Oleh : Syafruddin M.H
Dalam dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung, isu pangan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi penting bagi ketahanan nasional, dan karenanya program swasembada pangan menjadi agenda utama pembangunan. Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil, terlebih ketika situasi politik kerap diwarnai aksi demonstrasi yang bisa mengganggu stabilitas. Komitmen pemerintah dalam mengelola pangan bukan hanya bentuk tanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga strategi jangka panjang menjaga masa depan bangsa.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa stabilitas harga pangan merupakan prioritas utama yang sejalan dengan arahan Presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa swasembada pangan adalah program paling vital yang dijalankan pemerintah saat ini. Peningkatan produksi beras pada periode 2024–2025 hingga membuat stok Bulog melampaui 4 juta ton adalah bukti konkret kerja nyata pemerintah. Namun, Tito juga mengingatkan bahwa melimpahnya stok tidak cukup, sebab stabilitas harga menjadi kunci agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen adalah target strategis untuk menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen.
Lebih jauh, Mendagri mengajak pemerintah daerah untuk lebih proaktif memantau harga pangan di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan Pemda sangat penting, sebab kondisi daerah bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi pasar dan faktor geografis. Dengan pemantauan yang cermat, langkah intervensi bisa dilakukan lebih cepat agar tidak menimbulkan gejolak harga di masyarakat. Stabilitas pangan yang terjaga bukan hanya menjamin kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu meredam potensi keresahan sosial. Dengan demikian, isu pangan sejatinya dapat menjadi perekat bangsa di tengah hiruk-pikuk dinamika politik.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan tidak bisa diwujudkan tanpa sinergi lintas sektor. Menurutnya, langkah penguatan pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, dan optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi prioritas yang sedang digencarkan. Program pompanisasi yang dijalankan secara masif di berbagai daerah terbukti efektif menjaga produktivitas sawah di tengah minimnya curah hujan. Dengan begitu, ancaman penurunan produksi akibat perubahan iklim dapat ditekan secara signifikan.
Mentan Amran juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan petani, penyuluh, dan pemerintah daerah. Tanpa sinergi tersebut, kebijakan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa hasil nyata di lapangan. Melalui modernisasi pertanian dan distribusi sarana produksi yang tepat sasaran, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing. Fokus ini bukan hanya pada beras, tetapi juga komoditas pangan lain yang berperan vital dalam konsumsi masyarakat sehari-hari. Langkah-langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Upaya pemerintah pusat juga mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menuturkan bahwa wilayahnya kini tengah memasuki masa panen raya padi. Untuk memperkuat kontribusi Sleman dalam ketahanan pangan nasional, Pemkab fokus memperbaiki jaringan irigasi teknis yang menjadi penopang utama produktivitas pertanian. Kerja sama dengan Kementerian Pertanian juga terus diperkuat, terutama dalam menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani. Kebijakan ini diyakini mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.
Harda menambahkan bahwa Pemkab Sleman juga terus mendorong penggunaan teknologi modern dalam sektor pertanian. Dari pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk efisiensi kerja, teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan, hingga pemasaran digital untuk memperluas akses pasar bagi petani. Modernisasi pertanian menjadi kunci untuk menjawab tantangan alih fungsi lahan dan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. Dengan pendekatan terintegrasi, Sleman bertekad menjaga keberlanjutan pangan, sekaligus berkontribusi pada terwujudnya swasembada pangan nasional.
Fokus pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan menunjukkan bahwa isu pangan bukan sekadar urusan ketersediaan bahan pokok, melainkan strategi besar menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, termasuk ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik, Indonesia tidak boleh bergantung pada impor. Keberhasilan menjaga swasembada pangan akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat. Hal ini juga akan memberikan kepastian bagi masyarakat, bahwa kebutuhan dasar mereka selalu menjadi prioritas utama pemerintah.
Di tengah upaya besar menjaga kedaulatan pangan, aksi demonstrasi yang bersifat anarkis justru berpotensi mengganggu stabilitas dan memperburuk kondisi sosial. Demonstrasi yang merusak fasilitas umum maupun mengganggu distribusi pangan tidak akan memberi solusi atas persoalan bangsa. Sebaliknya, justru bisa menghambat kerja pemerintah dalam mempercepat program-program strategis. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa mendukung program ketahanan pangan jauh lebih bermanfaat daripada terjebak dalam aksi-aksi yang tidak produktif.
)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi dan Pertanian.
