Lompat ke konten utama

Kata Papua

Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin Inovatif dan Ikuti Kemajuan Zaman - Kata Papua

Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin Inovatif dan Ikuti Kemajuan Zaman

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Muhammad Ridwan

Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang memang dikenal sangatlah inovatif. Bahkan dirinya pernah beberapa kali mendapatkan penghargaan secara nasional dalam kategori pemimpin inovatif. Kemudian, dia juga merupakan sosok yang sangat mampu untuk terus mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman di tengah pesatnya penggunaan ruang digital seperti sekarang ini.

Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa generasi milenial dan juga generasi Z memang merupakan para pemilih yang sangatlah potensial, karena mereka mewakili hingga sebanyak lebih dari 50% (persen) jumlah pemilih dalam pesta demokrasi dan kontestasi politik, Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Sebagai informasi generasi Z sendiri merupakan generasi yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012, yang mana mereka pada saat ini adalah berusia 8 hingga 23 tahun. Kemudian untuk generasi milenial sendiri adalah generasi yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996 dengan rentang usia mereka saat ini adalah 24 hingga 39 tahun.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu memaparkan sebuah hasil penelitian terkini, yang mengungkapkan bahwa ternyata kedua generasi tersebut, yakni generasi milenial dan generasi Z memang memiliki karakteristik yang berbeda. Kendati demikian, kedua generasi itu juga memiliki sebuah kesamaan, yakni mereka sama-sama tidak menyukai adanya polemik yang terjadi di dunia politik.

Kedua generasi itu, baik generasi milenial ataupun generasi Z sama-sama tidak selalu suka dengan adanya politik yang bising, serta mereka juga tidak mau terlalu terlibat dengan adanya isu-isu yang besar, namun mereka sebenarnya masih bersedia untuk diajak berdialog dan juga memiliki karakter egaliter yang cukup kuat.

Mengetahui bagaimana kesediaan para generasi milenial dan generasi Z itu untuk diajak dalam berdialog, maka Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa memang adanya dialog adalah sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan, terlebih dialog dengan tema-tema yang toleran dan juga bisa terus memberikan ruang kepada kedua generasi tersebut untuk bisa berada pada frekuensi dan juga panggung yang sama.
Dari hasil paparan penelitian terbaru itu, kemudian sosok pemimpin yang memang dikenal sangat inovatif dan juga kreatif ini memang akan terus mengedepankan berbagai macam strategi yang tepat untuk bisa melakukan pendekatan kepada generasi milenial dan generasi Z.
Salah satu pendekatan atau strategi tepat yang dilakukannya adalah dengan terus memanfaatkan ruang digital demi terus mengampanyekan nilai-nilai yang akan diperjuangkannya. Karena memang pada dasarnya, apabila pendekatan yang dilakukan kepada kedua generasi itu hanya sekedar melalui pertemuan secara langsung, hal itu masih belumlah cukup meski memang adanya pertemuan langsung juga merupakan hal yang sangat penting karena mampu menumbuhkan suasana emosional bonding yang berbeda.
Meski adanya pertemuan secara langsung juga sangat penting, yang mana itu adalah strategi kampanye politik secara konvensional, namun menurut Ganjar Pranowo menjadi tidak kalah penting juga adanya strategi melalui ‘serangan udara’ atau pemanfaatan ruang digital yang optimal.
Sementara itu, sosok Capres yang diusung oleh partai berlogo banteng dengan moncong putih tersebut juga beberapa kali pernah terus meraih penghargaan Government Award yang menobatkannya sebagai Indonesian Innovative Leader atau pemimpin di Indonesia yang inovatif.
Diketahui bahwa penghargaan itu memang diberikan kepada siapapun sosok pemimpin atau kepala daerah yang memang dinilai sangat berhasil dalam melakukan berbagai macam inovasi dalam pengelolaan hingga pembangunan di daerah mereka. Pasalnya, sosok pemimpin yang memiliki daya inovasi sangat tinggi sangat penting pula untuk Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri bahwa negara ini juga pembangunanya tergantung kepada bagaimana pembangunan di daerahnya, utamanya di pedesaan.
Terlebih, sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan suatu hajat besar, yakni Pemilihan Presiden pada tahun 2024 mendatang sehingga memang penting pula kepada seluruh masyarakat di Tanah Air untuk bisa melihat, memilih dan mempertimbangkan siapa saja sosok yang memang dianggap sangat pantas untuk memimpin bangsa ini ke depannya, yang mana juga hendaknya adalah sosok yang inovatif.
Ganjar Pranowo sendiri memang telah banyak sekali dikenal merupakan sosok pemimpin bangsa yang sangat kreatif serta dirinya juga dinilai memiliki banyak inovasi. Beberapa inovasi yang telah berhasil dilakukan olehnya adalah dengan adanya penerapan e-government, sistem pemerintahan berbasis elektronik maupun terus mendorong adanya pemerintahan desa yang inovasi.
Dengan adanya seluruh inovasi dan kreatifitas yang berhasil dilangsungkan oleh Capres PDI Perjuangan tersebut, kemudian juga secara langsung mampu berdampak untuk menurunkan angka kemiskinan dan semakin memajukan wilayah yang dipimpinnya, yakni Jawa Tengah.
Menjadi penting bagi masyarakat di Indonesia saat ini adalah dengan mengetahui dan menilai betul bagaimana karakter sosok calon pemimpin yang ke depannya akan memimpin bangsa ini pada tahun 2024. Salah satu kriteria pemimpin yang baik, adalah ketika dirinya memiliki daya inovasi yang tinggi, kreatif dan juga mampu untuk terus mengikuti perkembangan zaman yang ada, yang mana seluruhnya dimiliki oleh Ganjar Pranowo.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Lapangan Kerja, Upskilling, dan Kepastian Usaha Harus Menjadi Napas RUU Ketenagakerjaan

