Lompat ke konten utama

Kata Papua

Sekolah Rakyat Dorong Transformasi Pendidikan Sosial di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran - Kata Papua

Sekolah Rakyat Dorong Transformasi Pendidikan Sosial di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta — Program Sekolah Rakyat terus menunjukkan dampak signifikan dalam mendorong transformasi pendidikan sosial di Indonesia, tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program yang diinisiasi melalui Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 ini menjadi pilar strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis inklusi dan pemberdayaan keluarga miskin ekstrem.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang harus dipercepat, dengan dukungan penuh dari para kepala daerah.

“Sasaran Sekolah Rakyat jelas: keluarga desil 1, tidak boleh ada titipan-titipan. Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan,” ujar Agus Jabo

Sekolah Rakyat didesain sebagai sekolah unggulan, bukan sekadar sekolah alternatif. Fasilitas lengkap seperti asrama, laboratorium, perpustakaan, ruang makan, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga disiapkan secara terintegrasi. Anak-anak peserta didik akan menerima laptop, delapan stel pakaian, serta dukungan ekonomi bagi keluarga mereka berupa perbaikan rumah dan pemberdayaan orang tua.

Pembangunan dilakukan secara bertahap melalui pemanfaatan gedung Pemda dan revitalisasi kampus eksisting bekerja sama dengan Kementerian PUPR.

Untuk memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran, Kemensos membentuk Satgas lintas kementerian dan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penentuan penerima manfaat.

“Semua program harus berangkat dari data tunggal. Bupati dan wali kota harus proaktif melakukan ground checking agar penerima betul-betul keluarga desil 1,” tambah Agus Jabo.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Sumedang, Jawa Barat, menekankan pentingnya hilirisasi pendidikan dalam program ini.

“Sekolah Rakyat tidak ingin hanya meluluskan, tapi ingin mengawal lulusan-lulusan untuk menjadi anak-anak yang benar-benar nanti bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya,” tegas Gus Ipul.

Hilirisasi tersebut telah membuahkan hasil nyata. Sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat telah dipastikan akan mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas Ary Ginanjar (UAG), dengan 7 di antaranya sudah dijamin mendapatkan pekerjaan setelah lulus, meski masa kelulusan masih enam hingga tujuh tahun mendatang.

“Ada tiga kunci memahami Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” imbuh Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul memastikan bahwa tidak ada praktik nepotisme atau pungutan liar dalam seleksi peserta Sekolah Rakyat.

“Yang bisa sekolah di sini bukan kenalannya Bupati, bukan kenalannya Mensos, bukan titipan, bukan hasil sogok menyogok. Yang bisa sekolah di sini adalah orang yang memang berada di BPS, dan dia berada di desil paling bawah,” ungkapnya.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Membuka Peluang Penguatan Industri Nasional 

