Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tidak Gentar Dikeroyok Parpol Besar, Rakyat Makin Solid Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 - Kata Papua

Tidak Gentar Dikeroyok Parpol Besar, Rakyat Makin Solid Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Arifin Kurnia

Di tengah-tengah dinamika pada konstelasi politik yang berlangsung saat ini, seluruh masyarakat justru semakin solid untuk mendukung calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Memang tak bisa terbendung, keinginan rakyat semakin kuat untuk mendukung Ganjar sebagai calon presiden nantinya.

Dinamika pada konstelasi politik memang sudah wajar terjadi, terlebih lagi menjelang pemilihan presiden. Melihat sisi positifnya, justru saat-saat seperti inilah rakyat menjadi satu untuk mendukung Ganjar Pranowo maju menjadi presiden. Menurut Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP Partai PDI Perjuangan memberikan analisisnya mengenai perubahan politik yang sedang terjadi saat ini. Hasil analisis internalnya itu memunculkan keinginan rakyat untuk menjadikan Ganjar sebagai Presiden RI.

Situasi yang terjadi saat ini juga memberikan energi positif bagi Ganjar dan PDIP karena memang rakyatlah yang menginginkan sosok Ganjar menjadi pemimpin mereka. Solidaritas rakyat menjadi semakin tinggi untuk membantu memenangkan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi pemimpin Indonesia yang ke-8. Di sisi lainnya, PDIP terus bekerja keras dan gencar untuk menyongsong Ganjar. Rakyat pun memperjuangkan Ganjar terlepas dari apapun partai politik yang dimilikinya.

Bukti bahwa rakyat betul-betul solid menunjukkan dukungannya kepada pemimpin yang identik dengan rambut putih itu terlihat melalui berbagai macam gerakan deklarasi dari masyarakat seluruh Indonesia. Salah satunya yakni, pemuda-pemudi asal Kota Pekanbaru yang mendeklarasikan komitmen dan kerelawanannya untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI ke-8. Pemuda yang tergabung dalam wadah Ganjar Connection Riau (Gacor) menuliskan di tembok bangunan GOR dengan spanduk besar yang berbunyi ‘Melayu Takkan Hilang di Bumi, Ganjar Pranowo Presiden Kami’ yang bertepatan dengan hari Kemerdekaan RI yang ke-78.

Bukan tanpa alasan, Gacor mendukung Ganjar Pranowo dengan alasan yang jelas, selain beliau mampu dan memiliki arah serta tujuan yang sama dengan Presiden Jokowi, dirinya juga merupakan pemimpin dengan usia yang muda dan memiliki fisik yang bugar, sehat hingga memulai harinya dengan berlari. Presidium Gacor Dolly San David menjelaskan bahwa artinya, mayoritas anak muda saat ini menginginkan sosok pemimpin yang cepat tanggap dan tidak lamban. Agar nantinya Indonesia siap untuk maju setiap harinya. Sosok yang sesuai dengan kriteria tersebut tidak lain dan tidak bukan yakni tercermin dalam diri Ganjar Pranowo. Alasan lainnya yang disampaikan yakni, sosok Ganjar memiliki keluarga yang baik dan dapat membenahi diri serta membuktikan dirinya terlebih dahulu sebelum bergerak ke luar.

Berbagai lapisan masyarakat juga turut mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Terlihat dari salah satu komunitas bernama Gus Gus Nusantara (GGN) Jawa Timur yang terdiri dari para pemuda desa yang berada di bawah naungan NU itu turut serta mendukung sosok Ganjar Pranowo. Gus Alwy Hasan selaku Koordinator GGN mengungkapkan bahwa, kegiatan tirakatan yang terdiri dari sedekah, doa bersama, hingga istighosah itu juga mendoakan Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden Indonesia ke-8. Menurut mereka, Ganjar merupakan sosok yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi, humanis, dan memiliki sikap perhatian ke masyarakat-masyarakat kecil. Sehingga sosok tersebut didamba-dambakan oleh mereka dan sesuai dengan keinginannya.

Sementara itu, dukungan lainnya datang dari istri-istri anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai PDIP yang turut serta mensosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang ke kampung-kampung. Mereka terjun langsung ke masyarakat dan memasuki gang-gang di Surabaya untuk membumingkan sosok Ganjar Pranowo. Istri Anas Karno Wakil Ketua Komisi B dari Fraksi PDIP, Indah Lestia Savitri menyebut bahwa Ganjar merupakan sosok calon presiden yang memiliki rekam jejak bagus dan sudah teruji serta cocok untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui senam pagi yang digemari oleh ibu-ibu, Ganjar Pranowo menjadi semakin disukai. Bahkan, hal ini dibuktikan melalui pernyataan dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa para ibu-ibu juga menyukai sosok Ganjar Pranowo.

