Lompat ke konten utama

Kata Papua

Semua Kepala Negara Antusias Menghadiri KTT ASEAN di Labuan Bajo - Kata Papua

Semua Kepala Negara Antusias Menghadiri KTT ASEAN di Labuan Bajo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Gema Iva Kirana

Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2023 dan sekaligus menjadi tuan rumahnya. Sebanyak 11 Kepala Negara akan menghadiri KTT ini. Panitia sudah siap menyambut tamu delegasi KTT ASEAN dan mempersiapkan fasilitas yang terbaik untuk mereka.

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina mengatakan, KTT ASEAN 2023 akan dihadiri 11 kepala negara dari anggota ASEAN dan negara sahabat. Delegasi yang menyertai kepala itu diperkirakan sebanyak 550 orang. Sementara itu, KTT ASEAN Summit ke-42 akan berlangsung di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 9-11 Mei 2023 mendatang.

Selain delegasi, akan ada sekitar 300 hingga 500 orang panitia nasional lintas kementerian dan lembaga, dan 1.300 pasukan pengamanan akan hadir di Labuan Bajo. Hal ini diharapkan akan berdampak signifikan untuk masyarakat Labuan Bajo.

Shania menambahkan, kedatangan para kepala negara akan berdampak langsung ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara langsung seperti transportasi, akomodasi, kerajinan maupun tidak langsung seperti suplai bahan makanan dari pertanian dan peternakan.

Sejumlah Kepala Negara akan menghadiri KTT ASEAN 2023. Mereka tidak hanya melakukan konferensi. Namun sekaligus menikmati keindahan alam Labuan Bajo, NTT. Kepala Negara itu berasal dari Filipina, Malaysia, Myanmar, Brunai Darussalam, Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Timor Leste.
KTT ASEAN 2023 ini memiliki berbagai manfaat penting. Selain untuk kerja sama bilateral yang saling menguntungkan, KTT ini akan mewujudkan ASEAN sebagai pusat perekonomian dunia. Dengan kolaborasi dari semua negara ASEAN maka perekonomiannya akan bangkit dan bahkan menjadi sentra bisnis dunia.
Seluruh warga NTT kompak menyambut para tamu delegasi KTT ASEAN dengan ramah dan ikut mensukseskan acara tersebut. Bupati Manggarai Barat, NTT, Edistasius Endi meminta masyarakat Labuan Bajo bersama-sama menyukseskan KTT ASEAN pada Mei 2023 nanti. Salah satunya, dengan berperilaku ramah, baik kepada wisatawan maupun tamu-tamu KTT ASEAN.
Bupati dan segenap warga Labuan Bajo siap menyambut para tamu delegasi KTT ASEAN 2023. Mereka senang karena berkat acara tersebut, Labuan Bajo makin dikenal oleh para pemimpin ASEAN. Jika delegasi datang ke NTT dan terpesona akan keindahannya, maka akan berencana untuk liburan nanti di tengah tahun atau akhir tahun. Bidang pariwisata di NTT akan naik lagi.
Bupati Manggarai Barat, NTT, Edistasius Endi meminta masyarakat Labuan Bajo bersama-sama menyukseskan KTT ASEAN pada Mei 2023 nanti. Sehingga perhelatan KTT ASEAN memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Endi juga mengingatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan petani di ujung barat Flores untuk menghadirkan produk-produk berkualitas baik.
Dengan kedatangan para kepala negara dan rombongannya maka akan menguntungkan warga NTT. Mereka senang karena berkat acara tersebut, Labuan Bajo makin dikenal oleh para pemimpin ASEAN. Jika delegasi datang ke NTT dan terpesona akan keindahannya, maka akan berencana untuk liburan nanti di tengah tahun atau akhir tahun. Bidang pariwisata di NTT akan naik lagi.
KTT ASEAN karena sangat menguntungkan warga lokal, dan wilayah tersebut akan makin dikenal oleh warga Asia Tenggara dan seluruh dunia. Penyebabnya karena saat ada KTT ASEAN 2023 maka para jurnalis internasional akan datang meliput lalu mereka terpukau akan kecantikan alam Labuan Bajo.
Jika alam dan wisata Labuan Bajo ikut disorot oleh media internasional maka tempat tersebut akan menjadi lebih populer lalu diharap kunjungan turis asing juga akan naik. Mereka akan melancong ke sana karena menonton liputannya, baik di televisi maupun channel Youtube.
Saat wisata Labuan Bajo makin terkenal maka kunjungan turis asing akan meningkatkan pendapatan dari para pengusaha lokal di sana. Terutama bagi pengusaha hotel dan penginapan lain. Setelah 3 tahun pandemi dan bisnisnya sepi, saat KTT akan dipenuhi lagi okupansi hotelnya. Baik dari peserta KTT maupun wisatawan asing yang ingin berlibur dan menikmati kecantikan alam NTT.
Dengan adanya kedatangan kepala negara maka diharapkan Indonesia maupun pariwisata di Labuan Bajo akan semakin mendunia. Oleh karena itu masyarakat terus dihimbau untuk menyambut para kepala negara yang datang ke KTT ASEAN 2023, termasuk asisten dan rombongannya. Mereka menyadari pentingnya acara ini bagi masa depan Indonesia. Ketika ada banyak anggota Polri dan TNI yang berjaga maka dianggap sebagai sebuah kewajaran karena untuk pengamanan.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Lapangan Kerja, Upskilling, dan Kepastian Usaha Harus Menjadi Napas RUU Ketenagakerjaan