Oleh: Bara Winatha Peningkatan kontribusi hilirisasi terhadap investasi dan ekspor membuka peluang strategis bagi penguatan industri nasional di tengah dinamika ekonomi global. Melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia berpeluang meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan teknologi, dan memperbesar penerimaan devisa. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari pertumbuhan investasi semata, melainkan juga dari kemampuan membangun industri yang produktif, kompetitif, dan berkelanjutan. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa kontribusi investasi hilirisasi mencapai 35 persen pada triwulan III 2026, meningkat dari 26 persen pada 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan semakin besarnya peran kegiatan pengolahan dalam struktur investasi nasional sekaligus memperkuat arah pembangunan ekonomi berbasis nilai tambah. Menurut Rosan, investasi perlu menghasilkan manfaat yang lebih luas, terutama penyerapan tenaga kerja, peningkatan kemampuan teknologi, dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Pengembangan industri nikel dan baterai kendaraan listrik menjadi salah satu fokus pemerintah. Dalam pelaksanaannya, keseimbangan antara ketersediaan bahan baku, kapasitas pengolahan, dan kebutuhan industri lanjutan harus dijaga agar ekspansi produksi disertai peningkatan kualitas manufaktur. Prospek hilirisasi juga tercermin dalam proyeksi ekspor yang disampaikan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, memperkirakan nilai ekspor produk hilirisasi mencapai US$50 miliar pada akhir 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 45 persen dibandingkan capaian 2024 sebesar US$34,5 miliar. Pertumbuhan diperkirakan terutama berasal dari pengolahan nikel, aluminium, serta komponen baterai litium. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa basis hilirisasi Indonesia mulai meluas. Septian memperkirakan ekspor produk aluminium mencapai US$7,2 miliar pada 2026, lebih dari dua kali lipat nilai 2024 sebesar US$3,5 miliar. Peningkatan kapasitas produksi dan rencana investasi fasilitas peleburan aluminium atau smelter menjadi faktor pendukung pertumbuhan sektor ini. Di sisi lain, industri baterai menawarkan peluang untuk memperkuat penguasaan teknologi. Indonesia mulai mengembangkan produksi komponen kendaraan listrik, termasuk anoda dan katoda, serta memiliki fasilitas pemurnian litium meskipun tidak mempunyai sumber daya litium domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan industri dapat ditempuh melalui kemampuan pengolahan, integrasi rantai pasok, dan kerja sama teknologi, bukan semata kepemilikan bahan mentah. Peluang tersebut didukung sejumlah proyek investasi. Pada 2026, sebanyak 19 proyek hilirisasi yang diinisiasi Danantara telah memasuki tahap peletakan batu pertama. Enam proyek tahap awal, dengan nilai sekitar US$7 miliar, mulai dibangun pada Februari 2026. Selanjutnya, 13 proyek tahap kedua dengan perkiraan investasi Rp116 triliun menyusul pada akhir April 2026. Investasi swasta turut didorong, termasuk pengembangan industri berbasis nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park pada Oktober 2026. Penguatan industri nasional juga membutuhkan pemerataan manfaat ekonomi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi daerah dalam kegiatan berbasis sumber daya alam. Pemerintah mendorong kesempatan memperoleh izin pertambangan, legalisasi sumur minyak rakyat, prioritas bagi kontraktor lokal, dan penataan kuota produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Selain akses usaha, kepastian regulasi menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan investor. Pemerintah mengintegrasikan sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Mekanisme fiktif positif memungkinkan persetujuan diterbitkan melalui kewenangan BKPM apabila instansi terkait tidak menyelesaikan proses dalam batas waktu yang ditetapkan. Koordinasi pengurusan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing juga diperkuat guna memberikan kepastian proses. Meski demikian, pertumbuhan hilirisasi tetap memerlukan pengawasan terhadap dampak lingkungan, efisiensi energi, kesiapan infrastruktur, dan kebutuhan tenaga kerja terampil. Pengembangan industri pengolahan perlu diiringi peningkatan kapasitas pemasok lokal, pendidikan vokasi, penelitian, serta transfer teknologi agar manfaat investasi tidak terkonsentrasi pada kegiatan produksi tertentu. Keterkaitan antara perusahaan besar dan pelaku usaha daerah juga perlu diperluas untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih tangguh. Dalam rangka persaingan global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting. Ketergantungan pada sedikit negara tujuan atau komoditas dapat meningkatkan kerentanan ketika harga berubah. Karena itu, strategi hilirisasi perlu memperhatikan permintaan pasar, sertifikasi produk, standar lingkungan, dan kemampuan inovasi. Dengan pendekatan tersebut, industri tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat daya tawar serta ketahanan menghadapi perubahan dunia. Dengan demikian, peningkatan kontribusi hilirisasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi industri nasional. Proyeksi ekspor yang meningkat, bertambahnya proyek investasi, dan berkembangnya industri baterai memperlihatkan peluang Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok dunia. Agar peluang tersebut menghasilkan manfaat jangka panjang, pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan investasi berjalan seiring dengan penciptaan pekerjaan berkualitas, peningkatan kemampuan teknologi, keterlibatan UMKM, serta penerapan standar keberlanjutan. Keberhasilan hilirisasi pada akhirnya ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang dinikmati perekonomian dan masyarakat Indonesia secara luas. *) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.