Dukungan tersebut tak berhenti sampai disitu, bersama dengan kelompok sukaralewan Santri Dukung Ganjar (SDG), ibu-ibu anggota majelis taklim di Kabupaten Pandeglang Banten turut menggelar tasyakuran dan doa bersama untuk Ganjar Pranowo agar terpilih menjadi Presiden RI ke-8. Kegiatan yang dihadiri oleh banyak warga tersebut itu juga mendeklarasikan dukungannya terhadap calon presiden Ganjar Pranowo. Dengan khusyuk, mereka mendoakan agar Ganjar terpilih menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Alasannya yakni, sosok Ganjar dinilai memiliki kriteria yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Selain itu, mereka juga optimis bahwa dukungan yang diberikan warga setempat seiring berjalannya waktu terus meningkat diiringi dengan kegiatan yang bermanfaat dari sukarelawan SGD Banten. Sambutan positif itulah yang membuat Ganjar semakin kuat bahwa dirinya adalah sosok pemimpin yang dipilih oleh rakyat.

Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa Ganjar memiliki elektabilitas yang tinggi di mata masyarakat. Selain dirinya memiliki latar belakang politik yang bagus, kriteria yang sesuai dengan dambaan rakyat pun menempel pada dirinya. Dengan adanya alasan yang cukup logis itu tidak membuat pendukung Ganjar serta Ganjar Pranowo sendiri goyah, justru dengan adanya dinamika dan konstelasi politik yang sedemikian rupa ini menunjukkan bahwa Ganjar adalah sosok yang dipilih oleh rakyat.

)* Penulis adalah kontributor GERBANG (Gerakan Bersatu Untuk Ganjar Pranowo Menang)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Lapangan Kerja, Upskilling, dan Kepastian Usaha Harus Menjadi Napas RUU Ketenagakerjaan

Oleh : Abdul Razak Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan pembahasan RUU tersebut kini berlangsung secara intensif bersama DPR. Pemerintah menargetkan regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja itu dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Yassierli menilai tantangan ketenagakerjaan nasional tidak ringan. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kelompok tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan pekerja formal karena sebagian besar belum memperoleh jaminan sosial maupun perlindungan hari tua yang memadai. Menurut Yassierli, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat mencakup seluruh pekerja tanpa membedakan status formal maupun informal. Regulasi baru diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat dalam memberikan kepastian hak sekaligus memperluas kepesertaan program perlindungan sosial. Yassierli menyebut penyelesaian regulasi tersebut diharapkan menjadi tonggak baru perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain melalui pembentukan undang-undang, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mendorong peningkatan kepesertaan perlindungan sosial bagi pekerja. Urgensi perlindungan tersebut semakin besar seiring Indonesia menghadapi perubahan struktur demografi. Saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya karena Indonesia diproyeksikan memasuki fase aging population. Yassierli menekankan pentingnya penguatan program dana pensiun agar masyarakat yang memasuki usia lanjut tetap memiliki sumber pendapatan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada generasi yang masih produktif. Menurutnya, menjaga kehidupan masyarakat setelah masa kerja merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Di sisi lain, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan juga perlu menjawab kebutuhan pekerja di tengah perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Perlindungan tidak cukup hanya diberikan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi juga perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan pekerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program upskilling dan reskilling menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi dapat mengubah jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, serta pola hubungan kerja. Pekerja perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal oleh perubahan dunia usaha. Dengan demikian, perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pada saat yang sama, kepastian usaha juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan agar mampu mengambil keputusan investasi, melakukan ekspansi, serta menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa DPR mengusulkan perluasan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk mekanisme jaminan pesangon. Usulan tersebut tercantum dalam Pasal 129 RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan merupakan inisiatif DPR, bukan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia maupun serikat buruh. Nihayatul menjelaskan, selama ini perusahaan pada dasarnya telah melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24. Namun, dana tersebut masih berada di dalam perusahaan dan belum dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Karena itu, DPR mengusulkan agar dana jaminan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mengurangi potensi beban perusahaan ketika terjadi persoalan keuangan atau pemutusan hubungan kerja. Nihayatul mengatakan usulan tersebut salah satunya berkaca pada kasus perusahaan yang mengalami kepailitan dan kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban pesangon. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi salah satu contoh yang disebutnya karena berdampak terhadap sekitar 10.000 pekerja. Menurut Nihayatul, mekanisme jaminan pesangon perlu diperkuat agar pekerja tetap memperoleh hak ketika perusahaan menghadapi kondisi sulit. DPR juga mendorong adanya kontribusi pemerintah dalam skema tersebut, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Penguatan perlindungan pekerja pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka yang seimbang. Regulasi harus mampu menjamin hak pekerja, mendorong peningkatan kompetensi, sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Keseimbangan tersebut penting agar perlindungan tidak menjadi beban yang menghambat penciptaan lapangan kerja, melainkan menjadi fondasi hubungan industrial yang lebih sehat. Dengan target penyelesaian pada akhir