Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tokoh Agama Ungkap Peran PYCH Memajukan Ekonomi Masyarakat Lewat Peternakan - Kata Papua

Tokoh Agama Ungkap Peran PYCH Memajukan Ekonomi Masyarakat Lewat Peternakan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Papua — Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) kini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan peresmian Gedung ini, diharapkan dapat menjadi wadah peningkatan SDM di Papua.

“Pagi ini saya betul betul merasa sangat bangga karena permintaaan waktu itu 23 anak muda papua untk memiliki ruang peningkatan kualitas sdm dapat kita liat bersama di PYCH Jayapura,” kata Jokowi dalam pidato peresmian Gedung PYCH di Jayapura, Selasa (21/3/2023).

Jokowi menambahkan, pembangunan PYCH ini akan menjadi tempat untuk menciptakan kreativitas dan usaha baru baik di bidang fashion, industri kreatif, peternakan, dan perikanan.

“Papua youth creative hub ini kita bangun kita ingin memberikan kesempatan anak anak muda kita yang memiliki kreativitas memiliki inovasi keinginan besar untuk bergerak di bidang fashion, industri kreatif, peternakan, perikanan,” ujar Jokowi.

Disisi lain, Tokoh Agama Papua Pendeta Albert Yoku mengungkapkan bahwa peranan komunitas Papua Youth Creative Hub (PYCH) dalam menyejahterakan masyarakat Papua perlu diapresiasi.

“Generasi muda adalah kekuatan kita, dan komunitas PYCH ini yang amanatkan oleh presiden dan dibina oleh BIN, inilah generasi emas ke depan. Jadi kita mendorong percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua secara bersama-sama, kolaboratif,” tuturnya

Lebih lanjut, Pendeta Albert mengatakan akan terus berkoordinasi dengan komunitas PYCH di berbagai bidang, antara lain peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, wawasan kebangsaan hingga di bidang ekonomi seperti peternakan.

Sementara itu, pengurus komunitas PYCH Brigitta Hisage menyatakan pengembangan peternakan hanyalah satu dari sekian banyak program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan komunitas tersebut.

Peternakan PYCH, imbuh Briggita, sudah menjangkau mulai dari ayam, babi hingga sapi. Brigitta sendiri merupakan peternak ayam petelur dengan nama usaha ‘Brijid Farm’.

“Sebelum memulai usaha ayam petelur, saya bergabung dengan komunitas PYCH, banyak kegiatan yang kami lakukan di bawah bimbingan BIN,” katanya.

Dia menyatakan usahanya yang belum genap satu tahun bisa maju hingga mempunyai 1.000 ekor ayam. Brigitta menargetkan penambahan ayam pada tahun ini mencapai 5.000 ekor ayam.

“Setiap bulan omzet dari hasil ayam petelur sekitar Rp 52 juta, kemudian dikurangi biaya pakan dan karyawan. Keuntungan bersih setiap bulan mencapai Rp 30 juta,” tutur Briggita

Tak lupa, Brigitta berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung usahanya selama ini dan mengajak anak Papua untuk terus bekerja keras.

“Saya terima kasih kepada keluarga, rekan-rekan PYCH, Presiden Jokowi dan Kepala BIN, Pak Budi Gunawan, atas dukungan yang diberikan. Saya mengajak anak muda Papua untuk bergabung di komunitas PYCH, guna meningkatkan SDM kita,” papar Brigitta.
*

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif. Di tingkat nasional, pemerintah juga mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap persoalan konflik dan HAM di Papua. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan perlunya menggeser penanganan dari pola reaktif dan kasuistik menuju penyelesaian holistik yang berorientasi pada perdamaian. Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai unsur nasional dalam merumuskan langkah strategis dan dialogis, termasuk melalui penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dari akar. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian HAM tidak hanya diarahkan pada penanganan sebuah peristiwa setelah terjadi. Pencegahan, pemulihan, penguatan institusi, perlindungan masyarakat sipil, dan penciptaan kondisi sosial yang lebih damai juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pemerintah sebelumnya juga menekankan rekonsiliasi dan perdamaian sebagai pendekatan dalam menangani persoalan di Papua, termasuk dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak konflik. Pada saat yang sama, ruang demokrasi tetap harus dijaga. Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, melakukan pengawasan, dan mendorong perbaikan kebijakan. Namun, penyampaian aspirasi akan lebih produktif apabila diarahkan pada solusi berbasis data. Pengamat politik Indeks Data Nasional Ayip Tayana mengingatkan agar wacana mengenai aksi tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi atau kebencian. Ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas kontribusi melalui riset, pengawasan terhadap program pemulihan korban, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Persoalan HAM merupakan isu serius sehingga setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran harus diperiksa secara hati-hati. Masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan konten yang sumbernya tidak jelas, potongan video tanpa konteks, maupun narasi yang sengaja membangun kebencian terhadap kelompok tertentu. Kritik tetap dapat disampaikan, tetapi harus dibangun di atas fakta dan disalurkan melalui mekanisme demokratis yang tersedia. Pemerintah juga terus memastikan bahwa setiap komitmen HAM memiliki tindak lanjut yang transparan dan dapat dievaluasi publik. Pemulihan korban, penyelesaian pengaduan, pencegahan pelanggaran berulang, penguatan aparat dan lembaga, serta kebijakan yang menjawab akar persoalan harus menjadi bagian dari agenda berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat perkembangan secara lebih objektif sekaligus memberikan masukan apabila masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Karena itu, masyarakat tidak perlu terjebak pada provokasi yang mengubah persoalan serius menjadi konflik