wabudori akan memperkuat sistem kelistrikan Biak 20 kV serta mendukung pertumbuhan permintaan listrik di wilayah tersebut. Kapasitas yang dihasilkan bahkan dapat melistriki hingga 1.666 rumah.

 

 

 

 

“Pembangkit ini akan memanfaatkan aliran Sungai Wabudori sepanjang lima kilometer yang bermuara di Teluk Wabudori,” kata Darmawan.

 

 

 

 

Pembangunan akan diawali dengan pembaruan studi kelayakan (feasibility study/FS) dan penyusunan detail engineering design (DED), dengan target operasi paling lambat awal 2028.

 

Kabupaten Supiori sendiri telah terhubung ke sistem kelistrikan Biak 20 kV yang berasal dari Kabupaten Biak Numfor. Sistem ini memiliki daya mampu sebesar 32,29 MW dan beban puncak 14,8 MW, sehingga menyediakan cadangan daya yang cukup sebesar 17,48 MW.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.