Oleh : Abdul Razak Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan pembahasan RUU tersebut kini berlangsung secara intensif bersama DPR. Pemerintah menargetkan regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja itu dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Yassierli menilai tantangan ketenagakerjaan nasional tidak ringan. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kelompok tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan pekerja formal karena sebagian besar belum memperoleh jaminan sosial maupun perlindungan hari tua yang memadai. Menurut Yassierli, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat mencakup seluruh pekerja tanpa membedakan status formal maupun informal. Regulasi baru diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat dalam memberikan kepastian hak sekaligus memperluas kepesertaan program perlindungan sosial. Yassierli menyebut penyelesaian regulasi tersebut diharapkan menjadi tonggak baru perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain melalui pembentukan undang-undang, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mendorong peningkatan kepesertaan perlindungan sosial bagi pekerja. Urgensi perlindungan tersebut semakin besar seiring Indonesia menghadapi perubahan struktur demografi. Saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya karena Indonesia diproyeksikan memasuki fase aging population. Yassierli menekankan pentingnya penguatan program dana pensiun agar masyarakat yang memasuki usia lanjut tetap memiliki sumber pendapatan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada generasi yang masih produktif. Menurutnya, menjaga kehidupan masyarakat setelah masa kerja merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Di sisi lain, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan juga perlu menjawab kebutuhan pekerja di tengah perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Perlindungan tidak cukup hanya diberikan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi juga perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan pekerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program upskilling dan reskilling menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi dapat mengubah jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, serta pola hubungan kerja. Pekerja perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal oleh perubahan dunia usaha. Dengan demikian, perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pada saat yang sama, kepastian usaha juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan agar mampu mengambil keputusan investasi, melakukan ekspansi, serta menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa DPR mengusulkan perluasan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk mekanisme jaminan pesangon. Usulan tersebut tercantum dalam Pasal 129 RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan merupakan inisiatif DPR, bukan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia maupun serikat buruh. Nihayatul menjelaskan, selama ini perusahaan pada dasarnya telah melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24. Namun, dana tersebut masih berada di dalam perusahaan dan belum dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Karena itu, DPR mengusulkan agar dana jaminan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mengurangi potensi beban perusahaan ketika terjadi persoalan keuangan atau pemutusan hubungan kerja. Nihayatul mengatakan usulan tersebut salah satunya berkaca pada kasus perusahaan yang mengalami kepailitan dan kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban pesangon. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi salah satu contoh yang disebutnya karena berdampak terhadap sekitar 10.000 pekerja. Menurut Nihayatul, mekanisme jaminan pesangon perlu diperkuat agar pekerja tetap memperoleh hak ketika perusahaan menghadapi kondisi sulit. DPR juga mendorong adanya kontribusi pemerintah dalam skema tersebut, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Penguatan perlindungan pekerja pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka yang seimbang. Regulasi harus mampu menjamin hak pekerja, mendorong peningkatan kompetensi, sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Keseimbangan tersebut penting agar perlindungan tidak menjadi beban yang menghambat penciptaan lapangan kerja, melainkan menjadi fondasi hubungan industrial yang lebih sehat. Dengan target penyelesaian pada akhir