Oleh : Abdul Razak Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan pembahasan RUU tersebut kini berlangsung secara intensif bersama DPR. Pemerintah menargetkan regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja itu dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Yassierli menilai tantangan ketenagakerjaan nasional tidak ringan. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kelompok tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan pekerja formal karena sebagian besar belum memperoleh jaminan sosial maupun perlindungan hari tua yang memadai. Menurut Yassierli, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat mencakup seluruh pekerja tanpa membedakan status formal maupun informal. Regulasi baru diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat dalam memberikan kepastian hak sekaligus memperluas kepesertaan program perlindungan sosial. Yassierli menyebut penyelesaian regulasi tersebut diharapkan menjadi tonggak baru perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain melalui pembentukan undang-undang, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mendorong peningkatan kepesertaan perlindungan sosial bagi pekerja. Urgensi perlindungan tersebut semakin besar seiring Indonesia menghadapi perubahan struktur demografi. Saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya karena Indonesia diproyeksikan memasuki fase aging population. Yassierli menekankan pentingnya penguatan program dana pensiun agar masyarakat yang memasuki usia lanjut tetap memiliki sumber pendapatan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada generasi yang masih produktif. Menurutnya, menjaga kehidupan masyarakat setelah masa kerja merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Di sisi lain, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan juga perlu menjawab kebutuhan pekerja di tengah perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Perlindungan tidak cukup hanya diberikan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi juga perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan pekerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program upskilling dan reskilling menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi dapat mengubah jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, serta pola hubungan kerja. Pekerja perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal oleh perubahan dunia usaha. Dengan demikian, perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pada saat yang sama, kepastian usaha juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan agar mampu mengambil keputusan investasi, melakukan ekspansi, serta menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa DPR mengusulkan perluasan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk mekanisme jaminan pesangon. Usulan tersebut tercantum dalam Pasal 129 RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan merupakan inisiatif DPR, bukan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia maupun serikat buruh. Nihayatul menjelaskan, selama ini perusahaan pada dasarnya telah melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24. Namun, dana tersebut masih berada di dalam perusahaan dan belum dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Karena itu, DPR mengusulkan agar dana jaminan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mengurangi potensi beban perusahaan ketika terjadi persoalan keuangan atau pemutusan hubungan kerja. Nihayatul mengatakan usulan tersebut salah satunya berkaca pada kasus perusahaan yang mengalami kepailitan dan kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban pesangon. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi salah satu contoh yang disebutnya karena berdampak terhadap sekitar 10.000 pekerja. Menurut Nihayatul, mekanisme jaminan pesangon perlu diperkuat agar pekerja tetap memperoleh hak ketika perusahaan menghadapi kondisi sulit. DPR juga mendorong adanya kontribusi pemerintah dalam skema tersebut, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Penguatan perlindungan pekerja pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka yang seimbang. Regulasi harus mampu menjamin hak pekerja, mendorong peningkatan kompetensi, sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Keseimbangan tersebut penting agar perlindungan tidak menjadi beban yang menghambat penciptaan lapangan kerja, melainkan menjadi fondasi hubungan industrial yang lebih sehat. Dengan target penyelesaian pada akhir