Oleh: Bara Winatha*)
Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan. Dalam rentang waktu tersebut, salah satu program prioritas yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sejak awal digagas untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, serta memperkuat fondasi menuju generasi emas 2045. Namun dampaknya tidak berhenti di situ, karena MBG juga menjadi lokomotif baru bagi pertumbuhan ekonomi rakyat, membuka jutaan lapangan kerja, hingga menghidupkan rantai produksi lokal dari desa ke kota.
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa program MBG berhasil memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Sejak diluncurkan pada awal 2025, program ini telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran yang mencapai sekitar Rp300 triliun. Pada Januari–Februari 2026, MBG diperkirakan mampu menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru, mulai dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan. Hal ini menjadi terobosan besar karena setiap hari program membutuhkan pasokan telur, sayur, ikan, ayam, dan bahan pangan lainnya dari desa-desa, sehingga ekonomi lokal ikut berputar.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp335 triliun untuk mendukung keberlanjutan MBG tahun depan. Dana tersebut diarahkan langsung ke daerah agar perputaran ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar. Kebijakan ini merupakan pembalikan arus ekonomi yang selama puluhan tahun cenderung mengalir dari desa ke pusat. Kini desa-desa justru menjadi pusat aliran dana yang menopang keberlangsungan hidup masyarakat. Melalui cara inilah cita-cita kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan.
Keberhasilan MBG juga diukur dari dampaknya pada kualitas kesehatan anak. Tingkat stunting yang selama ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa menunjukkan tren penurunan. Pemerintah melaporkan bahwa distribusi makanan bergizi dengan standar yang ketat telah membantu anak-anak sekolah dasar dan menengah mendapatkan asupan yang sesuai kebutuhan tumbuh kembang mereka. Selain itu, MBG juga menyasar ibu hamil sebagai kelompok rentan yang membutuhkan gizi seimbang.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan MBG bersifat mendesak agar program ini tidak tercoreng oleh kelalaian teknis. Menurutnya, DPR berkepentingan memastikan bahwa standar operasional prosedur yang telah disusun Badan Gizi Nasional benar-benar diterapkan di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menekankan bahwa dapur-dapur ini harus dibekali alat uji pangan dan wajib melakukan tes organoleptik sebelum makanan didistribusikan kepada siswa. Melalui pengawasan yang ketat, tujuan besar peningkatan gizi anak bangsa bisa tercapai tanpa terhambat oleh praktik curang di lapangan.
DPR terus mendorong program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden agar sinergi antar kementerian dan lembaga bisa berjalan lebih solid. DPR juga mengusulkan adanya forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan dapur MBG sebagai wadah pengawasan bersama. Dengan demikian, rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan program dapat diperkuat.
Anggota DPRD Kalimantan Barat, Arif Rinaldi, mengatakan bahwa MBG tidak hanya berhasil meningkatkan gizi siswa, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan menggerakkan rantai ekonomi lokal. Ia menjelaskan bahwa di balik penyediaan makanan bergizi terdapat rantai panjang yang melibatkan petani sayur, peternak ayam, nelayan ikan, hingga pedagang kecil dan pelaku UMKM. Semua pihak ini merasakan manfaat dari program karena produk mereka memiliki pasar yang jelas dan berkelanjutan.
Jika ditarik lebih luas, MBG menjadi bukti nyata bagaimana kebijakan publik bisa membawa manfaat ganda. Dari sisi kesehatan, jutaan anak Indonesia kini mendapatkan makanan bergizi setiap hari di sekolah. Dari sisi ekonomi, jutaan lapangan kerja baru tercipta dan pasar bagi hasil pertanian rakyat semakin terbuka. Semua ini menunjukkan bahwa konsep pembangunan tidak lagi berjalan parsial, melainkan terintegrasi antara gizi, pendidikan, dan ekonomi.
Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo–Gibran dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi catatan penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi untuk menurunkan angka stunting, tetapi juga sebagai instrumen membangun kemandirian ekonomi kerakyatan. Melalui keterlibatan petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga pengolah makanan, MBG menciptakan rantai nilai yang menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.
Dengan dukungan politik, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat, MBG berpotensi menjadi program berkelanjutan yang memberikan dampak jangka panjang. Tidak hanya pada aspek kesehatan gizi, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Keberhasilan ini juga memperlihatkan bahwa program pemerintah dapat berjalan efektif jika dikelola secara transparan, terukur, dan mengedepankan kepentingan rakyat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa ikhtiar mencetak generasi emas Indonesia melalui MBG merupakan terobosan besar yang bahkan belum pernah dilakukan negara lain. Ia mencontohkan, Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima, sementara Indonesia mampu menjangkau 30 juta orang dalam kurun waktu kurang dari setahun. Fakta ini menunjukkan kapasitas manajerial, kecepatan eksekusi, serta komitmen kuat pemerintah dalam memastikan seluruh rakyat mendapat gizi yang layak.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
[edRW]
