Oleh: Soleh Mahmud
Bagi para petani, tanah memiliki makna filosofis dan ekonomi yang jauh melampaui sekadar aset kebendaan. Tanah adalah ruang produksi, sumber penghidupan, dan fondasi paling esensial bagi keberlanjutan kehidupan keluarga di pedesaan. Oleh karena itu, upaya memperkuat agenda reforma agraria menempati posisi strategis dalam kebijakan publik. Langkah ini memiliki arti krusial dalam memastikan para pelaku sektor pertanian memperoleh akses yang lebih berkeadilan terhadap sumber daya alam, sekaligus memberikan kepastian hukum dan ekonomi dalam menjalankan usaha tani sehari-hari. Tanpa landasan ruang produksi yang aman, stabilitas pangan nasional akan selalu berada dalam posisi rentan.
Momentum pembenahan struktural tersebut kini semakin menemukan titik terang melalui langkah progresif pembuat kebijakan. Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang tengah dibahas bersama pemerintah kini memasuki tahap akhir, dengan target pengesahan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 22 September 2026. Akselerasi proses legislasi ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah bersama perwakilan rakyat untuk menghadirkan regulasi komprehensif. Rancangan ini menata ulang objek dan subjek reforma agraria, menetapkan lokasi prioritas, mengatur mekanisme restitusi, serta memberikan perlindungan afirmatif bagi kelompok rentan di wilayah agraris.
Kehadiran payung hukum yang utuh menjadi sangat mendesak karena kompleksitas persoalan pertanahan tidak pernah berhenti sebatas status kepemilikan. Selama bertahun-tahun, ketimpangan penguasaan lahan dan konflik vertikal maupun horizontal telah menggerus kepastian berusaha para petani. Situasi tersebut berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat luas yang bersandar pada produktivitas tanah. Melalui intervensi regulasi yang terukur, negara berupaya hadir memutus rantai ketimpangan agar ruang hidup masyarakat agraris tidak terus menyempit akibat dominasi segelintir pihak.
Urgensi penyelesaian persoalan pertanahan turut ditekankan oleh kalangan akademisi. Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Ricardo Simarmata, memandang bahwa kebutuhan terhadap undang-undang ini telah berada pada tingkat urgensi yang sangat tinggi. Ricardo menganalisis kondisi tersebut berdasarkan tingginya kuantitas, kualitas, serta dampak dari sengketa agraria yang masih terus bermunculan. Analogi yang disampaikan Ricardo menggambarkan pembenahan regulasi layaknya memadamkan api yang tengah berkobar, sebuah tindakan pencegahan mutlak agar ekses negatif ketimpangan tidak merusak tatanan sosial masyarakat.
Pandangan akademis tersebut menguatkan bahwa agenda reforma agraria harus dimaknai jauh lebih luas dari sekadar program sertifikasi tanah massal. Visi besar kebijakan pemerintah ini adalah merombak struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria agar sejalan dengan prinsip keadilan bernegara. Pemaknaan mendalam ini memastikan tanah berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi, bukan komoditas spekulatif yang berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial di daerah.
Dari perspektif legislatif, penguatan kerangka hukum didesain khusus untuk menyelesaikan akar permasalahan pelik. Anggota Badan Legislasi DPR, Aria Bima, menyoroti pentingnya regulasi baru ini untuk mengatasi konflik-konflik struktural yang belum sepenuhnya tertangani oleh aturan pertanahan terdahulu. Aria Bima mendorong agar penjabaran klasifikasi subjek dan objek reforma agraria dirumuskan secara terperinci. Tujuannya adalah memastikan implementasi undang-undang kelak memiliki landasan hukum yang kokoh dan dapat dieksekusi efektif oleh aparat pemerintah tanpa ambiguitas.
Keberpihakan regulasi terhadap akar rumput tercermin kuat dari fokus kebijakan pada pemberdayaan petani kecil, buruh tani, dan petani tanpa tanah. Anggota Panitia Kerja RUU Reforma Agraria, Muhammad Khozin, mengingatkan bahwa legalisasi lahan sempit belum tentu mengangkat kesejahteraan secara nyata jika tidak dibarengi pendekatan yang menyeluruh. Khozin meyakini regulasi ini akan menjawab persoalan petani gurem secara fundamental, karena redistribusi lahan difokuskan untuk menciptakan aset produksi yang memadai sekaligus mengangkat derajat penghidupan masyarakat agraris.
Untuk menjamin agar dampak positif dari reforma agraria bersifat permanen, undang-undang ini merancang instrumen pengamanan pasca-redistribusi. Kebijakan redistribusi diharapkan tidak berhenti sebagai pemindahan hak administratif, melainkan wujud nyata transformasi sosial-ekonomi. Langkah pencegahan disiapkan ketat agar lahan yang didistribusikan kepada rakyat tidak kembali terkonsentrasi di tangan para spekulan korporasi raksasa. Perlindungan berlapis ini merepresentasikan intervensi nyata negara dalam mengamankan keberlanjutan ruang hidup para pahlawan pangan.
Langkah strategis pemerintah ini mendapatkan dukungan penuh dari kelompok masyarakat sipil. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyuarakan optimisme agar regulasi tersebut mampu menyentuh dan mengurai benang kusut persoalan agraria secara tuntas. Ekspektasi bahwa instrumen hukum yang baru tidak hanya berfungsi sebagai alat resolusi konflik sesaat, melainkan menjadi fondasi kokoh untuk membenahi tata kelola agraria nasional. Apresiasi dari organisasi tani ini menegaskan adanya keselarasan antara visi negara dan aspirasi pekerja tani.
Menjelang peringatan Hari Tani Nasional, rencana pengesahan RUU Reforma Agraria menjadi momentum bersejarah sekaligus bukti komitmen pemerintah memperkuat ketahanan pangan dari sektor hulu. Ketahanan pangan nasional senantiasa bertumpu pada produktivitas lahan-lahan pertanian di seluruh pelosok negeri. Ketika hak-hak komunitas agraris terlindungi, distribusi lahan produktif menjadi lebih berkeadilan, dan masa depan usaha tani terjamin, maka cita-cita kesejahteraan yang inklusif dapat segera terealisasi. Kebijakan strategis ini siap berdiri sebagai pilar utama kemajuan pertanian sekaligus penopang tegaknya kedaulatan bangsa.
*) Pakar Hukum Agraria
